*) Oleh : Syakur Hamzah
Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang sehat, cerdas, dan produktif. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang nyata untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta menciptakan generasi masa depan yang lebih kuat dan berdaya saing.
Komitmen pemerintah dalam menghadirkan MBG sebagai program nasional bukanlah sekadar bantuan pangan biasa. MBG membawa misi besar untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai kelompok paling rentan terhadap masalah gizi. Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah yang tegas terhadap pembangunan manusia Indonesia.
Keberhasilan program MBG jelas tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau cakupan sasarannya, tetapi juga pada pengelolaan yang profesional, transparan, serta pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya melalui berbagai regulasi dan pelibatan banyak pihak dalam pengawasan pelaksanaan MBG.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, program ini perlu didukung secara berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan SDM unggul generasi masa depan Indonesia.
Lebih lanjut, Netty Prasetiyani menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program MBG. Keterbukaan informasi kepada publik mengenai penggunaan anggaran, mekanisme distribusi, dan kriteria penerima manfaat akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat integritas program. Dukungan DPR dalam pengawasan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam memastikan keberhasilan program MBG.
Program MBG memberikan dampak positif besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak di daerah dengan akses terbatas terhadap makanan bergizi. Masalah kekurangan gizi yang masih terjadi di beberapa daerah menjadi fokus perhatian pemerintah, dan MBG adalah solusi nyata untuk menjawab tantangan ini. Oleh karena itu, pengawasan berbasis partisipasi publik sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menciptakan kontrol sosial yang kuat, yang akan mendukung pelaksanaan program secara jujur dan bertanggung jawab.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yeni Maria M, menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG. Ia menyebutkan bahwa inisiatif pemerintah pusat ini harus terus dijaga dan diperkuat agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesehatan kelompok rentan.
Yeni Maria M juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi I, siap mengawal pelaksanaan program MBG melalui pengawasan daerah yang jelas dan terukur. Menurutnya, pengawasan ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program benar-benar tepat sasaran dan efektif, dengan alokasi anggaran yang digunakan secara optimal untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai penerima manfaat utama.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dari keberhasilan MBG. Keterlibatan DPRD menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar membangun sistem tata kelola program yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun kesejahteraan dari pusat hingga daerah.
Dari aspek lain, pengawasan terhadap keamanan pangan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zullies Ikawati, menyampaikan bahwa peran aktif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat penting dalam memastikan keamanan makanan dalam program MBG.
Menurut Prof. Zullies Ikawati, BPOM harus secara rutin dilibatkan dalam pengawasan distribusi makanan, termasuk melakukan inspeksi terhadap fasilitas produksi dan distribusi makanan. Tindakan ini penting untuk mencegah risiko keracunan makanan dan memastikan bahwa makanan yang disalurkan sesuai standar keamanan pangan nasional.
Optimalisasi peran BPOM merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap MBG. Inspeksi berkala yang dilakukan oleh BPOM akan memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah bebas dari kontaminasi berbahaya serta sesuai dengan standar mutu yang ketat.
Upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan MBG sangat patut diapresiasi. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari DPR RI, DPRD, hingga BPOM, merupakan bukti nyata bahwa pemerintah membangun sistem pengawasan terpadu yang akuntabel dan profesional.
Transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan tata kelola MBG yang bersih, efektif, dan tepat sasaran. Pemerintah terus membuka ruang seluas-luasnya untuk pengawasan publik, termasuk melalui mekanisme pengaduan, laporan berkala, dan audit independen yang menjadi bagian penting dari prinsip good governance.
Pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat turut serta mendukung penuh komitmen pemerintah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan kepercayaan dan sinergi bersama, MBG akan menjadi titik tolak revolusi gizi nasional.
Program MBG adalah langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ketahanan nasional, dan mencetak generasi unggul masa depan. Pemerintah telah menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata dan terukur. Dukungan masyarakat terhadap program ini menjadi peneguh bahwa pemerintah hadir untuk menjawab tantangan bangsa dengan solusi yang nyata dan berkelanjutan.
*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.
