JAKARTA Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen kuat ini terlihat dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di kampus IPDN, Jawa Barat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara langsung menyampaikan urgensi percepatan program tersebut kepada para kepala daerah. Penguatan SDM menjadi salah satu fokus utama percepatan program. Pemerintah akan memulai pendidikan khusus bagi SDM pelaksana MBG mulai Juli mendatang.
“Ya tentu saja (disampaikan percepatan MBG). Karena tiga kunci makanan bergizi itu satu anggaran, yang kedua SDM, yang ketiga infrastruktur,” ujar Dadan.
Ia juga menekankan bahwa daerah 3T (terpencil, terluar, tertinggal) akan menjadi prioritas dengan kehadiran tenaga yang sudah terlatih selama tiga bulan.
“Sehingga akhir Juli mereka sudah bisa dikirim ke daerah, dan percepatan akan sangat terjadi secara nyata nanti di akhir Juli, awal Agustus,” imbuh Dadan.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa materi yang disampaikan dalam retret ini konsisten dengan pesan-pesan sebelumnya kepada para kepala daerah, termasuk penekanan terhadap tiga peran penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.
Upaya serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Padang, Allex meminta seluruh jajaran untuk segera merealisasikan program MBG agar dapat berjalan secepatnya.
“Segerakan program MBG ini. Kalau bisa di minggu keempat Juni sudah terealisasi dan berjalan sesuai rencana serta berjalan dengan baik,” tegas Allex.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny, turut menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan tiga lokasi untuk pembangunan dapur MBG sesuai permintaan BGN.
“Dua lokasi direncanakan di Bancalaweh, dan satu lagi di Rusunawa. Sementara enam lokasi lainnya akan dibangun oleh mitra swasta,” ujarnya.
Dari sisi legislatif, dorongan kuat terhadap efektivitas program MBG juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah yang mengingatkan pentingnya afirmasi bagi daerah-daerah 3T agar masalah kekurangan gizi dan stunting bisa diatasi secara menyeluruh.
“Daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu sungguh sangat perlu diafirmasi agar percepatan ketercapaian gizi sehari-harinya itu bisa memadai,” ujar Ledia.
Ia juga menegaskan perlunya pengelolaan limbah makanan yang dihasilkan dari pelaksanaan program ini agar tidak menimbulkan masalah baru di lingkungan sekolah.
“Entah akan dimagotisasi, dikomposting, mau diapakan juga itu sampah tentu harus disiapkan agar tidak menumpuk dan menjadi sumber masalah baru,” pungkas Ledia.
Komitmen lintas sektor ini menandakan keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai fondasi utama dalam membangun generasi sehat dan berkualitas, khususnya di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan perhatian.
(*/rls)
