*) Oleh: Zulfikar Alamsyah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai instrumen strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi masa depan. Melalui penguatan ekosistem MBG, pemerintah memastikan program ini berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Keseriusan tersebut tercermin dari tata kelola yang semakin solid dan kolaboratif, sehingga MBG mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas generasi penerus sekaligus wujud nyata kehadiran negara dalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berkeadilan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, intervensi gizi harus ditempatkan dalam satu ekosistem yang terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendekatan berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikembangkan BGN menjadi fondasi penting dalam pelayanan terpusat bagi ribuan penerima manfaat. Model ini memungkinkan standar gizi, kualitas layanan, dan efisiensi distribusi dijaga secara konsisten. Namun, skala besar program MBG secara otomatis menuntut sinergi yang lebih kuat antarsektor.
Kesadaran akan kompleksitas tersebut mendorong pemerintah menerbitkan peraturan presiden terbaru yang mengatur pembentukan tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam skema ini, BGN berfokus pada intervensi dan pembangunan SPPG, sementara pengawasan mutu dan keamanan pangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta BPOM. Rantai pasok bahan pangan ditangani Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan intervensi untuk balita serta ibu hamil dan menyusui melibatkan kementerian terkait kependudukan dan perlindungan perempuan. Pembagian peran ini menandai pendekatan negara yang semakin matang dan sistemik. MBG tidak lagi berdiri sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai ekosistem kebijakan publik.
Ketergantungan MBG pada sektor pertanian dan perikanan domestik semakin menegaskan nilai strategis kolaborasi lintas sektor tersebut. Kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar membuka ruang serapan hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, MBG bukan hanya menjawab persoalan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir. Rantai pasok yang terintegrasi menciptakan kepastian permintaan, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan produsen pangan. Inilah efek berganda yang menjadikan MBG relevan tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi ketahanan ekonomi nasional.
Peran organisasi masyarakat sipil dalam ekosistem MBG juga tidak dapat diabaikan. Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menyampaikan bahwa Muhammadiyah terus mengintensifkan kerja sama dengan BGN dalam pelaksanaan MBG. Bagi Muhammadiyah, program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. MBG dinilai memiliki nilai tambah strategis karena mampu memadukan misi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterlibatan ormas besar seperti Muhammadiyah memperkuat legitimasi sosial dan jangkauan program di akar rumput.
Dalam implementasinya, Yamin menekankan pentingnya pembangunan ekosistem MBG yang berkelanjutan dan profesional. Muhammadiyah menitikberatkan tata kelola program pada tiga pilar utama, yakni keamanan pangan, pengelolaan yang amanah dan profesional, serta keberlanjutan ekosistem. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan negara untuk memastikan MBG berjalan akuntabel dan berdampak jangka panjang. Ke depan, Muhammadiyah berharap kerja sama dengan BGN tidak hanya diperluas dari sisi jangkauan layanan, tetapi juga pada penguatan literasi dan edukasi gizi. Riset dan inovasi gizi pun dipandang penting agar program terus adaptif terhadap tantangan zaman.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa ekosistem MBG kian berkembang dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Program ini terbukti membuka lapangan kerja dalam skala besar, bahkan mencapai sekitar 1 juta tenaga kerja hanya dari satu program prioritas. Hingga saat ini, tercatat 22.275 SPPG telah beroperasi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Angka tersebut mencerminkan bahwa MBG bukan sekadar belanja sosial, melainkan motor ekonomi baru yang menyentuh sektor riil. Ekosistem MBG menjadi ruang pertemuan antara kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi.
Presiden juga menargetkan perluasan penerima manfaat MBG hingga 82,9 juta orang paling lambat Desember 2026. Target ambisius ini diiringi dengan peningkatan kapasitas layanan melalui pendirian SPPG di berbagai daerah. Saat ini, terdapat lebih dari 13 ribu pengajuan pendirian SPPG yang masih dalam proses penilaian, di luar ribuan dapur MBG yang sudah beroperasi. Artinya, potensi penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal masih sangat besar. Dengan pengelolaan yang tepat, MBG dapat menjadi salah satu program sosial paling berdampak dalam sejarah kebijakan publik Indonesia.
Keberhasilan MBG pada akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kualitas tata kelola, dan dukungan publik. Ekosistem yang sehat tidak hanya dibangun dari regulasi dan anggaran, tetapi juga dari partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial. Transparansi, pengawasan, serta komitmen terhadap mutu gizi harus terus dijaga agar kepercayaan publik tidak luntur. MBG adalah investasi jangka panjang, sehingga manfaatnya mungkin tidak selalu instan, tetapi dampaknya akan terasa dalam kualitas generasi mendatang. Di sinilah kedewasaan publik diuji untuk melihat MBG sebagai agenda bersama.
*) Analis Gizi Program MBG
