Oleh : Dian Hartanto )*
Pulau Enggano yang terletak di tengah Samudera Hindia, sekitar 90 mil laut dari Kota Bengkulu, sempat menghadapi keterisolasian serius akibat pendangkalan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai. Dampaknya tidak ringan: distribusi logistik terhambat, mobilitas masyarakat terganggu, serta akses pada layanan dasar menjadi terbatas. Respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah saat ini memperlihatkan perubahan nyata dalam cara negara menyikapi kondisi darurat di wilayah terluar. Tanpa banyak retorika, langkah konkret segera diambil.
Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menjadi momentum penting. Kebijakan ini bukan hanya menandai niat politik yang kuat dari pemerintah pusat, tetapi juga menyulut sinergi instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam waktu singkat, berbagai lembaga turun tangan secara serempak: Pelindo mengaktifkan pengerukan alur pelabuhan, Pelni dan ASDP menyesuaikan pola layanan laut, sementara pemerintah daerah menyusun langkah operasional.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menilai bahwa pola kerja pemerintahan saat ini bergerak dengan prinsip kolaborasi dan kecepatan. Menurutnya, tidak ada ruang bagi birokrasi yang lamban dalam menyikapi masalah-masalah rakyat, terutama yang menyangkut wilayah terluar. Pemerintah juga dinilai sigap membangun komunikasi yang efisien dengan DPR RI, membuka saluran koordinasi lintas sektor yang lebih responsif dari sebelumnya.
Tidak berhenti di kebijakan pusat, langkah taktis juga diambil di level parlemen. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa keterlibatan legislatif dalam persoalan ini tidak semata sebagai fungsi pengawasan, melainkan juga sebagai mitra kerja aktif dalam memastikan proses percepatan berjalan optimal. Bahkan, DPR turut menginisiasi tim kajian pembangunan jangka panjang untuk Pulau Enggano sebagai bentuk perhatian serius terhadap pembangunan kawasan perbatasan.
Reaksi positif juga muncul dari pemerintah daerah. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan secara cepat membentuk Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pulau Baai. Tim ini dilengkapi akademisi dan profesional untuk memperkuat kualitas rekomendasi teknis maupun strategis yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Inpres di tingkat daerah. Pelibatan unsur nonpemerintah menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dijalankan secara nyata dan terukur.
Model tanggap krisis seperti ini sangat penting untuk direplikasi. Tidak sedikit wilayah terpencil kerap menghadapi tantangan berat. Kini, melalui penanganan Pulau Enggano, pendekatan pembangunan menyasar wilayah luar secara lebih terfokus dan berkeadilan. Pulau Enggano bisa menjadi titik balik paradigma pembangunan wilayah terluar yang selama bertahun-tahun terpinggirkan oleh fokus pembangunan daratan utama. Ketika negara hadir bukan hanya lewat retorika, tetapi melalui aksi nyata, kepercayaan publik pun tumbuh.
Dalam konteks lebih luas, gaya pemerintahan responsif ini menunjukkan konsistensi Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola berbasis kepemimpinan yang tanggap dan berbasis solusi. Gaya kepemimpinan responsif Presiden Prabowo juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan aspirasi publik, termasuk perhatian terhadap distribusi energi dan peningkatan kesejahteraan profesi strategis. Hal ini menunjukkan sensitivitas pemimpin terhadap aspirasi dan tekanan di tingkat akar rumput.
Pembangunan yang berkeadilan tidak bisa hanya dinilai dari angka-angka pertumbuhan ekonomi nasional. Ia harus dirasakan sampai pelosok negeri, bahkan di pulau-pulau yang selama ini terabaikan. Apa yang dilakukan di Enggano bukan sekadar menjawab krisis, tetapi membuka jalan bagi pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif. Sebuah pendekatan yang berpihak tanpa menunggu tekanan, dan bergerak sebelum protes mengemuka.
Wilayah-wilayah terdepan, terpencil, tertinggal (3T) membutuhkan perhatian khusus. Pembangunan infrastruktur, transportasi, dan layanan publik harus diarahkan untuk mengikis ketimpangan struktural yang selama ini membelenggu. Dalam hal ini, komitmen lintas sektor seperti yang terlihat pada kasus Enggano perlu dijadikan standar operasional dalam menyikapi daerah dengan kebutuhan mendesak.
Penanganan Enggano menandakan bahwa pemerintahan ini mampu menjadikan krisis sebagai momentum untuk memperbaiki sistem. Koordinasi efisien dan pelibatan berbagai aktor strategis menjadikan kebijakan publik semakin berdampak langsung dan menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini membentuk pola baru dalam penyelenggaraan negara: bukan hanya reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam merawat keutuhan wilayah nasional.
Langkah-langkah yang telah diambil kini perlu dijaga konsistensinya. Evaluasi berkala dan pelaporan transparan menjadi kunci untuk memastikan bahwa dampak kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal pun tidak boleh dikesampingkan. Mereka adalah subjek, bukan hanya objek dari pembangunan.
Menangani keterisolasian wilayah seperti Pulau Enggano membutuhkan sinergi, kesigapan, dan empati. Ketiganya telah ditunjukkan secara solid oleh pemerintah pusat, DPR, BUMN, dan pemerintah daerah. Dalam banyak hal, ini menjadi wujud konkret bahwa semangat reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik mulai menunjukkan hasilnya. Semangat tersebut seharusnya menjadi napas dalam setiap proses pengambilan keputusan nasional ke depan.
Ketika negara bergerak cepat, rakyat pun tidak lagi merasa ditinggalkan. Respons pemerintah terhadap Pulau Enggano menjadi catatan penting dalam sejarah pembangunan Indonesia: bahwa kepemimpinan bukan hanya soal visi besar, tetapi juga tentang kehadiran nyata di saat rakyat membutuhkan. Dan dalam konteks itu, pemerintah hari ini telah membuktikan, bahwa negara bisa hadir tepat waktu, dengan solusi yang nyata.
)* Penulis merupakan Aktivis Literasi Pembangunan Nasional
