Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tepat sasaran sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas.
PP Nomor 20 Tahun 2026 merupakan revisi atas PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM. Regulasi ini diterbitkan untuk menutup celah penyalahgunaan insentif oleh perusahaan yang secara skala usaha sudah tidak lagi masuk kategori UMKM.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah menemukan praktik sejumlah perusahaan besar yang memanfaatkan fasilitas pajak UMKM dengan memecah entitas usaha menjadi beberapa badan usaha yang terlihat kecil di atas kertas.
Menurutnya, fasilitas pajak yang diberikan pemerintah seharusnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan dukungan untuk berkembang. Karena itu, perusahaan yang telah tumbuh besar perlu menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum yang berlaku.
“Wajib pajak yang sudah besar harus membayar pajak sesuai ketentuan umum. Jangan mencari-cari skema yang sangat murah padahal usahanya sudah naik kelas,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghambat pertumbuhan usaha. Sebaliknya, kebijakan ini dirancang agar fasilitas negara benar-benar dinikmati oleh UMKM yang menjadi sasaran utama program pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah kini memperkuat pengawasan melalui sistem Coretax yang mampu mengidentifikasi pemilik manfaat sebenarnya (beneficiary owner) dari sebuah perusahaan. Dengan sistem tersebut, praktik pemecahan usaha untuk memperoleh tarif pajak UMKM secara tidak tepat dapat dideteksi lebih cepat dan akurat.
“Yang UMKM, ya UMKM. Jangan yang gede-gede ikut-ikut juga,” tegas Purbaya.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Ketika sebuah usaha berhasil berkembang, meningkatkan omzet, memperluas jaringan bisnis, dan membuka lapangan kerja yang lebih besar, maka peningkatan tata kelola dan kepatuhan menjadi bagian dari proses transformasi tersebut.
Pemerintah memandang bahwa naik kelas merupakan indikator keberhasilan pembinaan UMKM. Oleh sebab itu, penyesuaian kewajiban perpajakan bagi usaha yang berkembang harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan menuju perusahaan yang lebih profesional dan berdaya saing.
PP Nomor 20 Tahun 2026 juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemberian insentif dan peningkatan kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan nasional. Fasilitas bagi UMKM tetap dipertahankan, namun batasan diperjelas agar tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang sudah memiliki kapasitas lebih besar.
Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin mendorong lahirnya lebih banyak usaha yang tumbuh sehat, kuat, dan berkelanjutan. Transformasi UMKM menjadi usaha yang lebih maju tidak hanya memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat secara keseluruhan.
