JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi berani dengan membawa Indonesia resmi bergabung ke dalam Board of Peace (BoP).
Keputusan strategis tersebut bertujuan untuk mengawal stabilitas serta rekonstruksi pasca-konflik di Gaza, Palestina, langsung dari meja perundingan internasional.
Melalui keterlibatan aktif di lembaga rintisan Amerika Serikat itu, Indonesia berkomitmen memastikan hak kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama dunia.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa keanggotaan tersebut merupakan manifestasi strategi diplomasi proaktif.
“Strategi yang beliau (Prabowo) pilih adalah yang disebut dengan strategy from within,” katanya.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” ujar Muhadjir usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.
Ia menambahkan bahwa langkah itu tetap berpijak pada mandat konstitusi.
“Juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” tegasnya.
Visi serupa melandasi pandangan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid.
Ia menyebut BoP sebagai satu-satunya forum konkret saat ini untuk mewujudkan perdamaian di tanah Palestina.
“Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” kata Nusron.
Ia menekankan agar publik memberi kesempatan pada upaya tersebut sebelum menghakimi hasilnya.
“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu,” ucapnya.
“Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” tuturnya.
Melengkapi perspektif tersebut, pengamat hubungan internasional Subhan Yusuf menilai keterlibatan itu sebagai langkah taktis menghadapi kebuntuan diplomasi global.
“Yang utamanya adalah Indonesia hadir untuk berperan dalam ‘addressing the elephant in the room’, di tengah masalah yang nyata seperti pendekatan diplomatis terus terhambat,” jelas Subhan.
Ia menekankan bahwa keanggotaan tersebut bukanlah aliansi militer yang mengikat kedaulatan negara.
“BoP bukan aliansi militer seperti NATO. Jadi Indonesia sebagai anggota dari BoP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” pungkasnya.
Melalui posisi itu, Indonesia kini memiliki ruang lebih luas untuk menyuarakan keadilan bagi Palestina secara langsung di jantung pengambilan keputusan. (*)
