Oleh : Aditya Rahman )*
Pemerintah kembali menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat tata kelola ekonomi nasional melalui implementasi kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis yang akan dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang mulai memasuki masa transisi pada 1 Juni 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional.
Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, Indonesia selama ini memperoleh manfaat besar dari ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Ketiga komoditas tersebut tidak hanya menjadi penopang perdagangan luar negeri, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa dan stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, penguatan tata kelola ekspor menjadi kebutuhan yang semakin penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara maksimal oleh negara dan masyarakat.
Dalam konferensi pers terkait persiapan operasional DSI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor komoditas strategis. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, serta berbagai bentuk pelarian devisa hasil ekspor yang berpotensi mengurangi manfaat ekonomi bagi Indonesia. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume ekspor, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan akuntabilitasnya.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025 ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy mencapai sekitar USD66,13 miliar atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional. Angka tersebut menggambarkan betapa strategisnya ketiga komoditas tersebut bagi perekonomian Indonesia. Kontribusinya bahkan menjadi salah satu faktor penting yang menopang surplus neraca perdagangan Indonesia selama puluhan bulan berturut-turut.
Besarnya nilai ekonomi tersebut tentu harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Melalui mekanisme ekspor satu pintu, pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk memastikan seluruh aktivitas perdagangan berjalan secara tertib dan transparan. Selain itu, kebijakan ini akan memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan kualitas data perdagangan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya memastikan manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor tetap memberikan dampak nyata bagi perekonomian domestik. Pandangan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa kekayaan sumber daya alam harus menjadi modal pembangunan nasional, bukan sekadar komoditas yang diperdagangkan di pasar internasional.
Yang menarik, pemerintah memilih pendekatan implementasi yang bertahap dan terukur. Pada masa transisi yang dimulai 1 Juni 2026, eksportir tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Kewajiban yang ditambahkan adalah penyampaian dokumen aktivitas ekspor secara elektronik kepada DSI melalui sistem yang telah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kepastian berusaha. Arus barang tetap berjalan, kontrak dagang yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan hubungan dengan mitra internasional tetap dijaga. Dengan demikian, reformasi tata kelola dapat dilakukan tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi maupun kepercayaan pelaku usaha.
Menurut Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, masa transisi yang disiapkan pemerintah menjadi kesempatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru. Kesiapan tersebut akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi penuh yang ditargetkan berlangsung paling lambat pada 1 Januari 2027.
Kebijakan ini juga memiliki nilai strategis dalam mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional. Tata kelola ekspor yang semakin baik akan membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai pergerakan komoditas strategis. Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperkuat daya saing industri nasional.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Kepala BAKOM RI Muhammad Qodari yang melihat penguatan tata kelola ekspor sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Dengan pengawasan yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan nasional juga akan semakin meningkat.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan akan memastikan proses transisi berjalan lancar serta mampu menjawab berbagai tantangan yang mungkin muncul di lapangan.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga kepastian hukum, stabilitas iklim usaha, serta kepercayaan mitra dagang internasional selama proses implementasi berlangsung. Komitmen tersebut menjadi sinyal positif bahwa reformasi tata kelola ekspor dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan dunia usaha.
Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam menunjukkan visi besar pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi nasional. Melalui Danantara, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap nilai yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa.
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis
