Jakarta – Pemerintah bersama sektor perbankan terus memperkuat akses kepemilikan rumah bagi pekerja muda melalui percepatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Medium Timur
Bank Swasta dan Daerah Didorong Perluas Pembiayaan Rumah Subsidi
JAKARTA – Pemerintah mendorong perluasan keterlibatan perbankan, termasuk bank swasta dan bank pembangunan daerah (BPD), dalam pembiayaan rumah subsidi guna mempercepat realisasi
Memperluas Akses Rumah Subsidi, Membuka Peluang Kepemilikan Hunian
Oleh: Ricky Rinaldi*) Rumah bukan sekadar bangunan fisik tempat bernaung dari panas dan hujan, melainkan pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga, kesejahteraan
Akses KPR Bagi Rumah Pertama Pekerja Muda Kian Realistis
*) Oleh : Dewi Maharani Pemerintah terus mendorong perluasan akses pembiayaan perumahan guna meningkatkan kesempatan masyarakat, khususnya pekerja muda, untuk memiliki rumah
Pemerintah Respons Kritik, Tata Kelola Koperasi Merah Putih Dibenahi
Jakarta,- Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi desa. Berbagai
Koperasi Merah Putih Dievaluasi, Pemerintah Terbuka terhadap Masukan Publik
Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk menindaklanjuti laporan
Mengapresiasi Koperasi Merah Putih Yang Dibangun dengan Mendengar Suara Warga
*) Oleh: Raka Wicaksana Pembangunan ekonomi desa tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan infrastruktur fisik atau menyalurkan bantuan dalam jangka pendek. Lebih dari
Koperasi Merah Putih Tumbuh dari Kebutuhan Nyata Desa
Oleh: Antonius Utomo Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak cukup hanya bertumpu pada penyediaan infrastruktur. Masyarakat juga membutuhkan akses terhadap kebutuhan pokok, pemasaran
Pemerintah Proyeksikan Defisit APBN 2026 Tetap di Bawah 3 Persen
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto

