Oleh : Antonius Utomo
Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola ekonomi nasional guna menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang dilakukan pada tahun 2026 adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun2026 yang merevisi sejumlah ketentuan dalam pengaturan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya terkait pemanfaatan fasilitas PPh Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran regulasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkankepatuhan perpajakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menataekosistem usaha agar lebih kompetitif dan berkeadilan.
Pemerintah secara konsisten memberikan berbagai insentif untuk mendukung keberlangsungansektor ini, termasuk melalui tarif PPh Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak denganperedaran bruto tertentu. Namun, dalam praktiknya, fasilitas tersebut tidak selalu dimanfaatkansesuai tujuan awal. Sejumlah celah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperolehkeuntungan pajak yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi usaha skala kecil.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan melalui beleid baru ini, pemerintah secara eksklusifmembatasi fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5 persen. Fasilitas keringanan pajak tersebut kinihanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi, badan yang berbentuk perseroanperorangan yang didirikan oleh satu orang, serta badan usaha berwujud koperasi.
Melalui PP 20/2026, pemerintah berupaya memastikan bahwa fasilitas perpajakan benar-benarditerima oleh pelaku usaha yang berhak. Salah satu perubahan utama yang diperkenalkanadalah penyempitan kelompok penerima fasilitas PPh Final UMKM. Skema tersebut kinidifokuskan kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi yang memenuhi kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas oleh entitas usaha yang secara ekonomi telah berkembang dan memiliki kapasitas yang lebih besardibandingkan UMKM pada umumnya.
Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan persaingan usahayang lebih sehat. Selama ini, praktik pemecahan usaha atau fragmentation usaha menjadisalah satu tantangan dalam sistem perpajakan. Tidak sedikit pelaku usaha yang membagikegiatan bisnisnya ke dalam beberapa entitas berbeda agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet Rp4,8 miliar dan dapat menikmati tarif PPh Final yang lebih rendah. Dengan PP 20/2026, pemerintah memperkuat pendekatan berbasis substansi ekonomisehingga keseluruhan aktivitas usaha dapat dilihat secara lebih komprehensif.
Pengaturan penggabungan omzet pada usaha yang memiliki keterkaitan ekonomi, termasukusaha suami-istri dan perseroan perorangan tertentu, menunjukkan komitmen pemerintahmenutup celah penghindaran pajak sekaligus memastikan perlakuan yang adil bagi wajib pajaksesuai kapasitas usahanya. PP 20/2026 juga menegaskan bahwa profesi bebas sepertikonsultan, pengacara, dokter, akuntan, notaris, influencer, blogger, dan vlogger tidak lagi dapatmemanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM. Kebijakan ini merupakan penyesuaian terhadapperkembangan ekonomi modern dan ekonomi digital yang memiliki karakteristik berbedadengan usaha mikro dan kecil tradisional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan melalui PP 20/206 bertujuan mencegahpenyalahgunaan PPh final UMKM oleh Perusahaan besar. Skema PPh final UMKM kini hanyabisa di manfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan berbentuk Perseroan perorangan dan koperasi sepanjang omzet wajib pajak dimaksud belum melebihi Rp 4,8 miliardalam 1 tahun pajak.
Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghadirkan sistemperpajakan yang lebih proporsional. Pelaku usaha mikro dan kecil yang masih membutuhkandukungan tetap memperoleh fasilitas yang memadai, sementara kelompok usaha atau profesiyang telah memiliki kemampuan ekonomi lebih besar diarahkan untuk menggunakanmekanisme perpajakan umum. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam sistem perpajakandapat diwujudkan secara lebih optimal.
PP 20/2026 juga memperkuat integritas dunia usaha dengan menegaskan bahwa biaya terkaitsuap, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan pengurang pajak. Ketentuan inimendorong terciptanya budaya bisnis yang lebih etis dan transparan. Di sisi lain, pemerintahtetap mempertahankan dukungan bagi UMKM melalui tarif PPh Final 0,5 persen dan batas omzet Rp4,8 miliar, disertai masa transisi bagi wajib pajak tertentu agar reformasi berjalanbertahap dan tidak mengganggu keberlangsungan usaha..
Kepastian hukum yang diberikan melalui ketentuan peralihan juga menjadi salah satu poinpositif dari regulasi ini. Pelaku usaha yang telah menjalankan kewajiban perpajakanberdasarkan aturan sebelumnya mendapatkan perlindungan dan kejelasan mengenai status perpajakannya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap sistemperpajakan nasional dan memastikan proses reformasi berjalan secara kondusif.
PP 20/2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan berkeadilan. Regulasi ini bertujuan memastikan fasilitas bagi UMKM tepat sasaran, sekaligus memperkuat integritas perpajakan dan kepastian hukum. Dalamjangka panjang, kebijakan ini diharapkan mendorong persaingan usaha yang sehat, memberiruang lebih adil bagi UMKM untuk berkembang, serta memperkuat sistem perpajakan yang kredibel dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
)* Pengamat Kebijakan Publik
