Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengatakan demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dan dikelola dengan baik serta ruang dialog selalu terbuka untuk masyarakat. Hal itu menjadi hal positif bagi pemerintahan Prabowo karena pendekatan dialog selalu dikedepankan sehingga memperkuat resiliensi ataupun daya tahan demokrasi di Indonesia menjadi luar biasa.
Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan saat bertemu awak media di Jakarta.
“Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando yang tegas Presiden Prabowo,” ujar Iwan Setiawan.
Iwan menjelaskan salah satu indikator vital dari resiliensi demokrasi adalah sejauh mana masyarakat sipil dan media massa dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (watchdog). Di bawah kepemimpinan Prabowo, kekhawatiran akan kembalinya kontrol ketat terhadap informasi tidak terbukti secara sistemik.
Menurut data Dewan Pers, skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 tercatat sebesar 69,44 atau berada pada kategori cukup bebas. Angka ini naik tipis dibandingkan tahun 2024 dengan skor 69,36.
“Berdasarkan data laporan tahunan mengenai kebebasan pers, posisi Indonesia tetap berada dalam kategori yang stabil. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak adanya kebijakan sensor media yang dikoordinasikan oleh negara, serta tetap aktifnya kanal-kanal kritik di media sosial,” katanya.
Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun menunjukkan sebanyak 73,9 persen masyarakat sepakat bahwa Indonesia negara demokratis, yang berarti legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat.
Hal ini tercermin dari fondasi hukum yang adil dan tidak pandang bulu di era Prabowo. Sejumlah kasus tindak pidana korupsi besar diungkap KPK dan Kejaksaan Agung, salah satunya “bersih-bersih” di lingkungan BUMN.
Selain itu, lanjut Iwan, kepemimpinan tegas Prabowo tidak menutup ruang dialog. Ia menilai, pemerintah justru mengadopsi pendekatan ‘tanding narasi’ di ruang digital, di mana kritik dijawab dengan data dan penjelasan kebijakan.
Dinamika unjuk rasa dan penyampaian pendapat di muka umum juga tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Aparat keamanan dalam dua tahun terakhir menunjukkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam mengawal aksi massa,” ucap dia.
Menurut Iwan, kedewasaan demokrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami bahwa legitimasi politik tidak dibangun melalui pembungkaman, tapi melalui kemampuan mengelola perbedaan pendapat dalam bingkai stabilitas nasional.
“Kebebasan sipil di era ini bukan lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai mesin koreksi agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya.
Sementara hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional Ayip Tayana. Menurut dia sejauh ini pemerintah masih menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik. Kondisi tersebut menjadi pembeda dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang cenderung menutup ruang aspirasi sejak awal.
Ayip juga melihat sejumlah indikator yang menunjukkan praktik demokrasi masih berjalan dengan baik. Di antaranya adalah adanya pengakuan terhadap kritik publik, komitmen penegakan hukum, serta tidak adanya pembatasan secara sistemik terhadap kelompok oposisi maupun organisasi masyarakat sipil.
