Oleh : Abdul Ginanjar )*
Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus menuntut ketegasan hukum yang terukur sekaligus tepat sasaran. Dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peristiwa tersebut mendorong banyak kalangan menilai bahwa mekanisme peradilan militer menjadi jalur paling relevan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
Pendekatan tersebut bukan sekadar pilihan teknis, melainkan konsekuensi logis dari sistem hukum nasional yang telah mengatur secara jelas yurisdiksi terhadap anggota militer. Dalam konteks tersebut, penanganan perkara melalui peradilan militer dinilai mampu menjawab kebutuhan akan kepastian hukum sekaligus menjaga konsistensi dalam penegakan disiplin internal.
Pakar hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan kuat melalui prinsip lex specialis derogat legi generali, yang menempatkan aturan khusus di atas aturan umum.
Dalam pandangan tersebut, setiap prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana secara otomatis berada dalam kewenangan peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berbagai regulasi turunan lainnya.
Frans menilai mekanisme tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Ia menekankan bahwa sistem peradilan militer telah dirancang untuk menangani perkara yang melibatkan prajurit dengan pendekatan yang lebih terfokus dan sesuai dengan karakteristik institusi militer. Pengalaman Polisi Militer TNI dalam menangani berbagai kasus, termasuk perkara berat, memperkuat keyakinan bahwa jalur tersebut mampu bekerja secara efektif.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa peradilan militer memiliki spektrum sanksi yang lebih luas. Selain hukuman pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, sistem tersebut juga memungkinkan penerapan sanksi tambahan seperti pemecatan tidak dengan hormat, penurunan pangkat, hingga pencabutan status sebagai prajurit. Kombinasi tersebut dinilai memberikan efek jera yang lebih kuat sekaligus menjaga integritas institusi.
Contoh ketegasan tersebut terlihat dalam sejumlah putusan sebelumnya yang menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku dari kalangan militer. Fakta tersebut memperkuat pandangan bahwa peradilan militer tidak memberikan ruang kompromi terhadap pelanggaran serius, bahkan berani menjatuhkan hukuman maksimal. Dalam konteks kasus Andrie Yunus, pendekatan tegas tersebut dianggap penting untuk memastikan keadilan ditegakkan secara proporsional.
Frans juga membantah anggapan bahwa peradilan militer cenderung tertutup. Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya persidangan militer tetap terbuka untuk umum, kecuali pada perkara tertentu yang berkaitan dengan kepentingan strategis negara. Dengan demikian, transparansi tetap terjaga dan ruang pengawasan publik tetap tersedia.
Di sisi lain, dinamika penegakan hukum dalam sejumlah kasus sebelumnya turut memengaruhi persepsi publik. Beberapa perkara yang melibatkan aparat sipil dinilai belum menunjukkan kepastian hukum yang kuat.
Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa mekanisme yang lebih terstruktur dan disiplin, seperti dalam peradilan militer, dapat menjadi solusi untuk memastikan proses berjalan lebih jelas dan terarah.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap empat prajurit yang diduga terlibat masih terus berjalan. Ia memastikan bahwa Puspom TNI tengah mendalami kasus tersebut secara menyeluruh dan meminta semua pihak menunggu hasil penyidikan hingga tuntas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa institusi militer mengambil langkah serius dan sistematis dalam menangani perkara tersebut.
Penetapan empat prajurit sebagai terduga pelaku serta langkah penahanan yang dilakukan menjadi indikator bahwa mekanisme internal berjalan aktif. Proses tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada tahap identifikasi, melainkan berlanjut hingga proses pembuktian secara komprehensif.
Analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai respons cepat TNI sebagai sinyal penting dalam upaya menjaga akuntabilitas. Ia melihat langkah tersebut mencerminkan keseriusan institusi militer dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bahkan ketika perkara melibatkan anggotanya sendiri.
Selamat juga menilai keterbukaan yang ditunjukkan dalam proses penanganan menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik. Dalam era demokrasi modern, transparansi tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar bagi setiap institusi penegak hukum. Ia memandang bahwa langkah cepat dalam mengungkap pelaku dan memprosesnya secara terbuka menjadi indikator perubahan positif dalam tubuh militer.
Dalam analisisnya, Selamat membandingkan dengan sejumlah kasus serupa yang dinilai berjalan lambat dan menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum bukan hanya pada kemampuan teknis, tetapi juga pada konsistensi serta keberanian membuka fakta secara utuh.
Menurutnya, momentum penanganan kasus Andrie Yunus menjadi ujian integritas yang nyata. Ketika institusi mampu menunjukkan transparansi dan ketegasan, maka kepercayaan publik akan tumbuh secara alami. Sebaliknya, ketertutupan justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang merugikan kredibilitas.
Dorongan membawa kasus ke peradilan militer dinilai tepat karena kebutuhan penanganan yang lebih spesifik dan terstruktur bagi prajurit aktif. Mekanisme tersebut menawarkan kepastian hukum, sanksi tegas, serta sistem yang telah teruji dalam menjaga disiplin dan menegakkan keadilan. (*)
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis
