JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penegakan hukum
Penegakan Hukum Karhutla Membuktikan Korporasi Tak Kebal Hukum
Oleh: Bagas Nurahman)* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bukti bahwa setiap korporasi wajib tunduk pada ketentuan hukum yang
Ketegasan Pemerintah terhadap Karhutla Menjadi Kunci Keadilan Lingkungan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Ketegasan pemerintah dalam menangani pengelolaan hutan dan lahan melalui pencegahan karhutla menjadi langkah progresif yang sangat strategis untuk
Pajak Digital Diterapkan, Pemerintah Jaga Kelangsungan Usaha UMKM
JAKARTA – Penerapan pajak digital menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan negara sekaligus membangun tata kelola ekonomi digital yang lebih
Pajak Digital Per 9 November, UMKM Beromzet hingga Rp500 Juta Dapat Pengecualian
Jakarta – Rencana perluasan pemungutan pajak atas transaksi digital mulai 9 November 2026 menjadi perhatian masyarakat. Namun, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh
Pajak Digital Memperkuat Ekonomi tanpa Membebani UMKM
Oleh: Reina Putri )* Perkembangan ekonomi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara. Meningkatnya transaksi melalui perdagangan elektronik, layanan
Perlindungan UMKM Mengimbangi Penertiban Pajak Marketplace
Oleh: Athallah Fauzi )* Penertiban pemungutan pajak melalui marketplace menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepatuhan seiring pertumbuhan perdagangan digital. Kebijakan ini
Keamanan Pangan MBG Jadi Prioritas, Pemerintah Perketat Standar Penyajian
JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan
Pemerintah Targetkan Nol Insiden Keamanan Pangan dalam Program MBG
JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengikutsertakan pemerintah daerah dalam kegiatan pemeriksaan dan penilaian
- 1
- 2
- …
- 1,216
- Berikutnya