Oleh: Arga Praatma Wisesa )*
Pemerintah memperkuat pengawalan distribusi pangan nasional guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga sepanjang Ramadan 2026. Langkah ini ditempuh melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok.
Melalui laman resminya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi instrumen utama stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta pelaku usaha swasta sehingga intervensi pasar dapat berjalan terukur dan tepat sasaran.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga harga pangan pokok strategis tetap stabil. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan menjual komoditas melebihi Harga Eceran Tertinggi maupun Harga Acuan Penjualan di tingkat konsumen. Menurutnya, pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan harga relatif terkendali dan kenaikan hanya terjadi pada satu atau dua komoditas strategis dalam durasi terbatas.
Pelaksanaan GPM pada Februari 2026 meningkat signifikan dan telah menjangkau 1.218 titik di 497 kabupaten dan kota. Hingga pertengahan Februari, kegiatan telah terlaksana di 447 titik dengan capaian sekitar 69 persen dari target nasional. Distribusi dilakukan secara langsung ke masyarakat untuk memperpendek rantai pasok sekaligus menekan potensi spekulasi harga.
Sebanyak 16,2 ribu kilogram bahan pokok dilepas ke pasar melalui program ini. Komoditas yang disalurkan meliputi beras, cabai, gula, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur, daging kerbau, terigu, dan minyak goreng. Intervensi tersebut dirancang untuk menjaga daya beli sekaligus memastikan pasokan mencukupi di tengah peningkatan konsumsi selama Ramadan.
Pemerintah juga menggulirkan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras bekerja sama dengan Perum Bulog. Skema ini diperkuat melalui Fasilitasi Distribusi Pangan dan penyaluran bantuan beras serta minyak goreng kepada lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat pada Februari hingga Maret 2026. Kebijakan ini menjadi bantalan sosial sekaligus instrumen pengendali harga di pasar terbuka.
Dari sisi perdagangan, Kementerian Perdagangan terus melakukan pemantauan harga secara intensif. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyampaikan bahwa monitoring dilakukan secara langsung di pasar maupun melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Pendekatan digital tersebut memungkinkan pemerintah merespons cepat apabila ditemukan kenaikan harga yang tidak sejalan dengan kondisi stok.
Data SP2KP menunjukkan rata-rata harga pangan nasional berada dalam batas wajar. Pada beberapa wilayah memang terjadi penyesuaian harga, namun secara umum kondisi tetap terkendali. Salah satu indikatornya adalah harga Minyakita yang berada di kisaran Rp16.020 per liter, lebih rendah dibandingkan rerata sebelumnya.
Penurunan harga itu tidak terlepas dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola minyak goreng rakyat. Aturan tersebut mewajibkan 35 persen pasokan dari BUMN pangan disalurkan langsung ke konsumen sehingga distribusi lebih efisien dan tekanan harga dapat ditekan.
Kementerian Perdagangan juga menghimpun para pemasok komoditas strategis untuk memastikan kelancaran distribusi selama Ramadan. Konsolidasi dilakukan secara berkala guna menjaga kecukupan stok dan mencegah gangguan pada rantai pasok nasional. Penguatan koordinasi ini sekaligus menjadi bentuk antisipasi terhadap potensi hambatan logistik akibat peningkatan mobilitas dan permintaan musiman.
Dukungan terhadap langkah pemerintah turut disampaikan Ketua Umum Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), Don Muzakir. Berdasarkan pemantauan organisasinya, harga beras, daging sapi, ayam ras, cabai, dan bawang relatif stabil. Ia menilai stabilitas tersebut merupakan hasil kerja konkret pemerintah dalam menjaga stok dan mempercepat distribusi.
Papera juga mencatat bahwa ketika terjadi kenaikan pada komoditas tertentu, pemerintah segera merespons melalui penambahan stok beras SPHP dan penguatan operasi pasar murah. Langkah itu dinilai efektif menjaga keseimbangan pasar serta mencegah lonjakan harga berkepanjangan.
Menurut Don, distribusi kini lebih tertata, stok terjaga, dan pengawasan diperketat sehingga stabilitas dapat tercapai secara menyeluruh. Ia melihat kebijakan pangan saat ini semakin presisi dan berbasis data, mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi pedagang maupun konsumen.
Rangkaian kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mengawal distribusi sebagai kunci stabilitas harga. Dengan koordinasi yang solid, dukungan pelaku usaha, serta pengawasan berlapis dari pusat hingga daerah, ekosistem pangan nasional bergerak dalam satu arah menjaga keseimbangan pasar.
Upaya yang telah dilakukan pemerintah ini memperlihatkan bahwa stabilitas bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil perencanaan matang dan eksekusi konsisten, sehingga Ramadan 2026 dapat dilalui dengan pasokan cukup dan harga yang tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Ke depan, pemerintah menegaskan bahwa pola pengawalan distribusi pangan selama Ramadan akan menjadi model kebijakan jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga pada periode permintaan tinggi lainnya. Evaluasi berkala terhadap efektivitas Gerakan Pangan Murah, SPHP beras, serta sistem pemantauan digital akan terus dilakukan agar respons kebijakan semakin cepat dan presisi. Dengan dukungan data real-time, sinergi antarlembaga, serta partisipasi pelaku usaha dan masyarakat, pemerintah optimistis ekosistem pangan nasional akan semakin tangguh menghadapi dinamika pasar. Langkah berkelanjutan ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas selama Ramadan 2026, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang.
*) Analis Kebijakan Pangan Nasiona
