Pemerintah Siap Gelontorkan Stimulus Ekonomi, Pacu Daya Beli Masyarakat
Jakarta — Pemerintah tengah menggelontorkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah anggota DPR RI menyampaikan dukungan terhadap kebijakan ini, seraya menekankan pentingnya pengawasan yang ketat demi menjamin program tersebut benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi rakyat.
Langkah ini dinilai krusial, terutama menjelang periode libur sekolah pertengahan tahun yang biasanya menjadi momen meningkatnya konsumsi masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bertu Merlas, menyatakan bahwa pemerintah telah menggunakan momentum ini secara tepat untuk mendongkrak daya beli masyarakat melalui paket stimulus yang disiapkan.
“Pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi. Kami akan kawal implementasi di lapangan agar bisa efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi momentum libur sekolah biasanya ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang cukup signifikan,” ujarnya.
Menurut Bertu, stimulus ini harus dimaksimalkan dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan stimulus menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Stimulus yang sudah diluncurkan harus dimaksimalkan dengan dukungan penuh dari semua pihak, agar target pertumbuhan ekonomi tercapai. Jangan biarkan upaya ini berjalan setengah hati. Tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif, program ini tidak akan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menilai bahwa kebijakan stimulus yang diambil pemerintah sejalan dengan visi ekonomi inklusif Presiden Prabowo Subianto. Stimulus ini menyasar langsung lapisan masyarakat menengah dan kelompok rentan yang menjadi motor konsumsi domestik.
“Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia terletak pada daya beli masyarakat yang terjaga dan bertumbuh. Ketika konsumsi meningkat, seluruh sendi perekonomian pun akan ikut berkembang. Ini adalah kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari rakyat,” jelas Budisatrio.
Ia juga menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan stimulus benar-benar menyentuh sasaran dan tidak bocor di tengah jalan.
“Evaluasi terhadap distribusi dan efektivitas program, termasuk koordinasi antarkementerian dan lembaga, menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR,” kata Budisatrio, sembari menambahkan bahwa Gerindra berkomitmen penuh dalam mengawal keberhasilan program ini.
Di tempat terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ashabul Kahfi, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap program BSU harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap awal pendataan hingga pencairan dana ke penerima manfaat.
“Kita bicara soal bantuan 600 ribu yang secara nominal memang tidak besar, tapi bagi mereka yang berpenghasilan rendah, ini sangat berarti. Jangan sampai dana seperti ini justru tidak tepat sasaran atau malah tidak sampai ke tangan yang benar,” bebernya. *Jakarta — Pemerintah tengah menggelontorkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah anggota DPR RI menyampaikan dukungan terhadap kebijakan ini, seraya menekankan pentingnya pengawasan yang ketat demi menjamin program tersebut benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi rakyat.
Langkah ini dinilai krusial, terutama menjelang periode libur sekolah pertengahan tahun yang biasanya menjadi momen meningkatnya konsumsi masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bertu Merlas, menyatakan bahwa pemerintah telah menggunakan momentum ini secara tepat untuk mendongkrak daya beli masyarakat melalui paket stimulus yang disiapkan.
“Pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi. Kami akan kawal implementasi di lapangan agar bisa efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi momentum libur sekolah biasanya ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang cukup signifikan,” ujarnya.
Menurut Bertu, stimulus ini harus dimaksimalkan dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan stimulus menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Stimulus yang sudah diluncurkan harus dimaksimalkan dengan dukungan penuh dari semua pihak, agar target pertumbuhan ekonomi tercapai. Jangan biarkan upaya ini berjalan setengah hati. Tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif, program ini tidak akan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menilai bahwa kebijakan stimulus yang diambil pemerintah sejalan dengan visi ekonomi inklusif Presiden Prabowo Subianto. Stimulus ini menyasar langsung lapisan masyarakat menengah dan kelompok rentan yang menjadi motor konsumsi domestik.
“Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia terletak pada daya beli masyarakat yang terjaga dan bertumbuh. Ketika konsumsi meningkat, seluruh sendi perekonomian pun akan ikut berkembang. Ini adalah kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari rakyat,” jelas Budisatrio.
Ia juga menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan stimulus benar-benar menyentuh sasaran dan tidak bocor di tengah jalan.
“Evaluasi terhadap distribusi dan efektivitas program, termasuk koordinasi antarkementerian dan lembaga, menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR,” kata Budisatrio, sembari menambahkan bahwa Gerindra berkomitmen penuh dalam mengawal keberhasilan program ini.
Di tempat terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ashabul Kahfi, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap program BSU harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap awal pendataan hingga pencairan dana ke penerima manfaat.
“Kita bicara soal bantuan 600 ribu yang secara nominal memang tidak besar, tapi bagi mereka yang berpenghasilan rendah, ini sangat berarti. Jangan sampai dana seperti ini justru tidak tepat sasaran atau malah tidak sampai ke tangan yang benar,” bebernya. *
