Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi ekonomi nasional menyusul dinamika geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut mendorong peningkatan volatilitas pasar energi dan keuangan global. Pemerintah merespons dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga serta ketahanan nasional tetap kuat.
Pemantauan jalur distribusi energi strategis seperti Selat Hormuz dilakukan secara intensif guna mengantisipasi gangguan pasokan global. Penguatan cadangan energi, pengendalian inflasi yang terukur, serta pengamanan fiskal menjadi bagian dari strategi komprehensif yang ditempuh. Langkah ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan kelancaran distribusi, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi, menilai respons cepat pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha. “Kebijakan yang responsif dan terkoordinasi sangat penting agar dunia usaha tetap memiliki ruang ekspansi dan keyakinan dalam menjalankan aktivitasnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan perlu terus dijaga melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurutnya, manajemen risiko kurs, penguatan struktur permodalan, dan penjagaan likuiditas perusahaan merupakan langkah strategis memperkuat ketahanan sektor riil.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia memastikan komitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya sentimen risk-off global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan otoritas moneter terus mencermati dinamika pasar dan merespons secara tepat waktu. “Kami memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai fundamentalnya dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” tegasnya.
Instrumen intervensi seperti transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dioptimalkan untuk meredam volatilitas berlebihan serta menjaga kepercayaan pasar.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid menekankan pentingnya disiplin fiskal dalam menjaga keseimbangan stabilitas jangka pendek dan transformasi jangka panjang. “APBN harus menjadi instrumen perlindungan sekaligus mesin perubahan,” jelasnya.
Dengan sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang solid, pemerintah menunjukkan kesiapan menghadapi dinamika global secara adaptif dan terukur. Respons cepat, koordinatif, dan berbasis fundamental memastikan Indonesia tetap tangguh, stabil, dan kompetitif dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
