Oleh: Irfan Nurmaji)*
Pemerintah saat ini menempatkan swasembada pangan sebagai poros utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Fokus ini selaras dengan visi besar yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan demi menjamin masa depan bangsa yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi krisis global.
Pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya dimaknai sebagai proyek pembangunan fisik semata. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, infrastruktur diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini mencakup pembangunan irigasi, bendungan, jalan distribusi hasil tani, serta sarana pendukung pertanian lainnya secara menyeluruh dan terintegrasi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menunjang sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Langkah-langkah konkret terus dijalankan guna mendorong produktivitas dan efisiensi di lapangan.
Saat ini, pemerintah sedang merehabilitasi 2,5 juta hektare saluran irigasi yang tersebar di berbagai wilayah strategis. Program ini bertujuan memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, pembangunan bendungan serbaguna juga sedang digencarkan untuk mendukung ketahanan air dan pertanian.
AHY mengatakan bahwa keberpihakan terhadap petani, nelayan, dan masyarakat desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur. Kemandirian pangan, menurutnya, bukan hanya aspek teknis, tetapi merupakan pilar utama dari keadilan sosial dan kedaulatan bangsa Indonesia.
Lebih jauh, pendekatan pembangunan kini mengedepankan prinsip keadilan dan inklusivitas. Infrastruktur dirancang agar mampu membuka akses ekonomi bagi wilayah-wilayah tertinggal, sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian melalui efisiensi logistik dan distribusi hasil pertanian.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengatakan bahwa dunia sedang menghadapi krisis pangan, energi, dan air yang semakin nyata. Kondisi ini juga diramalkan oleh lembaga-lembaga internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus bersiap dan beradaptasi dengan langkah-langkah strategis yang menyeluruh.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mundur menghadapi tantangan global tersebut. Program swasembada pangan, energi, dan air telah menjadi bagian dari fondasi utama kebijakan nasional ke depan. Ketahanan sektor-sektor ini dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas negara.
Salah satu langkah strategis pemerintah dalam mencapai swasembada pangan adalah mendorong swasembada gula nasional. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang mengatakan pentingnya pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir dalam industri gula nasional.
Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan meliputi penguatan sistem benih, optimalisasi pola tanam, pengembangan sistem hilirisasi, dan pengaturan aspek penjualan yang lebih menguntungkan petani. Pemerintah bertekad menciptakan iklim pertanian yang kondusif dan menguntungkan bagi petani lokal.
Selain itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan jika petani diberi jaminan keuntungan, maka mereka akan terdorong untuk terus menanam. Pemerintah pun mendesain sistem distribusi dan harga yang lebih adil agar kesejahteraan petani terjaga secara berkelanjutan.
Kementerian Pertanian telah menyusun Roadmap Swasembada Gula Nasional. Targetnya adalah mencapai swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan swasembada penuh, termasuk kebutuhan industri dan bioetanol, pada tahun 2030. Namun, Mentan optimistis target tersebut dapat dicapai lebih cepat.
Dorongan kuat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pendorong utama percepatan program swasembada ini. Pemerintah meyakini bahwa percepatan ini tidak hanya penting dari sisi ketahanan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi nasional.
Produksi gula tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,75 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini merupakan hasil nyata dari perencanaan yang terstruktur dan intervensi tepat sasaran, termasuk pada aspek irigasi dan penggunaan benih unggul.
Langkah akselerasi juga didorong melalui program bongkar ratoon seluas 275 ribu hektare hingga 2027. Program ini merupakan bagian dari strategi intensifikasi yang dibarengi dengan perbaikan kualitas input pertanian dan penyediaan sarana produksi secara lebih merata dan efisien.
Tak hanya itu, perluasan areal perkebunan tebu juga menjadi fokus utama. Pemerintah menargetkan penambahan 500 ribu hektare lahan tebu, terdiri atas 200 ribu hektare untuk perkebunan inti dan 300 ribu hektare untuk skema plasma. Hal ini akan memperkuat kapasitas produksi nasional secara signifikan.
Sebagai pendukung ekspansi produksi, pemerintah juga mendorong pembangunan dan reaktivasi sepuluh unit pabrik gula di wilayah Jawa dan luar Jawa. Langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas pengolahan, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri pengolahan.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa investasi di sektor ini akan menciptakan efek ganda yang besar. Selain mendongkrak produksi, investasi ini juga akan mendorong terciptanya nilai tambah, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, swasembada pangan bukan lagi sebatas wacana, tetapi telah menjadi agenda nyata dalam pembangunan infrastruktur. Seluruh elemen pemerintahan berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, mandiri, dan sejahtera melalui ketahanan pangannya.
Dukungan dari semua pihak, termasuk petani, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat luas, akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan visi besar ini. Dengan langkah yang tepat dan keberpihakan nyata pada sektor pertanian, masa depan swasembada pangan Indonesia berada pada jalur yang benar dan penuh harapan.
)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta
