Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat melalui program pembangunan rumah subsidi yang semakin terjangkau dan berkeadilan. Upaya strategis mengalihkan skema subsidi dari pembiayaan ke subsidi lahan kini menjadi terobosan nyata untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mendapatkan hunian layak tanpa terbebani harga tinggi akibat mahalnya tanah di perkotaan.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa skema subsidi tanah mampu menurunkan harga rumah subsidi secara signifikan, terutama di kawasan strategis seperti Jakarta.
“Bisa kurang daripada itu (Rp 200 juta), terus terang aja ya kita ini lagi menghitung agak detail nih angka-angkanya itu. Saya temukan itu angka-angka yang bisa lebih murah asalkan tanah itu digratiskan,” ujar Fahri.
Dengan memanfaatkan aset lahan negara yang belum optimal, seperti di kawasan Kebayoran dan Kalibata, pemerintah berencana menghadirkan social housing yang terintegrasi di pusat kota. Hal ini tidak hanya mendorong efisiensi biaya, tetapi juga mengurangi beban mobilitas pekerja harian yang selama ini harus keluar masuk kota.
“Kalau itu dikonversi menjadi social housing, itu akan menahan orang supaya tidak keluar dari kota setiap pagi dan malam,” jelas Fahri lebih lanjut.
Transformasi ini juga menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan masalah perumahan secara tuntas dan menyeluruh. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan satu juta unit rumah, di mana 350 ribu unit di antaranya merupakan rumah subsidi. Program ini menjadi capaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut program ini sebagai “sejarah baru” dalam kebijakan perumahan nasional.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Danantara dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang telah menyediakan pendanaan sebesar Rp130 triliun untuk mewujudkan rumah layak bagi rakyat.
“Belum pernah ada rumah subsidi 350 ribu dalam satu tahun seperti tahun ini. Sepanjang Indonesia merdeka, baru sekarang. Ini bukti Presiden Prabowo pro rakyat,” tegas Maruarar.
Dengan adanya reformasi kebijakan ini, hambatan-hambatan administratif seperti kuota FLPP yang selama ini memperlambat akses terhadap rumah subsidi juga tengah dievaluasi.
“Kuota itu lamban, nanti orang itu langsung aja berhubungan dengan tempat dia mengambil rumahnya, enggak perlu terlalu banyak rantai,” kata Fahri, menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi dalam pelayanan perumahan.
Komitmen ini memperkuat kepercayaan publik bahwa pembangunan tidak hanya bicara infrastruktur, tetapi juga soal keadilan sosial dan kemudahan hidup bagi masyarakat luas. Pemerintah hadir bukan sekadar membangun rumah, tetapi menghadirkan harapan dan stabilitas bagi masa depan rakyat.-
[edRW]
