Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat paling membutuhkan dengan memprioritaskan peserta dari kelompok desil 1 dan 2, yakni lapisan masyarakat paling miskin dan rentan secara ekonomi. Penetapan sasaran tersebut dilakukan secara ketat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga proses seleksi peserta didik berjalan objektif, terukur, dan berbasis data.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa DTSEN menjadi instrumen utama yang dimanfaatkan Kementerian Sosial dalam menentukan calon peserta Sekolah Rakyat. Penggunaan satu basis data nasional yang terintegrasi membuat proses penargetan program sosial semakin akurat sekaligus meminimalkan risiko salah sasaran.
“Karena salah satu pemanfaatan dari DTSEN oleh Kemensos adalah untuk memilih dan menemukan calon peserta didik Sekolah Rakyat dan ini dipastikan bahwa Sekolah Rakyat itu pesertanya adalah yang berasal dari desil 1 dan 2 berbasis kepada DTSEN,” ujar Amalia saat rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR RI.
Dijelaskannya bahwa data dalam DTSEN telah melalui proses penunggalan individu dan keluarga sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh sebab itu, pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara BPS pusat, BPS daerah, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Kolaborasi lintas sektor juga penting untuk memastikan data yang digunakan selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat. Kualitas data menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program perlindungan sosial, termasuk di sektor pendidikan.,” tambahnya.
BPS juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam melakukan pengecekan lapangan (ground check) untuk mendukung program-program berbasis DTSEN, termasuk Sekolah Rakyat. Pendamping program sosial turut dilibatkan dalam proses verifikasi dan validasi data calon peserta.
“Melalui metode ini, petugas melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi riil di lapangan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga kredibilitas DTSEN sebagai rujukan utama program sosial nasional,” jelasnya.
Di tempat lain, Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Delis Julkarson berkomitmen mendukung penuh dan menyukseskan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Morut tidak hanya mengikuti kebijakan pusat, tetapi ikut berperan aktif sebagai bagian dari solusi nasional.
“Morut siap mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat dan DTSEN yang sangat relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” kata Delis.
Delis menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan nasional sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyediakan data akurat, lahan pendukung, serta kolaborasi lintas sektor.
“Morowali Utara ingin menjadi aktor aktif, bukan sekadar penerima kebijakan,” tegasnya.
Pemanfaatan DTSEN dalam penentuan peserta Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan kebijakan yang semakin berbasis bukti. Dengan data yang terintegrasi dan terus diperbarui, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk memastikan intervensi pendidikan menjangkau kelompok paling membutuhkan. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
