Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Upaya menurunkan angka stunting di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih terarah pada fase paling krusial dalam siklus kehidupan manusia. Karena itu, intervensi gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) menjadi langkah strategis untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berkualitas.
Dalam konteks tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memprioritaskan kelompok 3B menunjukkan arah kebijakan yang tepat. Fokus pada bumil, busui, dan balita berarti pemerintah menempatkan perhatian pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yang menjadi penentu utama tumbuh kembang anak.
Jika intervensi gizi dilakukan secara konsisten sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak, risiko stunting dapat ditekan secara signifikan. Dengan demikian, kebijakan gizi yang tepat sasaran bukan hanya program bantuan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengandalkan program MBG kategori 3B sebagai strategi kunci untuk mengatasi stunting sejak dini.
MBG 3B menjadi bagian integral dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, khususnya melalui pemenuhan gizi pada periode emas 1.000 HPK.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan program MBG 3B sejalan dengan target penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 18,8 persen pada 2026. Ia menyoroti empat prioritas utama untuk mendukung keberhasilan program ini: penguatan kapasitas kader dan penyuluh KB sebagai garda terdepan, peningkatan akurasi data berbasis by name by address, penguatan kepemimpinan lapangan, serta optimalisasi komunikasi publik melalui media sosial.
Ia juga menekankan bahwa Keberhasilan MBG 3B bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah. Pendekatan multisektor ini melibatkan Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, hingga sektor pendidikan untuk memastikan edukasi dan intervensi gizi berlangsung berkelanjutan.
Di samping itu, menu MBG untuk kelompok 3B yang disusun sesuai kebutuhan gizi menjadi elemen penting dalam keberhasilan program ini. Penyediaan makanan dengan komposisi nutrisi seimbang memastikan ibu dan anak memperoleh asupan yang dibutuhkan untuk mendukung kesehatan, perkembangan otak, serta pertumbuhan fisik secara optimal.
Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Ermia Sofiyessi menjelaskan bahwa menu MBG kategori 3B terdiri atas makanan siap santap dan paket sehat. Frekuensi dan waktu pengiriman paket MBG juga sudah disiapkan dalam petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
MBG siap santap untuk ibu hamil dan menyusui merupakan makanan lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan lemak yang sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang telah ditentukan oleh ahli gizi, sedangkan paket MBG sehat terdiri atas minuman khusus ibu hamil atau menyusui yang dilengkapi dengan telur dan buah.
Sementara untuk anak balita non-PAUD usia 0-2 tahun, paket MBG siap santap juga berupa makanan lengkap sesuai dengan AKG, sedangkan paket MBG sehat terdiri atas makanan pendamping ASI (MPASI) dan buah dengan tekstur yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi di bawah usia dua tahun (baduta).
Ermia mendorong seluruh kepala SPPG aktif mendata ibu hamil, menyusui, dan balita berkoordinasi dengan puskesmas, posyandu, dan kelurahan. etelah pendataan, SPPG bisa mulai menyiapkan MBG sesuai standar gizi seimbang dan pemorsian berdasarkan kelompok usia.
Ia menerangkan, setiap hari kelompok 3B menerima MBG dengan penjadwalan yang sudah disepakati dengan posyandu, atau bisa membuat kesepakatan lain bersama para kader, apakah kader perlu mengantar ke rumah atau diambil sendiri oleh ibu hamil atau ibu menyusui, bisa juga menyesuaikan dengan jadwal posyandu.
Sedangkan untuk wilayah terpencil, BGN telah mendesain skema distribusi, yang sudah dilakukan di beberapa SPPG. Selain mendistribusikan MBG, peran kader dalam hal ini juga sangat penting untuk memberikan edukasi pada penerima manfaat 3B.
Dari penjelasan tersebut, perlu dipahami bahwa keberhasilan penurunan stunting ditentukan oleh konsistensi kebijakan yang berpihak pada pemenuhan gizi masyarakat sejak dini. Prioritas MBG bagi kelompok 3B menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan intervensi pada titik paling menentukan dalam siklus kehidupan manusia.
Lebih dari sekadar bantuan pangan, MBG untuk 3B memastikan generasi yang tumbuh dengan gizi cukup sejak awal kehidupan akan memiliki kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas yang lebih baik di masa depan.
Karena itu, keberlanjutan program, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas. Jika dijalankan secara konsisten, MBG 3B dapat menjadi fondasi kuat bagi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
