Oleh: Yandi Arya Adinegara )*
Mudik Lebaran merupakan momen penting yang tak hanya menyatukan keluarga, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola pergerakan jutaan pemudik yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air. Menghadapi lonjakan arus mudik pada Lebaran 2026, pemerintah, melalui berbagai lembaga, telah mempersiapkan serangkaian langkah untuk memastikan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat. Keberhasilan mudik tahun ini bukan hanya bergantung pada faktor sarana transportasi yang memadai, namun juga pada koordinasi yang terintegrasi antara berbagai sektor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kesiapan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan mematangkan berbagai program angkutan Lebaran 2026. Kemenhub telah menyiapkan program mudik gratis yang sebelumnya sukses digelar pada periode Natal dan Tahun Baru.
Tahun 2026 ini, ribuan peserta mudik akan dilayani dengan ratusan armada bus yang menjangkau sejumlah tujuan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sumatera. Ini bukan hanya solusi bagi masyarakat yang kesulitan biaya, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan angkutan mudik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Pentingnya program mudik gratis ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melayani masyarakat secara merata. Sejalan dengan itu, pihak Kemenhub juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi dengan melaksanakan inspeksi kendaraan (rampcheck) sebelum angkutan dioperasikan. Langkah ini menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pemudik selama perjalanan.
Yang tak kalah penting adalah kesiapan infrastruktur transportasi yang dapat mendukung kelancaran mobilitas. Terminal yang merupakan simpul transportasi, kini dilengkapi dengan sistem digital Terminal on System (TOS) yang memungkinkan pemantauan secara daring terhadap status kendaraan, mulai dari uji berkala hingga izin trayek. Hal ini mempermudah proses rampcheck dan memastikan bahwa hanya kendaraan yang memenuhi persyaratan yang diberangkatkan. Sistem ini juga meminimalisir potensi human error dan mempercepat proses verifikasi kendaraan di terminal.
Namun, kebijakan yang mendukung keselamatan pemudik tidak hanya terbatas pada transportasi darat. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), akan terus memantau dan memperbaiki jalur-jalur mudik, khususnya yang ada di sepanjang jalur Pantura. Program reservasi jangka panjang telah dilakukan untuk memastikan kondisi jalan selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Meski pengerjaan infrastruktur jalan bersifat jangka panjang, pihak Kementerian PU tetap melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti penutupan lubang jalan dan penempatan petugas di sejumlah titik rawan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah memastikan bahwa kendala infrastruktur yang dapat mengganggu kelancaran mudik dapat diatasi dengan cepat.
Koordinasi antarinstansi juga menjadi kunci dalam pengelolaan arus mudik yang lancar. Pentingnya koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan layanan transportasi mudik berjalan dengan lancar. Dalam rapat koordinasi yang diadakan di Jakarta, pemerintah harus memastikan bahwa semua persiapan dan langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang adil dan merata. Selain itu, perlunya perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan difabel juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan layanan mudik ini.
Selain itu, sinergi antara Jasa Raharja dan berbagai pihak terkait juga menjadi faktor penentu kelancaran mudik. Pihak Jasa Raharja menyatakan akan memperkuat sinergi dengan kepolisian, pengelola jalan tol, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keselamatan perjalanan. Dukungan ini sangat penting, terutama untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan fatalitas korban yang sering terjadi pada saat arus mudik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengawasan lebih ketat terhadap lalu lintas serta meningkatkan pengamanan di titik-titik rawan, baik di jalan tol maupun di rest area.
Tentunya, seluruh langkah ini tidak akan berarti banyak tanpa peran aktif masyarakat. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama kelancaran mudik. Masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, memperhatikan informasi cuaca dan potensi bencana dari BMKG, serta memilih moda transportasi yang aman dan terjamin keselamatannya. Selain itu, bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, Kemenhub juga menyediakan titik-titik istirahat (rest area) agar pemudik dapat beristirahat dan memulihkan fisik selama perjalanan.
Secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kelancaran mudik 2026, mulai dari program mudik gratis, inspeksi kendaraan, penguatan infrastruktur, hingga sinergi antarinstansi terkait. Semua ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memastikan setiap perjalanan mudik berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman.
)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial
