Oleh Aulia Rahmah )*
Menjaga stabilitas inflasi di tengah momentum Ramadan merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ramadan dan Idul Fitri selalu identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat, terutama pada sektor pangan dan kebutuhan pokok. Dalam situasi seperti ini, konsistensi kebijakan dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar lonjakan permintaan tidak berujung pada kenaikan harga yang membebani daya beli masyarakat. Komitmen pemerintah dan otoritas moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali menjadi fondasi penting bagi ketenangan sosial dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi kebijakan moneter, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman menegaskan bahwa inflasi sepanjang 2026 diproyeksikan tetap terjaga dan bahkan berada di bawah level 3 persen. Optimisme ini mencerminkan keyakinan bahwa fundamental ekonomi nasional masih solid. Meski demikian, terdapat faktor teknis yang perlu dicermati, yakni efek basis dari kebijakan diskon tarif listrik pada Januari dan Februari 2025 yang berdampak pada perhitungan inflasi tahunan di awal 2026. Dampak tersebut membuat inflasi Januari berada sedikit di atas sasaran, namun sifatnya sementara dan tidak mencerminkan tekanan permintaan yang berlebihan.
Pemahaman terhadap efek basis ini penting agar masyarakat tidak keliru menafsirkan angka inflasi jangka pendek. Kenaikan yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor administered prices, bukan karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, kebijakan moneter tetap berada pada jalur yang hati-hati dan terukur, dengan fokus menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali. Di bulan Ramadan, stabilitas ini menjadi sangat krusial karena menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat luas.
Dari sisi pasokan, kondisi pangan nasional relatif mendukung upaya pengendalian inflasi. Sejumlah komoditas hortikultura strategis seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit tengah memasuki masa panen. Situasi ini membantu menjaga ketersediaan pasokan di pasar sekaligus meredam potensi lonjakan harga. Bank Indonesia juga secara aktif melakukan pemantauan harga mingguan untuk memastikan pergerakan harga tetap berada dalam kisaran proyeksi. Langkah ini menunjukkan pendekatan yang proaktif, bukan sekadar reaktif, dalam menjaga stabilitas harga selama periode sensitif seperti Ramadan.
Penguatan koordinasi juga menjadi elemen penting dalam strategi pengendalian inflasi. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama kementerian serta pemerintah daerah. Selain itu, peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera menjadi bukti keseriusan dalam memperkuat ketahanan pangan, terutama dari sisi peningkatan pasokan dan kelancaran distribusi. Implementasi program ini di berbagai daerah diharapkan mampu menutup celah distribusi yang kerap menjadi pemicu kenaikan harga di momen tertentu.
Di tingkat daerah, komitmen menjaga inflasi juga terlihat jelas. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, menyampaikan bahwa inflasi di wilayah tersebut masih berada dalam kondisi terkendali. Komoditas strategis seperti bawang merah, cabai rawit, ayam, dan daging sapi dinilai relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan signifikan. Pemerintah daerah terus menyiapkan langkah antisipatif selama Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Upaya ini penting agar daya beli masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga yang tidak perlu.
Pengendalian inflasi di daerah tidak bisa dilepaskan dari peran aktif pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Operasi pasar, pengawasan distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga. Ketika kebijakan pusat dan daerah berjalan seiring, potensi gejolak harga dapat ditekan secara lebih efektif. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir dalam menjamin kebutuhan dasar mereka.
Dari sisi legislatif, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, peningkatan konsumsi saat Ramadan merupakan pola yang berulang setiap tahun, sehingga negara harus hadir lebih awal dengan instrumen kebijakan yang tepat. Sebab, stabilitas harga menyangkut ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah dan menyambut hari raya.
Stabilitas inflasi juga memiliki implikasi luas terhadap perputaran ekonomi daerah. Ketika harga terkendali, aktivitas usaha dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pedagang, petani, dan pelaku usaha kecil menengah dapat merencanakan kegiatan usahanya dengan lebih pasti. Pada akhirnya, kondisi ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan inklusif, di mana manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh, komitmen menjaga inflasi di tengah Ramadan menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi nasional berjalan dengan perencanaan yang matang. Tantangan memang selalu ada, namun melalui koordinasi yang kuat, kebijakan yang antisipatif, dan komunikasi yang jelas kepada publik, stabilitas harga dapat terus dijaga. Ramadan harus menjadi momentum penguatan solidaritas sosial dan ketenangan batin, bukan kekhawatiran akan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, komitmen pemerintah dalam menjaga inflasi ini menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi
