*) Oleh: Citra Febrianti
Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra beberapa waktu terakhir meninggalkan dampak yang tidak ringan bagi masyarakat. Kerusakan infrastruktur, terhambatnya distribusi logistik, lumpuhnya aktivitas ekonomi, hingga terganggunya pelayanan publik menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi secara terukur. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut tidak hanya hadir saat masa tanggap darurat, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terstruktur, dan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah yang memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi keputusan strategis untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memulihkan denyut ekonomi masyarakat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penanganan pascabencana kini telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada penanganan darurat semata, melainkan mulai membangun fondasi pemulihan jangka panjang yang lebih kuat dan terarah. Kembalinya aktivitas pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa menjadi indikator penting bahwa stabilitas birokrasi mulai pulih. Kondisi ini sangat krusial karena pelayanan administrasi dan koordinasi pemerintahan merupakan penggerak utama percepatan bantuan, pembangunan, serta pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Selain itu, Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa layanan dasar seperti listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, dan puskesmas telah kembali beroperasi di sebagian besar wilayah terdampak. Kembalinya layanan tersebut bukan sekadar pemulihan fasilitas teknis, tetapi menjadi penanda bahwa kehidupan masyarakat perlahan kembali bergerak normal. Aktivitas ekonomi rakyat sangat bergantung pada stabilitas layanan dasar karena perdagangan, distribusi barang, komunikasi, dan pelayanan kesehatan tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, percepatan pemulihan layanan publik menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di tengah proses rehabilitasi.
Di sisi lain, pemulihan konektivitas wilayah juga menjadi langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan pascabencana. Tito Karnavian menjelaskan bahwa jalan nasional dan jembatan nasional secara umum telah kembali terhubung meskipun beberapa masih menggunakan jembatan Bailey, jembatan gantung, maupun fasilitas darurat lainnya. Langkah tersebut memperlihatkan respons cepat pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan. Konektivitas yang terjaga memiliki dampak langsung terhadap kelancaran pasokan kebutuhan pokok, stabilitas harga barang, serta keberlangsungan aktivitas perdagangan antarwilayah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur sementara menjadi solusi realistis agar masyarakat tidak terlalu lama terisolasi akibat dampak bencana.
Sementara itu, sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius dalam proses rehabilitasi nasional. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 sekolah telah kembali digunakan setelah dilakukan perbaikan. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memahami pendidikan sebagai kebutuhan mendasar yang tidak boleh berhenti meskipun daerah sedang menghadapi bencana. Ketika kegiatan belajar mengajar kembali berjalan, maka proses pemulihan psikologis dan sosial masyarakat juga ikut terbantu. Sekolah bukan hanya ruang pendidikan formal, melainkan simbol keberlanjutan harapan dan masa depan generasi muda di tengah situasi yang penuh tekanan.
Namun demikian, pemulihan pascabencana tidak akan efektif apabila hanya berfokus pada pembangunan fisik. Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Pratikno, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi penyintas dan mitigasi risiko bencana lanjutan menjadi prioritas utama pada fase transisi pemulihan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mulai membangun pola penanganan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap ancaman bencana di masa mendatang. Pemulihan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan wilayah agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam siklus kerentanan. Karena itu, kebijakan rehabilitasi saat ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan cepat, tetapi juga pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi dilakukan melalui normalisasi sungai, pemulihan lahan sawah dan tambak, perbaikan jalur logistik, penguatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta program padat karya. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, melainkan berupaya menghidupkan kembali produktivitas masyarakat dari sektor paling mendasar. Program padat karya memiliki nilai strategis karena mampu menyerap tenaga kerja lokal sekaligus menjaga daya beli masyarakat terdampak. Dengan adanya perputaran ekonomi yang tetap berjalan, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bangkit secara mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan sosial berkepanjangan.
Dalam mendukung agenda besar tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah telah menyepakati anggaran sebesar Rp100,1 triliun hingga 2028 untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komitmen anggaran tersebut memperlihatkan keseriusan negara dalam memastikan pemulihan berjalan maksimal dan tidak berhenti di tengah jalan. Dana tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga hunian masyarakat terdampak. Selain itu, langkah DPR yang meminta kementerian dan lembaga menyusun timeline pelaksanaan serta melakukan evaluasi berkala menunjukkan adanya pengawasan yang kuat agar seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai target pembangunan.
Pemulihan pascabencana di Sumatra bukan sekadar upaya memperbaiki kerusakan fisik, melainkan momentum memperkuat ketahanan nasional dari tingkat daerah. Pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi harus dijalankan secara terintegrasi melalui penguatan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, serta pemulihan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut mencerminkan hadirnya negara secara nyata dalam memastikan masyarakat terdampak mampu bangkit dengan lebih kuat dan mandiri. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, proses pemulihan di Sumatra berpotensi menjadi model penanganan pascabencana yang lebih modern, tangguh, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan nasional.
*) Pengamat Kebijakan Pembangunan Nasional.
