Oleh: Sapto Martono *) Pembangunan ketahanan nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kualitas serta ketangguhan sumber daya manusia sebagai pilar paling fundamental dalam arsitektur keamanan bangsa. Kebijakan strategis ini tidak lagi bertumpu semata pada pembaruan alutsista, modernisasi teknologi tempur, atau penguatan kekuatan militer konvensional, melainkan mengintegrasikan seluruh potensi nasional untuk menghadapi dinamika geopolitik global yang dinamis serta ancaman nirmiliter yang kian kompleks. Dalam kerangka strategis pemerintah tersebut, pembentukan Komponen Cadangan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara menjadi wujud nyata dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kapasitas pertahanan terpadu. Langkah sistematis menginternalisasikan nilai kedisiplinan dan kesiapsiagaan ke dalam tubuh birokrasi merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk membangun karakter kepemimpinan yang berintegritas, mempererat soliditas antarinstansi, serta membentuk etos kerja unggul bagi para pelayan publik di seluruh pelosok Tanah Air. Penutupan Latihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan ASN Gelombang Kedua Tahun Anggaran 2026 di Taxiway Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta menjadi penanda konkret dari transformasi besar dalam arsitektur pertahanan nasional. Pelaksanaan program pembinaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpu secara kokoh pada amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. Landasan hukum yang komprehensif ini mengonfirmasi komitmen kuat pemerintah bahwa upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban konstitusional bagi seluruh elemen bangsa, termasuk para aparatur pemerintah yang menggerakkan roda pelayanan publik dan roda administrasi negara sehari-hari. Penguatan kapasitas sipil melalui latihan kemiliteran ini sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan militerisasi terhadap lingkungan birokrasi pemerintahan. Sebaliknya, pembinaan berkesinambungan ini hadir sebagai wahana strategis untuk menanamkan etos kerja unggul seperti ketepatan waktu, ketangguhan mental saat menghadapi tantangan di bawah tekanan, serta kecakapan berkolaborasi secara terstruktur dalam wadah kerja sama tim. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penyiapan komponen pendukung ini murni ditujukan untuk memperkuat kekuatan utama pertahanan bilamana situasi darurat negara menghendaki, serta tetap berjalan sesuai mekanisme mobilisasi hukum yang berlaku secara sah. Di luar kondisi khusus tersebut, para peserta penataan tetap menjalankan tugas dan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat di instansi masing-masing, namun dengan semangat kerja, loyalitas, serta kedisiplinan yang jauh lebih teruji dan profesional. Sebanyak lebih dari dua ribu lulusan gelombang terbaru, yang mencakup unsur pria dan wanita dari berbagai kementerian lembaga hingga pemerintah daerah, kini memegang peran strategis sebagai penggerak kedisiplinan dan profesionalisme di lingkungan kerja masing-masing. Keberadaan jaringan kerja lintas sektoral yang terbentuk secara alami selama masa pemusatan latihan terbukti sangat efektif dalam mempererat sinergi antarinstitusi. Koordinasi lintas instansi diharapkan semakin kuat melalui komunikasi yang terbentuk selama pelatihan melalui jalur komunikasi yang lebih terbuka dan pola koordinasi yang tangkas. Pengalaman bersama dalam mengatasi tantangan latihan fisik maupun mental selama berbulan-bulan telah membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dan persaudaraan antarelemen pemerintahan dalam mendukung visi besar ketahanan nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Pembentukan ketahanan fisik dan pembiasaan disiplin secara berkelanjutan ini juga menjadi jawaban konkret atas tantangan produktivitas serta kinerja aparatur sipil negara di era modern. Pola hidup sehat dan latihan kebugaran fisik yang ditanamkan selama program pembinaan menjadi benteng utama bagi para pegawai dalam menjaga kondisi tubuh dari risiko berbagai penyakit akibat kurangnya mobilitas fisik sehari-hari. Kebugaran fisik yang terjaga secara langsung berdampak positif pada peningkatan daya tahan kerja, konsentrasi tinggi, serta produktivitas birokrasi dalam merespons kebutuhan masyarakat luas. Sebagai sebuah langkah besar berskala nasional yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai latar belakang, penyempurnaan tata kelola program serta evaluasi menyeluruh secara berkala merupakan bagian tidak terpisahkan dari dinamika perbaikan sistem. Kementerian Pertahanan telah menunjukkan sikap terbuka dan responsif untuk terus mengevaluasi seluruh mekanisme penyeleksian, terutama pada aspek penapisan kondisi kesehatan calon peserta secara ketat. Dalam hal ini, tahapan seleksi medis akan diperketat dan disempurnakan agar setiap aparatur yang mengikuti latihan memiliki kesiapan fisik yang matang, aman, dan optimal. Keterbukaan terhadap evaluasi berkelanjutan ini menegaskan kedewasaan tata kelola pemerintah dalam merespons dinamika di lapangan demi menjamin keselamatan peserta sekaligus menjaga mutu serta kualitas hasil pelatihan Komponen Cadangan secara keseluruhan. Visi pembangunan pertahanan nasional yang kokoh di era Presiden Prabowo Subianto memerlukan keseimbangan yang harmonis antara kekuatan militer yang tangguh, sistem intelijen yang cermat, serta birokrasi sipil yang efektif, bersih, dan efisien. Kehadiran Komponen Cadangan di lingkungan pemerintahan memastikan bahwa elemen aparatur negara tidak hanya siap mendukung pertahanan saat kondisi darurat membutuhkan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam mempercepat lahirnya birokrasi modern yang adaptif terhadap tantangan zaman. *) Pengamat Pertahanan dan Keamanan Nasional
Medium Timur
Komcad ASN: Jembatan Sinergi Kebijakan dan Efisiensi Birokrasi di Era Prabowo
Oleh: Masykur Solehuddin )* Peta persaingan global yang kian dinamis serta meningkatnya kompleksitas ancaman nirmiliter menuntut setiap bangsa untuk memikirkan ulang cara mengelola seluruh sumber daya serta kekuatan strategisnya secara optimal dan terintegrasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, paradigma ketahanan nasional bergeser menuju pendekatan terpadu yang menyatukan kekuatan sipil dan militer secara harmonis, modern, serta saling melengkapi. Pembentukan Komcad yang melibatkan para pegawai dari kementerian, lembaga pusat, hingga pemerintah daerah bukan sekadar instrumen pertahanan fisik dalam menghadapi krisis darurat negara, melainkan jembatan strategis untuk mengikis sekat-sekat sektoral yang selama ini kerap melambatkan kinerja birokrasi Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai kedisiplinan tinggi, ketangguhan mental, kepemimpinan, dan kerja sama tim ke dalam lingkungan aparatur negara, pemerintah sedang meletakkan dasar yang kokoh bagi lahirnya tata kelola birokrasi yang jauh lebih responsif, adaptif, serta berorientasi pada hasil nyata demi kemajuan masyarakat luas. Secara konseptual, keberadaan para pegawai sipil di dalam program Komcad memberikan nilai tambah yang sangat signifikan terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan publik di era modern. Pelatihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan secara intensif selama beberapa pekan terbukti mampu melatih ketangguhan mental serta fokus para aparatur saat harus mengambil keputusan penting di bawah tekanan beban tugas sehari-hari. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa keikutsertaan para aparatur pemerintah dalam Latsarmil Komcad ini diarahkan secara spesifik untuk memperkuat profesionalitas, ketepatan waktu, dan kapasitas operasional harian di instansi masing-masing. Ketika seorang pegawai terbiasa dengan standar kerja yang presisi, memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, serta menjunjung loyalitas teguh kepada negara, maka kualitas layanan publik yang dihasilkan di meja-meja pelayanan masyarakat akan meningkat secara drastis dan terasa manfaatnya secara langsung. Keuntungan strategis lainnya dari pelaksanaan program Komcad terletak pada terciptanya jaringan komunikasi langsung antarinstansi yang sebelumnya cenderung kaku, formalis, dan hierarkis. Kebiasaan berinteraksi serta melewati berbagai tantangan fisik dan mental secara intensif dalam suasana penggemblengan bersama membuat para peserta Komcad dari berbagai kementerian pusat hingga pemerintah daerah berhasil membangun rasa saling percaya, empati, dan persaudaraan yang erat. Pengalaman kolektif tersebut menjadi modal sosial yang sangat berharga ketika mereka kembali ke posisi tugasnya masing-masing. Jalur koordinasi antarlembaga kini dapat bergerak jauh lebih cepat, terbuka, dan luwes tanpa terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit-belit, sehingga berbagai agenda strategis pemerintah dapat dieksekusi dengan tingkat presisi serta kecepatan yang tinggi demi kepentingan publik. Pemerintah juga menyadari betul bahwa penguatan kapasitas aparatur melalui program Komcad harus dibarengi dengan komitmen terhadap perlindungan, keselamatan, dan kesehatan peserta secara penuh dan terukur. Respons cepat dari pihak penyelenggara dalam mengevaluasi seluruh tahapan penyeleksian kesehatan dan penapisan medis menunjukkan komitmen nyata untuk selalu memprioritaskan keselamatan jiwa di atas segalanya. Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Gabriel Lema memastikan bahwa seluruh mekanisme seleksi calon peserta Komcad akan terus diperketat, dievaluasi, dan disempurnakan secara menyeluruh. Keterbukaan dan keterukuran evaluasi yang berkesinambungan ini mencerminkan sikap bertanggung jawab dari pemerintah dalam mengelola program berskala nasional demi memastikan setiap aparatur yang mengikuti pelatihan berada dalam kondisi kebugaran yang ideal, aman, dan siap menerima materi pembinaan. Dari perspektif hukum dan ketatanegaraan, keterlibatan unsur sipil dalam Komcad merupakan bentuk implementasi langsung dari amanat konstitusi yang menempatkan bela negara sebagai hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara tanpa terkecuali. Skema penyiapan kekuatan pendukung melalui Komcad berjalan secara transparan dan ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku, di mana posisi para aparatur tetap sepenuhnya menjalankan fungsi pelayanan publik utama mereka sebagai pegawai negeri. Mobilisasi fisik hanya akan dilakukan dalam situasi khusus dan darurat negara yang diatur secara tegas melalui mekanisme undang-undang. Hal ini secara otomatis membantah berbagai kekhawatiran mengenai anggapan militerisasi sipil, sekaligus mempertegas bahwa Komcad adalah bentuk modernisasi pertahanan terpadu yang sangat wajar serta telah diterapkan secara sukses oleh banyak negara maju di berbagai belahan dunia. Transformasi tata kelola pemerintahan yang dicanangkan secara konsisten di era Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan penuh dari sumber daya manusia yang berintegritas, berdisiplin tinggi, dan siap bekerja keras melayani bangsa. Keterlibatan aparatur negara dalam program Komcad menjadi modal utama untuk menciptakan kultur kerja baru yang lebih efisien, transparan, dan dinamis di seluruh tubuh pemerintahan. Dengan memadukan wawasan kebangsaan yang mendalam, kebugaran fisik yang prima, kedisiplinan tinggi, serta sinergi erat lintas instansi, Indonesia optimistis mampu membangun struktur birokrasi yang tidak hanya tangguh di dalam negeri, tetapi juga memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global yang berlanjut di masa depan. *) Pengamat Kebijakan Publik
2.241 ASN Jadi Komcad, Perkuat Kesiapsiagaan dan Profesionalisme Aparatur
Jakarta – Sebanyak 2.241 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menjadi Komponen Cadangan (Komcad) setelah menyelesaikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Gelombang II Tahun
Pelatihan Komcad, Langkah Tepat Tingkatkan Kemampuan dan Kesiapan Pertahanan Negara
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kemampuan dan kesiapan pertahanan negara, tidak hanya melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan, tetapi juga dengan menyiapkan
APBN 2027, SinergiFiskal dan Moneter agar Ekonomi Kian Bertumbuh
Oleh: Yusuf Rinaldi )* Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi Undang-Undang menandai dimulainya fase penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi. Namun, pencapaiannya membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan belanja negara. Konsistensi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting agar dorongan pertumbuhan tetap berjalan seiring dengan stabilitas harga, nilai tukar, dan pasar keuangan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU APBN 2027 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta. Dalam postur yang disepakati, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Defisit anggaran dipertahankan sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Bagi perekonomian, angka tersebut menunjukkan bahwa APBN 2027 tetap memiliki fungsi sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memberikan bantalan ketika perekonomian menghadapi tekanan eksternal. Struktur belanja juga diarahkan pada sejumlah sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan produktivitas dan daya beli, seperti pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pembangunan daerah, hilirisasi, infrastruktur, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa APBN 2027 dirancang ekspansif, tetapi tetap memperhatikan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal. Menurut dia, kebijakan fiskal akan dijalankan secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan mempertahankan defisit pada level 2,4 persen terhadap PDB. Pendekatan tersebut menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan memberikan stimulus dan pentingnya mempertahankan kesehatan fiskal. Dari perspektif ekonomi makro, target pertumbuhan 6 persen perlu dibaca bersama dengan asumsi inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Pemerintah dan DPR juga menetapkan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel, lifting minyak 612,5 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Kombinasi target tersebut memperlihatkan bahwa tantangan APBN 2027 bukan hanya bagaimana anggaran dibelanjakan, melainkan bagaimana kebijakan fiskal dapat berjalan searah dengan kebijakan moneter. Ketika fiskal memberikan stimulus melalui belanja produktif, kebijakan moneter diperlukan untuk memastikan likuiditas, inflasi, dan stabilitas nilai tukar tetap terkendali. Sinergi tersebut semakin relevan karena perekonomian nasional tidak bergerak dalam ruang yang terisolasi. Perubahan suku bunga global, dinamika nilai tukar, harga komoditas, arus modal, hingga ketegangan geopolitik dapat memengaruhi kondisi domestik. Dalam situasi demikian, kebijakan fiskal dapat berperan menjaga permintaan dan aktivitas ekonomi, sementara kebijakan moneter menjaga stabilitas makroekonomi. Keduanya perlu bergerak dalam arah yang saling memperkuat agar stimulus fiskal tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap inflasi maupun pasar keuangan. Efektivitas APBN juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengubah anggaran menjadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Belanja pendidikan dan kesehatan, misalnya, memiliki dimensi jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara belanja infrastruktur, ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan pembangunan desa dapat memperkuat kapasitas produksi serta konektivitas antardaerah. Dengan demikian, belanja negara tidak berhenti sebagai konsumsi pemerintah, tetapi diarahkan menjadi investasi pembangunan yang memperbesar kapasitas ekonomi nasional. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat. Menurut Said, target pertumbuhan 6 persen diperlukan sebagai jembatan untuk memperbesar skala ekonomi nasional sehingga manfaat dari aktivitas produksi dan konsumsi dapat dinikmati lebih luas. Pandangan tersebut relevan karena kualitas pertumbuhan menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas APBN. Pemerintah dan DPR menargetkan tingkat kemiskinan 6,0-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, rasio Gini 0,360-0,365, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57-3,49 juta orang. Dengan demikian, keberhasilan APBN tidak hanya tercermin dari tercapainya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan anggaran menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dan inklusif. Di sisi lain, disiplin fiskal tetap perlu dijaga. Defisit 2,4 persen memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekspansif, tetapi pengelolaan pembiayaan, penerimaan perpajakan, dan belanja harus tetap terukur. Peningkatan pendapatan negara juga perlu diikuti dengan penguatan basis penerimaan dan perbaikan kepatuhan tanpa mengganggu aktivitas dunia usaha. Belanja yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap produktivitas menjadi semakin penting ketika ruang fiskal harus berhadapan dengan ketidakpastian ekonomi global. Sinergi fiskal dan moneter perlu dilihat sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan pertumbuhan. Kebijakan anggaran yang mendukung sektor produktif akan lebih optimal apabila didukung kondisi pembiayaan yang memadai, stabilitas nilai tukar, serta inflasi yang terjaga. Sebaliknya, stabilitas moneter akan lebih mudah dipertahankan ketika kebijakan fiskal dijalankan secara kredibel, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi. )*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi
APBN 2027: Mendorong Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi
Oleh: Bara Winatha )* Pengesahan APBN 2027 menjadi langkah penting pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran negara tidak hanya diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, perlindungan masyarakat, serta perluasan investasi. Dengan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara sekitar Rp4.106,3 triliun, pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN 2027 dirancang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bersama DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, dengan defisit anggaran tetap dijaga pada level 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Kerangka tersebut menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan menjadi salah satu faktor yang mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan program pemerintah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Target pembangunan yang disepakati mencakup tingkat kemiskinan pada kisaran 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3–4,87 persen, peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,575, serta kenaikan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen. Pemerintah juga menargetkan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta. Kinerja ekonomi pada semester pertama 2026 menjadi salah satu modal bagi pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut. Perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026, sementara inflasi tetap terkendali dan penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan. Dari sisi belanja, APBN 2027 memberikan perhatian besar pada sektor yang berkaitan langsung dengan kualitas manusia dan ketahanan ekonomi. