Oleh: Arista Putra *)
Persoalan hunian merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. Memasuki tahun 2026, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam menyediakan tempat tinggal layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Melalui serangkaian kebijakan yang lebih inklusif dan progresif, agenda perumahan nasional kini diarahkan pada percepatan pemenuhan kebutuhan rumah yang tidak hanya terjangkau secara finansial, tetapi juga layak secara kualitas fisik.
Langkah nyata ini terlihat dari peningkatan target program perumahan yang cukup signifikan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, fokus terhadap perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) mengalami kenaikan drastis. Jika pada tahun sebelumnya target penanganan rumah tidak layak huni berada di angka 45.000 unit, maka pada tahun 2026 ini pemerintah mematok target sebesar 400.000 unit. Kenaikan yang hampir sepuluh kali lipat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan intervensi langsung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai daerah.
Sejalan dengan upaya perbaikan fisik rumah warga, pemerintah juga memperkuat akses kepemilikan hunian baru melalui kuota rumah subsidi. Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa kuota rumah subsidi tahun ini mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarah nasional, yakni mencapai 350.000 unit. Angka ini jauh melampaui rata-rata capaian tahun-tahun sebelumnya yang biasanya tertahan pada kisaran 230.000 unit. Keberhasilan dalam meningkatkan kuota ini membuktikan bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas ekosistem perumahan meskipun di tengah dinamika ekonomi yang menantang.
Selain aspek kuantitas, pemerintah juga melakukan transformasi pada standar kualitas hunian subsidi, khususnya untuk model rumah susun (rusun). Dalam draf kebijakan terbaru, luas unit rusun subsidi yang sebelumnya terbatas pada ukuran 21 hingga 36 meter persegi kini ditingkatkan menjadi maksimal 45 meter persegi. Penambahan luas ini bertujuan agar unit hunian lebih fungsional dan layak bagi keluarga, dengan kapasitas dua hingga tiga kamar tidur. Perubahan standar ini merupakan respon langsung terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan hunian vertikal dengan ruang gerak yang lebih manusiawi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menilai bahwa kebijakan memperluas unit rusun subsidi hingga 45 meter persegi akan sangat berdampak pada peningkatan kualitas hidup penghuninya. Ia menekankan bahwa langkah ini menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan kekurangan perumahan atau backlog yang masih tinggi di kawasan perkotaan. Menurut data BPS, tingkat kebutuhan hunian di kota tercatat tiga kali lebih besar dibandingkan di wilayah pedesaan, sehingga pengembangan hunian vertikal yang layak di area urban menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lagi.
Pemerintah juga menyadari bahwa kepemilikan rumah tidak hanya soal bangunan fisik, tetapi juga kemudahan akses pembiayaan. Oleh karena itu, skema pembiayaan baru sedang dimatangkan dengan menawarkan tenor atau jangka waktu cicilan hingga 30 tahun dan tingkat suku bunga tetap di kisaran 6 persen. Selain itu, pemerintah mulai memperkenalkan skema sewa beli (rent to own) sebagai alternatif bagi masyarakat yang kesulitan menyediakan uang muka di awal. Dengan skema ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menempati hunian terlebih dahulu sambil secara bertahap memproses kepemilikannya.
Dalam proses penyusunan kebijakan ini, Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah sangat menghindari pengambilan keputusan sepihak tanpa mendengar suara dari ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, perbankan, hingga calon penghuni. Baginya, rakyat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan publik.
Dukungan terhadap arah kebijakan ini juga datang dari sisi masyarakat sebagai pengguna. Perwakilan Persatuan Penghuni Rumah Susun, Erlan Kalo, memberikan apresiasi atas pendekatan pemerintah yang dinilai lebih humanis dan mendengarkan kebutuhan warga. Ia menyebutkan bahwa perhatian pemerintah terhadap biaya hidup setelah menghuni rumah, seperti evaluasi tarif listrik, air, dan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), memberikan rasa aman secara finansial bagi para penghuni rusun subsidi.
Sebagai langkah konkret implementasi di lapangan, BP Tapera menargetkan realisasi akad sebanyak 10.000 unit rusun subsidi pada tahun 2026. Fokus pembangunan akan diarahkan pada kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi guna mendekatkan masyarakat dengan pusat aktivitas ekonomi. Melalui integrasi antara pembangunan fisik, kemudahan pembiayaan, dan keterlibatan aktif masyarakat, program rumah subsidi tahun 2026 diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam penyediaan hunian nasional yang berkeadilan.
Pemerintah telah meletakkan fondasi yang sangat kuat melalui peningkatan kuota, perluasan unit hunian, hingga skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Dengan menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima bantuan tetapi sebagai subjek pembangunan, agenda besar ini optimis dapat menekan angka kekurangan hunian secara signifikan. Transformasi kebijakan di tahun 2026 ini diharapkan menjadi standar baru dalam penyediaan papan nasional, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di lingkungan yang layak, aman, dan mendukung produktivitas demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera.
*) Pemerhati Kebijakan Publik dan Praktisi Sektor Properti
