Oleh: Krisna Wiguna )*
Modernisasi infrastruktur irigasi menjadi salah satu langkah strategis yang terus dilakukan pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik jaringan irigasi, tetapi juga diarahkan pada penerapan pendekatan yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu atau dikenal sebagai pendekatan 3T. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun mampu memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Ketersediaan air yang memadai merupakan faktor utama dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Tanpa sistem pengelolaan air yang baik, lahan pertanian akan menghadapi risiko penurunan produktivitas akibat kekeringan maupun ketidakteraturan distribusi air. Karena itu, modernisasi irigasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda apabila Indonesia ingin mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya terpusat di kawasan yang telah maju, tetapi juga menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sarana irigasi.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya air secara optimal. Menurutnya, keberadaan jaringan tersebut berperan penting dalam menjaga ketersediaan air sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.
Salah satu implementasi nyata program tersebut terlihat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini menjadi contoh bagaimana pendekatan 3T diterapkan dalam pembangunan infrastruktur pertanian. Pemerintah tidak hanya membangun sumur bor dan pompa air tanah, tetapi juga merancang jaringan saluran tersier yang disesuaikan dengan kondisi lahan sehingga distribusi air dapat berlangsung lebih efektif hingga ke area pertanian.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan irigasi tidak dilakukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan perencanaan yang lebih tepat sasaran, manfaat infrastruktur dapat dirasakan secara langsung oleh petani dan masyarakat sekitar.
Modernisasi irigasi juga diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi yang lebih efisien. Kementerian Pekerjaan Umum mendorong penggunaan panel surya pada sejumlah lokasi yang memungkinkan untuk mendukung operasional sistem irigasi air tanah. Langkah ini menjadi terobosan penting karena mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan keberlanjutan layanan irigasi di daerah terpencil.
Penerapan teknologi energi terbarukan memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pertanian kini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek efisiensi dan keberlanjutan. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, petani dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari keberadaan infrastruktur tersebut.
Keberadaan Jaringan Irigasi Air Tanah di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, menjadi salah satu contoh keberhasilan program pemerintah. Infrastruktur yang dibangun melalui pendanaan APBN tersebut mampu menyediakan pasokan air bagi lahan pertanian yang sebelumnya sangat bergantung pada curah hujan. Kondisi ini menjadi sangat penting mengingat wilayah tersebut memiliki hamparan sawah yang cukup luas dan membutuhkan dukungan air secara berkelanjutan.
Komitmen pemerintah dalam modernisasi irigasi juga terlihat melalui langkah Kementerian Pertanian yang mempercepat rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi tersier. Program ini dijalankan untuk memastikan distribusi air ke lahan petani berlangsung lebih optimal, terutama dalam menghadapi tingginya curah hujan dan perubahan pola musim.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menjelaskan bahwa saluran tersier memiliki peran vital sebagai ujung tombak distribusi air. Kerusakan jaringan maupun sedimentasi yang terjadi selama bertahun-tahun dapat menghambat aliran air dan berpotensi menurunkan produktivitas pertanian.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melakukan identifikasi jaringan yang membutuhkan perbaikan, normalisasi saluran melalui pengerukan sedimen, penguatan talud, serta perbaikan pintu air. Upaya tersebut bertujuan agar debit air dapat dikendalikan dengan lebih baik dan distribusinya berlangsung merata ke seluruh lahan pertanian.
Selain rehabilitasi fisik, pemerintah juga mulai mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Teknologi drainase terkendali dan sistem panen air hujan menjadi bagian dari strategi modernisasi irigasi yang diterapkan Kementerian Pertanian.
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 semakin memperkuat arah kebijakan pemerintah dalam membangun sistem irigasi yang modern dan berkelanjutan. Kementerian Pertanian mendapatkan mandat untuk mengusulkan rehabilitasi irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan pusat serta memperkuat peran Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam menjaga keberlangsungan jaringan irigasi.
Keberhasilan program rehabilitasi irigasi telah terlihat di sejumlah daerah sentra produksi pangan. Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan menjadi salah satu contoh nyata di mana perbaikan jaringan irigasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan indeks pertanaman padi. Ketersediaan air yang lebih terjamin membuat petani mampu meningkatkan intensitas tanam dan mengoptimalkan produktivitas lahan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menilai sistem irigasi yang berfungsi optimal menjadi faktor utama dalam meningkatkan frekuensi tanam dan memberikan kepastian pola budidaya. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada curah hujan sehingga aktivitas pertanian dapat direncanakan dengan lebih baik.
Modernisasi infrastruktur irigasi melalui pendekatan 3T pada akhirnya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun sektor pertanian yang lebih kuat, produktif, dan berkelanjutan. Ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran pembangunan, serta ketepatan waktu pelaksanaan program telah menjadi kunci keberhasilan berbagai kebijakan yang dijalankan.
*) Pemerhati Kebijakan Pertanian Berkelanjutan
