Oleh: Muhammad Rayhan )*
Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani polemik batas administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah menanggapi secara cepat dan tegas polemik yang muncul terkait empat pulau di wilayah perbatasan, demi menjaga wibawa negara dan kepastian layanan publik. Presiden mengambil alih langsung proses penyelesaiannya agar penataan administratif berjalan dengan jelas dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap pelayanan publik maupun koordinasi antarlembaga.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menggarisbawahi bahwa kewenangan atas penetapan wilayah administrasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Penegasan ini memperkuat posisi bahwa dalam sistem pemerintahan yang berlaku, pembagian wilayah administratif tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh daerah. Keputusan administratif perlu berpijak pada data historis, landasan hukum, serta penyesuaian terhadap perkembangan pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional.
Langkah Presiden untuk segera menuntaskan persoalan ini juga memberi sinyal kuat bahwa setiap masalah administratif akan ditangani secara profesional dan berbasis regulasi. Dalam hal ini, pemerintah mengakomodasi aspirasi daerah sepanjang selaras dengan hukum dan kepentingan nasional. Penyampaian pendapat tetap terbuka, namun proses pengambilan keputusan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Ruang komunikasi antar kepala daerah juga disiapkan untuk mendukung penyelesaian yang terbuka dan rasional.
Empat pulau yang menjadi titik perbedaan pandangan antara Aceh dan Sumatera Utara, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, secara administratif telah ditetapkan masuk wilayah Sumatera Utara melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Pemerintah secara aktif mendengar dan mengklarifikasi aspirasi masyarakat untuk memastikan transparansi dalam proses penataan administratif. Pendekatan seperti ini mencerminkan sikap akomodatif pemerintah terhadap proses klarifikasi administratif yang konstruktif.
Peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar tidak terjadi tarik-menarik kewenangan yang justru memperlambat pelaksanaan kebijakan publik di lapangan. Ketika ada dua daerah yang merasa memiliki keterkaitan administratif terhadap satu kawasan tertentu, maka keputusan yang bersumber dari otoritas pusat dapat menjadi dasar untuk menyamakan pemahaman dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan program pembangunan maupun layanan pemerintahan.
Pendekatan yang digunakan Presiden juga memperlihatkan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan wilayah administratif nasional. Batas wilayah bukan sekadar persoalan peta, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas penganggaran, penataan regulasi daerah, dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, Keputusan strategis pemerintah pusat memperkuat struktur pelaksanaan teknis di lapangan sehingga pembangunan berjalan efektif dan tanpa hambatan.
Pemerintah juga memahami bahwa persoalan administratif seringkali menyentuh dimensi sosial dan persepsi masyarakat. Karena itu, dialog dan pendekatan komunikatif tetap menjadi bagian dari proses. Keputusan administratif ditetapkan secara efisien dan sesuai sistem nasional, guna menjamin tertibnya jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, Presiden bertindak sebagai pemegang mandat untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan tertib dan terarah.
Langkah Presiden yang cepat dalam menanggapi isu ini menjadi contoh manajemen pemerintahan yang responsif terhadap isu lintas daerah. Ketika aspirasi publik membutuhkan kejelasan, maka kehadiran pemimpin negara sebagai pengambil keputusan menjadi bentuk tanggung jawab yang nyata. Hal ini juga menumbuhkan kepercayaan bahwa setiap persoalan yang muncul di daerah akan diperhatikan secara langsung oleh otoritas pusat, bukan dibiarkan berlarut.
Pemerintah pusat telah melibatkan kementerian dan lembaga teknis untuk memastikan legitimasi dan akurasi keputusan administratif dalam proses finalisasi batas administrasi, termasuk kementerian terkait dan lembaga pemetaan nasional, agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi data yang akurat. Dukungan teknologi geospasial dan kajian hukum tata pemerintahan akan semakin memperkuat ketepatan keputusan yang diambil. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga dapat dijalankan dalam jangka panjang.
Dalam kerangka pemerintahan yang berorientasi pada kepastian hukum dan keteraturan administrasi, kehadiran keputusan yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan. Pemerintah memberikan sinyal bahwa tidak ada ruang untuk ketidakjelasan dalam penataan wilayah kerja pemerintah daerah.
Ke depan, diharapkan seluruh kepala daerah dapat menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran dalam mengelola perbedaan pandangan secara terukur dan melalui jalur resmi. Keputusan yang diambil Presiden bukan merupakan akhir dari dialog, melainkan awal dari pelaksanaan administratif yang lebih tertib. Komunikasi antardaerah dan pemerintah pusat akan tetap berlangsung sebagai bagian dari sistem koordinasi nasional.
Langkah Presiden dalam menangani polemik ini menunjukkan konsistensi terhadap tata kelola pemerintahan yang berbasis aturan dan data. Setiap wilayah memiliki tantangan administratif tersendiri, dan dengan kebijakan yang tepat sasaran, setiap permasalahan dapat diurai secara profesional. Melalui penyelesaian ini, pemerintah telah menunjukkan bahwa sistem administratif negara bekerja untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan.
)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
