Oleh: Andre Wicaksono )*
Perlindungan lingkungan membutuhkan kehadiran negara melalui pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tanggung jawab menjaga kawasan hutan tidak dapat dibebankan hanya kepada masyarakat maupun petugas pemadam, tetapi juga harus melekat pada korporasi pemegang izin pengelolaan lahan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat langkah penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan agar kerusakan lingkungan tidak terus berulang.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik pembakaran hutan yang membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan berlangsung tanpa pertanggungjawaban. Kepala Negara meminta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan unsur intelijen bekerja sama mengusut dugaan keterlibatan individu maupun korporasi dalam karhutla. Penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan hukum.
Prabowo menilai kebakaran hutan tidak semata-mata dipengaruhi faktor alam, tetapi juga dapat berkaitan dengan tindakan manusia dan aktivitas perusahaan. Dampaknya melampaui kerusakan vegetasi karena asap kebakaran dapat mengancam kesehatan jutaan masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah memandang penanganan karhutla sebagai persoalan serius yang membutuhkan langkah luar biasa dan penegakan hukum secara konsisten.
Komitmen itu juga tercermin dari arahan Presiden agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya diberikan teguran administratif. Pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan yang dapat ditempuh apabila bukti dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kepemilikan konsesi tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban menjaga lingkungan.
Langkah konkret penindakan dijalankan Kementerian Kehutanan melalui pengawasan terhadap perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pemerintah telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan melalui pembekuan maupun pencabutan izin. Bahkan, setelah pengumuman penindakan terhadap 26 perusahaan, pemerintah menyiapkan sanksi lanjutan terhadap lima hingga enam perusahaan lainnya berdasarkan hasil evaluasi.
Raja Juli menjelaskan bahwa penindakan tidak hanya menyasar perusahaan berskala kecil, tetapi juga korporasi besar apabila ditemukan bukti pelanggaran. Konsistensi penerapan sanksi diperlukan untuk menciptakan efek jera sekaligus memberikan kepastian bahwa seluruh pelaku usaha memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga kawasan yang dikelolanya. Kebijakan tanpa pandang bulu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kepatuhan terhadap aturan perlindungan lingkungan.
Penanganan karhutla sendiri membutuhkan kombinasi berbagai langkah yang saling mendukung. Operasi udara melalui pemadaman dengan teknik water bombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC) menjadi bagian dari upaya mengendalikan kebakaran, terutama ketika api sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, operasi darat melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta relawan untuk melakukan pemadaman dan pengawasan kawasan terdampak.
Di luar pengerahan personel dan peralatan, kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar tetap menjadi unsur penting dalam pencegahan. Namun, upaya edukasi kepada warga harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa korporasi memiliki sistem pencegahan kebakaran, kesiapan personel, serta sarana penanggulangan yang memadai di wilayah konsesinya.
Penguatan pengawasan tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, setelah menemukan persoalan karhutla di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, terdapat 14 perusahaan yang dikenai sanksi administratif terkait kebakaran hutan dan lahan. Salah satu perusahaan bahkan tercatat mengalami kebakaran berulang hingga lima kali, sehingga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan kepatuhan pengelolaan konsesi.
Korporasi semestinya menjalankan tanggung jawab terhadap kawasan yang telah diberikan pemerintah melalui perizinan. Pengawasan internal perusahaan perlu memastikan tidak terjadi pembiaran terhadap titik api maupun aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Apabila kebakaran berulang terjadi di wilayah konsesi, evaluasi terhadap kewajiban perusahaan harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia.
Meski demikian, penanganan karhutla juga perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi. Bambang Purwanto menilai persoalan di lapangan tidak selalu dapat dijelaskan melalui dugaan sabotase, karena terdapat kemungkinan ketegangan sosial akibat kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat setempat. Keterbatasan akses penghidupan dan ketidakpastian penguasaan lahan dapat menjadi persoalan yang perlu diselesaikan melalui kebijakan yang lebih inklusif.
Pemulihan setelah kebakaran juga merupakan bagian dari tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Perusahaan perlu menjalankan kewajiban pemulihan terhadap kawasan konsesi yang terbakar, sedangkan masyarakat yang kehilangan sawah dan hasil pertanian membutuhkan dukungan agar dapat kembali berproduksi. Koordinasi Bambang dengan Dinas Pertanian untuk mengupayakan bantuan bibit produktif dan bibit kebun rakyat menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap pemulihan penghidupan warga terdampak.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penindakan terhadap korporasi berjalan melalui mekanisme hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti, sedangkan sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku. Melalui pengawasan konsisten, penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta pemulihan lingkungan, kehadiran negara diharapkan mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia.
)* Pengamat Kebijakan Publik