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun. Anggaran pendidikan diarahkan untuk berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta beasiswa dan pengembangan talenta melalui LPDP. Penguatan pendidikan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas modal manusia yang pada akhirnya dapat memperkuat produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi Indonesia. Sementara itu, perlindungan sosial diarahkan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan. Kebijakan tersebut menjadi penyangga daya beli sekaligus bagian dari upaya mempercepat pengurangan kemiskinan. Ketahanan pangan juga memperoleh dukungan anggaran untuk memperkuat kemampuan Indonesia menjaga ketersediaan pangan dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan global. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan bahwa pencapaian sasaran pembangunan harus disertai pengukuran manfaat dari setiap program yang dibiayai APBN. Menurutnya, pelaksanaan program pemerintah perlu dibarengi dengan evaluasi mengenai dampak nyata yang diterima masyarakat. Dibandingkan usulan dalam Nota Keuangan 2027, pendapatan dan belanja negara masing-masing mengalami peningkatan Rp9,1 triliun, sementara defisit tetap dipertahankan sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Arsitektur APBN 2027 sendiri difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Pemerintah juga menyiapkan program pendukung berupa pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan APBN 2027 perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, besarnya anggaran negara harus diterjemahkan menjadi manfaat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor padat karya, ketahanan pangan, pendidikan, riset dan inovasi, kesehatan, lingkungan, penegakan hukum, serta pembangunan ekonomi di daerah. Sahroni juga menekankan pentingnya memastikan anggaran yang telah direncanakan dapat digunakan secara tepat sasaran dan terlindungi dari kebocoran. Hal tersebut menjadi penting karena kualitas pengelolaan anggaran akan menentukan seberapa besar manfaat APBN dapat dirasakan masyarakat. Pengawasan dan evaluasi karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan fiskal. Selain belanja pemerintah, investasi negara juga ditempatkan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan. Pemerintah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga serta Danantara untuk mengidentifikasi ruang investasi, menciptakan produk dan jasa, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Pendekatan tersebut diharapkan memperbesar efek pengganda APBN terhadap aktivitas ekonomi, terutama melalui investasi yang mampu menghasilkan kegiatan produktif dalam jangka panjang. Melalui kombinasi kebijakan pertumbuhan, perlindungan sosial, pendidikan, ketahanan pangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, APBN 2027 diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang lebih luas. Keberhasilan anggaran dapat dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesempatan kerja, menjaga daya beli, memperkuat produktivitas, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, APBN 2027 menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan secara berkelanjutan. *)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
APBN 2027 Dorong Ekonomi Tumbuh lewat Investasi dan Belanja Produktif
Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan belanja yang produktif, sekaligus
Ekonomi Tumbuh Jadi Fokus APBN 2027 di Tengah Tantangan Global
Jakarta – Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama APBN 2027 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Anggaran negara diarahkan untuk menjaga
Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat, Pengawasan Lebih Cepat dan Bertanggung Jawab
Oleh: Alexander Royce )* Skala pelaksanaan Sekolah Rakyat terus berkembang seiring bertambahnya satuan pendidikan dan percepatan pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah. Karena itu, langkah Kementerian Sosial menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat melalui kanal WhatsApp Lapor Kemensos perlu dipandang sebagai bagian dari penguatan mekanisme pengawasan yang semakin dekat dengan lingkungan sekolah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menempatkan kanal tersebut sebagai instrumen keterbukaan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Akses pengaduan dibuka bagi siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat agar berbagai persoalan dapat diketahui lebih awal. Laporan mengenai dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang diarahkan menjadi informasi awal yang harus segera dikonfirmasi, divalidasi, dan diverifikasi. Kemensos juga menyiapkan prosedur pelaporan yang memungkinkan setiap aduan memiliki jejak penanganan yang jelas. Pengadu dapat menyampaikan laporan melalui nomor resmi 0887-7171-171 dengan melampirkan bukti berupa teks, foto, atau video. Setelah diterima, laporan dikategorikan dan dicatat dalam sistem SETARA, kemudian memperoleh nomor tiket untuk proses penanganan. Petugas selanjutnya melakukan verifikasi ke sekolah, mewawancarai pihak terkait, serta mengumpulkan bukti lapangan sebelum hasil tindak lanjut disampaikan kembali. Mekanisme tersebut penting agar pengaduan tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi masuk ke dalam proses administratif yang dapat dilacak dan dievaluasi. Aspek perlindungan pelapor menjadi unsur yang tidak kalah penting. