Oleh: Kumaidi Masamper*
Ramadan 1447 H/2026 M kembali hadir sebagai bulan yang dinanti, bukan hanya karena nilai spiritualnya, tetapi juga karena daya transformasinya bagi kehidupan kebangsaan. Dalam konteks nasional, Ramadan bukan sekadar momentum ibadah personal, melainkan ruang penguatan komitmen kolektif untuk menjaga harmoni sosial dan memperkokoh persatuan di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang.
Di tengah tantangan global, fluktuasi ekonomi, serta derasnya arus informasi, Ramadan menghadirkan kesempatan reflektif untuk meneguhkan nilai pengendalian diri, kesederhanaan, dan empati—fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa yang kokoh. Oleh karena itu, ajakan para pemimpin agar Ramadan dijadikan momentum memperkuat kesalehan sosial relevan untuk dimaknai sebagai upaya mempererat solidaritas, menjaga stabilitas nasional, dan meneguhkan semangat kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menegaskan bahwa Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kesalehan sosial dan merawat harmoni kebangsaan. Seruan tersebut bukan sekadar pesan normatif, melainkan panggilan strategis bagi umat Islam sebagai mayoritas bangsa ini. Ibadah puasa, sebagaimana disampaikan beliau, mengajarkan pengendalian diri dan hidup secara proporsional. Nilai ini sangat penting untuk membangun kehidupan sosial yang adil, tidak eksploitatif, serta berkelanjutan, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam.
Puasa melatih kita menahan diri dari yang halal sekalipun, apalagi dari yang haram. Dalam konteks sosial, ini berarti menahan diri dari keserakahan, dari keinginan menguasai sumber daya secara berlebihan, dari perilaku konsumtif yang mengabaikan kepentingan bersama. Ketika nilai pengendalian diri ini benar-benar diinternalisasi, maka ia akan melahirkan masyarakat yang lebih adil dan berempati. Inilah bentuk kesalehan sosial yang diharapkan: keberagamaan yang berdampak nyata bagi kehidupan publik.
Meneladani Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pribadi paling dermawan, terutama di bulan Ramadan, Menteri Agama juga mengimbau agar solidaritas sosial diperkuat. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan suci, kehadiran negara melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga dan bantuan sosial harus disambut dengan partisipasi aktif masyarakat. Negara bekerja, masyarakat pun bergerak. Sinergi inilah yang akan memperkuat harmoni kebangsaan.
Senada dengan itu, Masyitoh Chusnan, Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah, mengajak umat Islam memaknai puasa sebagai jihad akbar atau perjuangan besar melawan hawa nafsu dan keserakahan. Tafsir ini sangat relevan dalam konteks modern, ketika gaya hidup konsumtif dan eksploitasi sumber daya kerap menjadi ancaman bagi keberlanjutan lingkungan.
Ramadan, menurut beliau, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi momentum ibadah menyeluruh yang mendorong perubahan perilaku. Shalat Tarawih, tadarus Al-Qur’an, dan amal sosial seharusnya berdampak pada pola hidup yang lebih sederhana, pengendalian konsumsi energi, serta pengurangan produksi sampah. Dalam perspektif kebangsaan, pengendalian diri ini adalah kontribusi nyata umat beragama dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang tengah digencarkan pemerintah.
Kita menyadari bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk bersikap serakah. Namun iman membekali kita dengan kemampuan untuk mengendalikan dorongan tersebut. Ketika Ramadan dimaknai sebagai perjuangan melawan nafsu berlebihan, maka ia menjadi kekuatan moral untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong efisiensi energi, ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan. Spirit jihad akbar ini pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional dari dalam.
Sementara itu, Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI, menyampaikan bahwa Ramadan adalah ruang pembelajaran spiritual dan sosial yang sangat mendalam. Ia mengajak masyarakat menjadikan bulan suci sebagai momentum memperkuat kebersamaan, memperdalam ketakwaan, dan merawat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan ini penting di tengah dinamika politik nasional yang kerap memunculkan perbedaan tajam. Ramadan mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan empati serta nilai-nilai yang menjadi fondasi Indonesia yang rukun dan harmonis. Dalam suasana puasa, kita dilatih untuk tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah menyebarkan ujaran kebencian, serta lebih mengedepankan dialog dan musyawarah.
Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Cucun juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan tetap berpihak kepada rakyat, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat selama Ramadan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa semangat Ramadan tidak berhenti pada ranah spiritual, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan publik yang responsif dan berkeadilan.
Ramadan adalah ujian kebangsaan. Ia menguji apakah kita mampu menjadikan agama sebagai perekat, bukan pemecah; sebagai sumber etika publik, bukan sekadar ritual privat. Ujian itu hadir dalam berbagai bentuk. Ujian untuk tidak menyebarkan hoaks yang dapat memecah belah. Ujian untuk tidak menimbun bahan pokok demi keuntungan pribadi. Ujian untuk tetap menghormati perbedaan pilihan politik dan pandangan keagamaan. Ujian untuk tetap percaya bahwa persatuan adalah modal utama Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Dalam konteks ini, dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas harga, memperkuat bantuan sosial, serta memastikan keamanan dan ketertiban selama Ramadan adalah bagian dari tanggung jawab kebangsaan. Stabilitas bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.
Ramadan mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Ketika kita mampu menahan amarah, mengendalikan konsumsi, memperbanyak sedekah, dan menjaga lisan, sesungguhnya kita sedang memperkuat fondasi persatuan nasional.
(* Penulis merupakan anggota Gusdurian kota Banjarmasin
