Oleh: Arifah Winarni *)
Pendidikan menjadi titik awal dari segala kemajuan bangsa. Di tengah tuntutan globalisasi dan tantangan kesenjangan pendidikan yang masih terjadi, langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong reformasi besar-besaran di sektor pendidikan patut diapresiasi. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2025, Presiden meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menyasar langsung pada jantung permasalahan pendidikan nasional: kualitas infrastruktur, kesenjangan akses, teknologi pembelajaran, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pemerintah menargetkan renovasi terhadap 10.441 sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Anggaran sebesar Rp 17,15 triliun telah dialokasikan untuk memperbaiki kondisi fisik sekolah agar lebih layak dan aman sebagai ruang belajar. Presiden Prabowo menyadari bahwa pendidikan yang baik tak mungkin terwujud tanpa ruang belajar yang memadai. Pembangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi juga simbol dari kehadiran negara yang peduli terhadap masa depan generasi mudanya.
Selain renovasi fisik, program ini juga mencakup digitalisasi pembelajaran. Pemerintah akan mengadakan layar pintar dan materi pembelajaran digital untuk sekolah-sekolah di seluruh penjuru Indonesia. Langkah ini dinilai strategis untuk menjembatani kesenjangan kualitas pembelajaran antara kota dan daerah terpencil. Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pelatihan guru dalam menguasai teknologi.
Pendidikan tidak lepas dari faktor gizi dan kondisi sosial ekonomi peserta didik. Dalam kerangka PHTC, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis. Program ini dianggap sebagai solusi konkret mengatasi gizi buruk yang selama ini menjadi akar dari rendahnya konsentrasi dan prestasi belajar siswa. Program ini akan disinergikan dengan Sekolah Rakyat, yaitu sekolah yang menyediakan tempat tinggal dan makan layak bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Sementara itu, anak-anak dengan potensi luar biasa juga mendapatkan perhatian melalui pendirian Sekolah Unggulan Garuda. Sekolah ini disiapkan untuk mewadahi bakat-bakat istimewa yang selama ini tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan umum. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki ruang untuk berkembang sesuai potensinya.
Langkah berani juga diambil dalam hal kesejahteraan guru. Presiden mendorong skema transfer langsung tunjangan guru ke rekening masing-masing guru. Guru honorer yang selama ini termarjinalkan, kini mendapatkan perhatian melalui bantuan khusus sebesar Rp 300.000 per bulan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi kuliah bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1, dengan bantuan Rp 3 juta per semester.
Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyatakan bahwa kebijakan ini adalah respons langsung terhadap ketimpangan akses pendidikan dan lemahnya dukungan terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu`ti menyebut bahwa tahun ini akan menjadi tonggak baru karena program prioritas ini menyentuh langsung aspek penting dunia pendidikan.
Dari sisi makro, pembangunan puluhan ribu sekolah dan program pendukung lainnya diperkirakan akan menggerakkan sektor konstruksi, membuka lapangan kerja, dan menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal. Pada saat yang sama, peningkatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai bantuan akan memperkuat konsumsi domestik.
Tentu, tantangan tidak sedikit. Kepastian legalitas lahan untuk renovasi, integrasi data lintas sektor, serta pengawasan dalam proses seleksi penerima bantuan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, dengan dukungan dan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil, tantangan ini bukan hal yang mustahil untuk diatasi.
Prabowo menekankan bahwa tidak boleh ada anak-anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya. Pemerintah akan berusaha keras membantu semua anak Indonesia untuk tetap belajar.
Senada dengan itu, Menteri Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa kualitas guru adalah kunci dari keberhasilan pembangunan SDM nasional. Ia menyebut bahwa masih ada lebih dari 438 ribu guru yang belum memiliki rumah, sehingga program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka agar dapat mengajar dengan lebih baik.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya data yang akurat dalam menjalankan program. Ia menjelaskan bahwa data administrasi guru dari Kementerian Dikdasmen dipadukan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan komitmen institusinya untuk memastikan bahwa 20.000 unit rumah subsidi untuk guru benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan yang membuat bantuan ini dinikmati oleh pihak yang tidak seharusnya.
Program pendidikan era Prabowo Subianto telah menandai arah baru pembangunan pendidikan nasional. Bukan hanya reformasi kurikulum atau peningkatan anggaran, tetapi juga penataan ulang seluruh ekosistem pendidikan yang mencakup siswa, guru, infrastruktur, hingga kesejahteraan. Dengan kebijakan yang menyentuh akar masalah, transformasi pendidikan Indonesia tampaknya berada di jalur yang tepat menuju kemajuan yang inklusif dan berkeadilan.
*) Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik
