Oleh: Dimas Aditya Putra
Keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam forum Board of Peace (BoP) menghadirkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar segera keluar dari forum tersebut. Namun pendekatan diplomasi yang dijalankan dari dalam forum justru menunjukkan potensi yang jauh lebih efektif dibandingkan sikap menarik diri secara tergesa-gesa.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP membuka akses langsung terhadap proses perundingan yang membahas masa depan Gaza dan Palestina. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia tidak sekadar menyampaikan sikap moral, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah perdamaian.
Dalam dinamika diplomasi internasional, kehadiran di meja perundingan sering kali menjadi faktor pembeda antara negara yang mampu memengaruhi kebijakan global dan negara yang hanya menjadi pengamat dari luar.
Strategi diplomasi dari dalam forum tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pendekatan itu memberi ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan sekaligus memperkuat posisi diplomatik di tingkat global. Dengan berada di dalam forum, Indonesia memiliki peluang membangun koalisi bersama negara-negara lain yang memiliki kepedulian serupa terhadap kemerdekaan Palestina.
Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin memandang desakan agar Indonesia keluar dari BoP perlu disikapi secara objektif dan tidak reaktif. Ia menilai konflik serta serangan militer di kawasan Timur Tengah sudah berlangsung jauh sebelum forum tersebut terbentuk. Oleh karena itu, mengaitkan seluruh dinamika konflik dengan keberadaan BoP dinilai kurang tepat.
Zaitun Rasmin juga mempertanyakan langkah konkret yang dapat dilakukan jika Indonesia justru memilih keluar dari forum tersebut. Menurutnya, peluang untuk memperjuangkan nasib masyarakat Gaza masih terbuka selama Indonesia memiliki ruang berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas konflik tersebut. Keberadaan BoP bahkan dianggap sebagai salah satu wadah yang memungkinkan negara-negara, khususnya negara mayoritas Muslim, mendorong agenda perdamaian secara langsung.
Pandangan tersebut menekankan bahwa diplomasi tidak selalu memberikan hasil instan. Upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan memerlukan kesabaran serta konsistensi. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar diplomatik yang harus dijalankan secara maksimal.
Zaitun Rasmin juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Komitmen tersebut bahkan telah menjadi bagian dari amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Oleh sebab itu, upaya memperjuangkan Palestina tidak boleh berhenti hanya karena adanya perbedaan pandangan mengenai strategi diplomasi.
Pendekatan yang lebih bijak menurutnya adalah menjaga komunikasi yang sehat antara pemerintah dan para tokoh masyarakat. Para ulama dan pemuka agama memiliki peran penting dalam memberikan masukan yang konstruktif, sementara pemerintah menjalankan tugas diplomasi sesuai dengan mandat yang dimilikinya.
Pemerintah sendiri menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai kritik terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap pandangan publik. Pemerintah mendengarkan berbagai masukan sembari terus mencermati perkembangan situasi geopolitik.
Nusron menilai diplomasi melalui BoP tetap menjadi salah satu jalan yang patut dicoba untuk mendorong terciptanya perdamaian di Gaza. Pemerintah melihat forum tersebut sebagai ruang perundingan yang saat ini tersedia untuk membahas penyelesaian konflik Palestina secara lebih terarah. Tanpa forum tersebut, proses negosiasi perdamaian berisiko kehilangan wadah yang jelas.
Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin mengambil keputusan secara gegabah terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Pemerintah menilai langkah diplomatik yang telah diambil perlu terlebih dahulu dijalankan dan dievaluasi secara objektif sebelum muncul keputusan untuk menarik diri.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi internasional tidak selalu bersifat hitam putih. Dalam banyak kasus, negara perlu tetap berada di dalam sebuah forum untuk memantau dinamika yang terjadi sekaligus memperjuangkan kepentingannya secara langsung.
Pandangan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan membuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat tersalurkan dengan lebih efektif.
Muhaimin menilai berbagai upaya diplomasi global yang dijalankan pemerintah selama ini berfokus pada pencarian akses yang lebih luas untuk distribusi bantuan kemanusiaan. Hambatan dalam penyaluran bantuan selama konflik berlangsung membuat diplomasi menjadi instrumen penting untuk membuka jalur bantuan yang lebih aman dan terkoordinasi.
Menurutnya, keberadaan Indonesia di dalam forum internasional seperti BoP memungkinkan koordinasi yang lebih kuat dengan berbagai negara dalam membantu masyarakat Palestina. Langkah tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan isu kemanusiaan di panggung global.
Diplomasi dari dalam forum internasional pada akhirnya memberi peluang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan dibandingkan sikap menarik diri secara prematur. Dengan tetap berada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa suara solidaritas terhadap Palestina tetap terdengar kuat dalam proses perundingan global.
Karena itu, keputusan untuk tidak tergesa-gesa keluar dari BoP dapat dipahami sebagai strategi diplomatik yang rasional. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga pengaruh Indonesia di panggung internasional, tetapi juga membuka peluang yang lebih nyata bagi upaya perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina. (*)
*) Pakar Hubungan Internasional