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa identitas dan data pelapor dijaga melalui autentikasi berlapis serta sistem enkripsi. Akses terhadap data disebut dibatasi kepada Satuan Tugas Sekolah Rakyat, Menteri Sosial, dan Wakil Menteri Sosial. Namun, kepercayaan terhadap sistem pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi perlindungan data, kecepatan respons petugas, kejelasan status laporan, dan kepastian bahwa tidak ada tekanan terhadap pihak yang menyampaikan pengaduan. Penguatan pengawasan semakin relevan karena Sekolah Rakyat terus diperluas ke berbagai daerah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, misalnya, mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan. Program tersebut diprioritaskan bagi anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Penentuan calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah agar data administratif sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Proses ini menunjukkan bahwa pengawasan program bukan hanya berkaitan dengan kehidupan di sekolah, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran penerima manfaat sejak tahap awal. Di Pekalongan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 8,1 hektare untuk pembangunan sekolah. Pada saat yang sama, Kemensos menargetkan pembangunan sekolah permanen di 200 lokasi pada 2026. Perkembangan serupa terlihat di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang menyiapkan lahan sekitar 8,6 hektare dan dijadwalkan memulai pembangunan Sekolah Rakyat permanen pada Oktober 2026. Seiring bertambahnya lokasi, jumlah peserta didik, tenaga pendidik, fasilitas, dan anggaran, kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang seragam dan terintegrasi juga akan semakin besar. Penguatan sistem pelaporan juga sejalan dengan kerangka regulasi. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026 tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat, yang berlaku sejak 19 Agustus 2026, antara lain mengatur pemantauan dan evaluasi kurikulum. Artinya, pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi menjadi bagian dari siklus penyelenggaraan pendidikan. Laporan dari siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dapat menjadi sumber masukan yang penting untuk melihat apakah kebijakan benar-benar berjalan sebagaimana mestinya di lapangan. Di sisi lain, pengawasan perlu berjalan berdampingan dengan pembinaan karakter siswa. Kerja sama Kemensos dan Kementerian Pertahanan melalui rencana pengabdian 1.289 kadet Universitas Pertahanan pada 12 sampai 24 Oktober 2026, dengan pendampingan 236 pengasuh, diarahkan untuk memperkuat disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan dengan pendekatan ramah anak. Dalam lingkungan pendidikan berasrama, pendekatan seperti ini perlu terus dijaga agar pembentukan karakter tidak mengabaikan keselamatan, hak, dan kebutuhan perkembangan peserta didik. Keberhasilan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari banyaknya aduan yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa cepat laporan ditindaklanjuti, seberapa akurat verifikasi dilakukan, seberapa aman pelapor dilindungi, dan seberapa jelas penyelesaian disampaikan. Koordinasi antara Kemensos, pemerintah daerah, pengelola sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan dalam sistem pengawasan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pola laporan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masalah yang berulang, menentukan area yang membutuhkan perhatian khusus, serta menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat sebelum persoalan berkembang menjadi kasus yang lebih serius di kemudian hari. Dengan fondasi pengawasan yang kuat, perluasan Sekolah Rakyat tidak hanya berbicara tentang menambah gedung dan ruang belajar, tetapi juga tentang membangun layanan pendidikan sosial yang aman, terbuka, dan akuntabel. Sistem pelaporan yang mudah diakses, perlindungan pelapor, verifikasi lapangan, pemantauan berkala, dan tindak lanjut yang terukur akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Semakin luas program ini berkembang, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan, pelayanan yang layak, dan lingkungan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial

