Oleh: Ganindra Napitupulu )*
Pemerintah terus berkomitmen dalam menjalankan program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan akses makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak usia sekolah di seluruh pelosok negeri. Sebagai bagian dari upaya membangun generasi emas Indonesia, program ini tak hanya menjadi bentuk kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, namun juga simbol komitmen nyata dalam perbaikan gizi nasional.
Dalam pelaksanaannya, Program MBG didesain dengan sistem berlapis untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran. Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai pelaksana utama program, terus melakukan berbagai penyempurnaan dalam tata kelola dan pengawasan anggaran, termasuk memperketat kerja sama dengan para mitra. Tujuannya jelas: mencegah potensi penyalahgunaan dana publik dan menjamin bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa proses seleksi mitra akan diperketat, khususnya bagi mitra yang bekerja dalam skema kemitraan atau berpartner dengan pihak ketiga. Langkah ini merupakan bentuk nyata kehati-hatian sekaligus penguatan tanggung jawab bersama dalam menjalankan program strategis ini. BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN juga telah membangun sistem pembayaran berbasis virtual account yang dilengkapi dengan mekanisme pengamanan berlapis. Dana hanya dapat dicairkan melalui persetujuan Kepala SPPG, sehingga potensi penyimpangan bisa diminimalisasi sejak awal. Mekanisme ini menjadi bukti bahwa sistem keuangan program MBG dirancang secara hati-hati dan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.
Upaya memperkuat tata kelola program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyambut baik langkah penguatan pengawasan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, karena MBG menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, maka pengelolaannya harus ekstra ketat. Ia menegaskan bahwa sistem distribusi dan manajemen anggaran harus terus dibenahi agar program ini semakin optimal.
Selain di wilayah perkotaan, pelaksanaan program MBG di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk Tanah Papua, juga menjadi prioritas pemerintah. Di wilayah-wilayah ini, tantangan pelaksanaan seperti keterbatasan infrastruktur dan logistik menjadi perhatian serius. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua telah turun langsung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Kepala BPKP Papua, Sapto Agung Riyadi, menyebut bahwa pengawasan difokuskan pada efektivitas penyaluran, jumlah penerima manfaat, serta kecocokan harga per porsi di lapangan. Dalam beberapa daerah di Papua, seperti Merauke, Yahukimo, dan Wamena, ditemukan bahwa harga porsi makanan perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah. Pemerintah pun terbuka terhadap fleksibilitas harga ini demi menjamin keberlangsungan program dan menjaga kualitas makanan yang diberikan.
Dalam waktu dekat, BPKP bersama BGN akan terus bersinergi untuk memastikan bahwa distribusi dan implementasi program MBG di daerah-daerah tersebut dapat berjalan optimal. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, dari tingkat perencanaan hingga laporan akhir pelaksanaan, dengan prinsip transparansi dan partisipasi berbagai pihak. Ini adalah bentuk konkret sinergi antarlembaga dalam mendukung program prioritas pemerintah.
BGN juga berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan terhadap seluruh karyawan dan mitra yang terlibat dalam pelaksanaan SPPG. Hal ini bertujuan menciptakan ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan berintegritas tinggi. Dengan pembinaan yang berkesinambungan, seluruh elemen pelaksana diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional dan menjaga amanah program.
Melalui langkah-langkah preventif dan peningkatan sistem yang terus dilakukan, pemerintah berharap program MBG dapat menjadi contoh keberhasilan program gizi nasional yang terintegrasi, transparan, dan adaptif terhadap tantangan di lapangan. Evaluasi berkala, pembenahan sistem, dan seleksi ketat terhadap mitra merupakan pilar penting dalam memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan dampak positif dan nyata bagi anak-anak Indonesia.
Program MBG adalah investasi masa depan. Memberi anak-anak Indonesia akses makanan bergizi bukan sekadar memberi makan, tetapi juga memberi harapan dan fondasi kuat untuk membangun generasi cerdas dan sehat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, mitra pelaksana, lembaga pengawas, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan program ini.
Pemerintah optimistis bahwa dengan sinergi semua pihak dan pembenahan sistem yang berkelanjutan, Program MBG akan terus tumbuh menjadi tonggak penting dalam pembangunan manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing global. Kini saatnya memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan menumbuhkan kepercayaan agar program-program prioritas bangsa benar-benar membuahkan hasil sebesar-besarnya bagi rakyat.
Dengan semangat kolaborasi dan penguatan tata kelola, pemerintah optimis bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan terus tumbuh sebagai program unggulan yang membanggakan, sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi seluruh anak bangsa.
)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
