Jakarta, Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui pembangunan Sekolah Rakyat.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap lokasi Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok miskin ekstrem.
“Semua biaya di Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah, termasuk makan dan tempat tinggal siswa. Sementara rekrutmen siswa dan guru direncanakan berlangsung pada akhir Maret atau awal April 2025,” ujarnya.
Menurutnya, agar program ini berjalan optimal, perlu dilakukan sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Dinas sosial di daerah juga harus bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk memastikan keberhasilan program ini, masyarakat agar dukung program ini, mengingat manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup siswa dan keluarganya,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan aset milik Kemensos, sementara 82 lokasi lain masih dalam tahap asesmen.
“Usulan pembangunan terus meningkat, saat ini sudah lebih dari 200 lokasi yang diajukan,” ungkapnya.
Pemerintah akan terus mengkaji kebutuhan anggaran dan teknis pelaksanaan program agar Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif.
“Dalam beberapa minggu ke depan, kami akan mengumumkan skema yang lebih jelas,” imbuh Saifullah.
Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 10 Maret 2025, berbagai aspek penyelenggaraan Sekolah Rakyat dibahas, termasuk kurikulum, sarana-prasarana, dan mekanisme penerimaan siswa.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga program ini tepat sasaran.
Pemerintah telah memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk fasilitas pendidikan, asrama, tempat ibadah, serta ruang makan dan olahraga. Sekolah Rakyat akan dibangun di berbagai wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya turut mendukung program ini.
