Oleh: Fajar Dwi Santoso
Langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung menangani sengketa kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara patut diapresiasi sebagai bentuk nyata kepemimpinan yang tegas, responsif, dan mengedepankan persatuan nasional. Ketegasan ini penting mengingat sengketa batas wilayah, apalagi yang melibatkan identitas daerah, kerap menjadi isu sensitif yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik jika dibiarkan berlarut-larut.
Keputusan Prabowo untuk mengambil alih penyelesaian perkara ini dari kementerian teknis menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keutuhan wilayah serta merespons kegelisahan masyarakat di dua provinsi tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini lahir dari komunikasi langsung antara lembaga legislatif dan kepala negara. Prabowo, menurut Dasco, tidak ingin polemik pemindahan status kepemilikan empat pulau itu berlarut-larut dan menimbulkan ketegangan horizontal yang lebih besar.
Langkah cepat Prabowo untuk menyelesaikan persoalan ini dalam waktu dekat menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya ingin meredam gejolak, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan berdasarkan fakta historis dan data administratif yang kuat. Pendekatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Ia menyatakan kepercayaannya bahwa Presiden akan mengedepankan pertimbangan sejarah, kedekatan geografis, dan relasi sosiologis dalam mengambil keputusan, dengan harapan hasil akhirnya bisa diterima oleh semua pihak.
Pernyataan Sarmuji menegaskan bahwa upaya Presiden Prabowo bukanlah bentuk dominasi kekuasaan pusat atas daerah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional yang dijalankan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Ia pun meyakini bahwa keterlibatan Presiden tidak berarti kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri akan melepaskan tanggung jawabnya. Justru, menurutnya, para menteri akan tetap bekerja mengumpulkan informasi dan menjalin dialog dengan berbagai pihak untuk memberikan bahan pertimbangan yang akurat kepada Presiden.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan Keputusan Menteri yang menetapkan bahwa empat pulau kecil yang selama ini masuk dalam wilayah administratif Aceh Singkil, kini resmi menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025 itu diterbitkan pada 25 April 2025, setelah melalui kajian letak geografis dan koordinasi antarinstansi yang cukup panjang. Tito menekankan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah mendaftarkan penamaan pulau-pulau itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga perlu ada kepastian administratif wilayahnya.
Namun, keputusan ini menuai reaksi dari sebagian masyarakat Aceh yang merasa wilayahnya dikurangi. Polemik pun merebak dan dikhawatirkan dapat memicu ketegangan antar-daerah. Dalam konteks inilah, keterlibatan langsung Presiden Prabowo menjadi langkah bijak untuk mencegah persoalan administratif berubah menjadi persoalan politis atau bahkan konflik sosial.
Menanggapi potensi gugatan dari pihak Pemerintah Provinsi Aceh, Tito Karnavian secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya siap menerima evaluasi, termasuk bila diajukan melalui jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sikap ini mencerminkan keterbukaan pemerintah pusat terhadap proses koreksi administratif, sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir secara adil dan transparan.
Namun tetap, finalisasi dan pengambilan keputusan yang lebih tinggi diperlukan untuk meredakan ketegangan dan menyatukan persepsi. Oleh karena itu, keterlibatan Presiden sebagai otoritas tertinggi menjadi krusial. Presiden Prabowo bukan hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga harmoni antarwilayah dan simbol integrasi bangsa.
Langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo memahami pentingnya sensitivitas lokal dalam penataan wilayah. Ia tidak gegabah, tetapi memilih untuk mendengarkan berbagai pihak dan mendasarkan keputusannya pada data dan pertimbangan komprehensif. Dengan gaya kepemimpinan seperti ini, Prabowo memberikan harapan bahwa masalah-masalah serupa di masa depan bisa diselesaikan tanpa konflik, melainkan lewat musyawarah dan pendekatan persuasif.
Pendekatan Prabowo juga sejalan dengan semangat otonomi daerah yang tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia tidak membiarkan daerah berkonflik sendirian, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah pusat tetap peduli, hadir, dan siap menjadi penengah yang adil. Inilah bentuk kepemimpinan yang merangkul, bukan memaksa.
Keseriusan Presiden untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat pun memperlihatkan keberpihakannya pada efisiensi pemerintahan. Dalam suasana global dan domestik yang menuntut kestabilan serta kecepatan pengambilan keputusan, Prabowo tidak membiarkan birokrasi berkepanjangan menjadi hambatan. Ini adalah ciri pemimpin modern yang tidak hanya memikirkan legalitas prosedural, tetapi juga urgensi menjaga kestabilan nasional.
Kita tentu berharap keputusan Presiden nantinya dapat memuaskan semua pihak, atau setidaknya diterima dengan legawa. Namun lebih dari itu, ketegasan dan kesediaan Prabowo untuk turun tangan langsung merupakan pelajaran penting bahwa seorang pemimpin tidak boleh ragu mengambil alih kendali dalam situasi genting, demi menjamin keadilan dan ketertiban.
Sengketa empat pulau ini adalah ujian awal bagi kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan sejauh ini, ia menunjukkan sinyal-sinyal positif sebagai pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga bijak dalam membaca situasi dan memahami dinamika sosial. Untuk itu, rakyat patut memberikan apresiasi atas langkah strategis dan penuh tanggung jawab yang diambilnya.
Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya
