Oleh : Anisa Rachma
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan hanya menjadi jawaban atas tantangan gizi anak dan ibu hamil, melainkan juga telah menjelma sebagai katalis baru bagi pergerakan ekonomi lokal. Sejak diluncurkan awal 2025, implementasi MBG di berbagai daerah menunjukkan sinyal positif, tak hanya dari sisi pemenuhan hak dasar masyarakat akan gizi, tetapi juga dalam menggerakkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga pelaku usaha mikro dan kecil di tingkat desa dan kelurahan.
Di Bandar Lampung, penerapan program ini menjadi contoh konkret sinergi antara pemenuhan kebutuhan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dapur-dapur MBG yang didirikan untuk menyalurkan makanan bergizi kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil, diwajibkan menyerap bahan pangan langsung dari sumber lokal. Mulai dari sayuran, telur, daging ayam dan sapi, hingga ikan segar, seluruh bahan baku makanan dibeli dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di sekitar wilayah pelaksanaan.
Pola ini tidak hanya menstimulasi permintaan pasar secara langsung, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap pendapatan warga dan daya beli masyarakat. Selain itu, aktivitas dapur MBG menyerap tenaga kerja dalam jumlah tidak sedikit, baik sebagai juru masak, pengemas, hingga tenaga logistik. Dengan demikian, MBG membuka lapangan kerja baru yang menyasar kelompok perempuan dan masyarakat miskin kota secara inklusif.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, menyatakan bahwa implementasi program ini telah membantu perputaran ekonomi lokal secara signifikan. Ia menekankan bahwa bukan hanya kebutuhan gizi masyarakat yang terpenuhi, namun petani, pedagang sayur, bahkan pemilik warung kecil turut menikmati manfaat ekonomi dari program ini. Dalam konteks ini, MBG tidak sekadar menjadi bantuan sosial, melainkan sebuah skema pembangunan terintegrasi yang melibatkan masyarakat dari hulu ke hilir. Dapur-dapur yang terlibat dalam program ini, seperti yang berdiri di Kecamatan Enggal, Teluk Betung Utara, hingga Sukarame, menjadi simpul ekonomi baru yang mempertemukan kebutuhan konsumsi publik dengan potensi produksi rakyat.
Dampak serupa juga terlihat di daerah lain seperti Rokan Hilir, Riau. Dalam laporan Kementerian Keuangan, dapur MBG di daerah tersebut mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja dan memberdayakan lebih dari seratus pelaku usaha lokal. Tidak hanya itu, program ini memacu percepatan penyerapan anggaran di daerah serta memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan produksi lokal. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyalur bahan pangan, memperpendek rantai distribusi, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan yang segar dan sehat.
Sementara dari sisi gizi, MBG berkontribusi langsung dalam upaya menekan angka stunting nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa per 22 Juni 2025, lebih dari 5 juta penerima manfaat telah menikmati makanan bergizi setiap hari melalui dapur MBG yang tersebar di ribuan satuan pelayanan. Penyaluran anggaran program ini pun menunjukkan tren positif. Jika pada akhir Mei 2025 tercatat sekitar Rp3,3 triliun telah disalurkan, maka pada pertengahan Juni angkanya meningkat menjadi Rp4,4 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pelaksanaan dan efektivitas program, sekaligus memastikan bahwa dana negara benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional, Anyelir Puspa Kemala, mengatakan tentunya program ini membutuhkan penguatan ataupun kolaborasi lintas sektor, seperti lembaga atau pihak terkait di daerah yang memiliki pemahaman yang sama dan komitmen kuat dalam implementasi program MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai salah satu motor pelaksana, terus menjalin kerja sama dengan DPR, Kementerian, pemerintah daerah, bahkan organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha. Edukasi publik menjadi bagian penting dari strategi, karena keberhasilan MBG tak hanya ditentukan dari jumlah makanan yang tersaji, tetapi juga dari pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan kebersihan makanan. Inisiatif lokal pun bermunculan untuk mendukung program ini, seperti yang dilakukan oleh organisasi Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, yang turut memberdayakan UMKM dan memperluas cakupan penerima manfaat melalui gerakan makan gratis berbasis komunitas.
Dalam jangka panjang, MBG menyimpan potensi besar sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia. Dengan fokus pada peningkatan status gizi generasi muda, program ini akan berkontribusi terhadap produktivitas jangka panjang, kualitas sumber daya manusia, serta daya saing bangsa di masa depan. Lebih dari itu, keterlibatan aktif sektor pertanian dan UMKM dalam rantai pasok MBG menjadi batu loncatan penting menuju ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dengan semangat gotong royong, transparansi, dan penguatan kapasitas daerah, program MBG bukan hanya layak dipertahankan, tetapi juga diperluas jangkauannya. Ia adalah cermin bagaimana kebijakan negara dapat berpijak dari kebutuhan dasar rakyat, namun menjangkau lebih jauh hingga memberdayakan sektor ekonomi yang selama ini terpinggirkan. Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa, MBG tampil sebagai model kebijakan yang menyatukan kesejahteraan dan kemandirian, dengan rakyat sebagai poros utamanya.
)* Pengamat Isu Strategis
[edRW]
