Oleh : Abdul Razak)*
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026 mendatang, evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan menjadi momentum penting untuk menilai arah pembangunan nasional. Periode ini bukan sekadar penanda waktu, melainkan ruang untuk menguji efektivitas kebijakan, mengukur manfaat program, sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang masih membutuhkan perhatian.
Dalam perspektif kebijakan publik, dua tahun belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan struktural bangsa. Namun, rentang waktu tersebut dapat menjadi pijakan untuk menilai konsistensi pemerintah dalam menerjemahkan agenda politik menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, refleksi dua tahun pemerintahan seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai keberhasilan atau kegagalan, tetapi berkembang menjadi adu gagasan yang sehat, objektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan pembangunan Jembatan Garuda, memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan. Subsidi, perlindungan sosial, serta upaya penyelamatan aset negara juga menjadi bagian dari agenda yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Meski demikian, keberadaan program tidak otomatis menjamin keberhasilan kebijakan. Ukuran utamanya terletak pada kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, efektivitas anggaran, serta dampak yang dirasakan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa program prioritas tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan konkret, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga penguatan ekonomi rakyat.
Di sinilah pentingnya evaluasi berbasis data. Penilaian terhadap kinerja pemerintah harus mempertimbangkan capaian yang terukur sekaligus persoalan yang belum terselesaikan. Dengan pendekatan tersebut, apresiasi tidak berubah menjadi pembenaran tanpa kritik, sementara kritik tidak terjebak menjadi penolakan tanpa menawarkan alternatif kebijakan.
Forum refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang diselenggarakan Metro TV pada 8 Oktober 2026 di Jakarta menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan pandangan para pakar dan pemangku kebijakan. CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib menempatkan momentum tersebut sebagai ruang koreksi objektif, pengujian gagasan, dan penguatan optimisme dalam mengawal arah pembangunan menuju Indonesia Emas.
Forum itu membahas sejumlah isu strategis melalui empat sesi diskusi utama, termasuk optimalisasi fiskal dan inovasi Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi enam persen. Pembahasan tersebut relevan karena agenda pembangunan membutuhkan keseimbangan antara disiplin pengelolaan anggaran, inovasi pembiayaan, investasi strategis, dan keberlanjutan fiskal. Perdebatan mengenai instrumen kebijakan semestinya diarahkan pada pencarian pilihan paling efektif, bukan sekadar mempertahankan posisi politik masing-masing.
Selain forum akademis dan kebijakan, ruang demokrasi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Aktivis pergerakan Ammad mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban menjelang peringatan dua tahun pemerintahan. Penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang, tetapi pelaksanaannya perlu berlangsung secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.
Menjaga kondusivitas bukan berarti membatasi kritik. Sebaliknya, situasi yang aman memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan secara lebih terarah sehingga substansi aspirasi dapat didengar dan ditindaklanjuti. Tantangannya adalah memastikan bahwa perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi provokasi, polarisasi, atau tindakan yang justru merugikan masyarakat.
Hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) pada September 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 79,3 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 82,1 persen. Angka tersebut memberikan gambaran mengenai persepsi responden pada saat survei dilakukan. Namun, hasil survei tetap perlu dibaca berdasarkan metodologi, indikator, cakupan responden, dan konteks pengukurannya. Persoalan ekonomi, lapangan kerja, serta harga kebutuhan pokok juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi, menekankan bahwa penilaian terhadap pemerintahan perlu dilakukan secara objektif dan proporsional. Menurutnya, capaian yang terbukti layak diapresiasi, sedangkan kekurangan harus disampaikan secara terbuka agar dapat diperbaiki. Pandangan ini menegaskan bahwa survei merupakan salah satu instrumen evaluasi, bukan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan keseluruhan kinerja pemerintahan.
Secara substantif, kualitas demokrasi semakin kuat berkat kemampuan berbagai pihak dalam mengelola perbedaan menjadi masukan yang produktif. Pemerintah terus menunjukkan keterbukaan terhadap kritik, menyampaikan dasar pengambilan keputusan secara bijaksana, serta menyajikan perkembangan pelaksanaan program dengan transparan. Di sisi lain, peran aktif masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok pengawas turut memperkaya ruang publik melalui kritik berbasis fakta dan rekomendasi yang konstruktif serta realistis.
Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi ruang adu gagasan yang sehat dan dinamis demi kemajuan bersama. Keberhasilan pembangunan senantiasa didorong oleh sinergi dalam menjalankan program unggulan serta komitmen yang tinggi untuk terus menyempurnakan kebijakan berdasarkan evaluasi yang objektif.
Kepentingan rakyat senantiasa menjadi titik temu dan pemersatu dalam setiap dinamika. Melalui dialog yang terbuka, pengawasan yang bertanggung jawab, serta perbaikan kebijakan yang berkelanjutan, capaian dua tahun pemerintahan ini sukses memperkokoh fondasi demokrasi sekaligus mengoptimalkan pembangunan nasional yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
)* Analis Kebijakan
