JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmen dalam menjaga semangat reformasi melalui penguatan demokrasi serta perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama kehidupan berbangsa. Memasuki 28 tahun perjalanan reformasi, kebebasan pers dinilai tetap menjadi amanat penting yang harus dijaga agar ruang demokrasi di Indonesia terus tumbuh sehat dan terbuka.
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus komunikasi digital yang semakin cepat, pemerintah dinilai tetap konsisten memastikan pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab. Langkah tersebut dipandang menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai momentum reformasi selama hampir tiga dekade telah membawa perubahan besar bagi kehidupan pers nasional. Menurutnya, kebebasan pers yang lahir dari reformasi harus terus dijaga bersama agar tidak kehilangan arah di tengah perubahan zaman.
“Semangat reformasi selama 28 tahun harus tetap dijaga dengan memastikan pers tetap bebas, independen, profesional, dan berpegang pada etika jurnalistik,” tegas Komaruddin Hidayat.
Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya menjaga ruang kebebasan berekspresi sebagai bagian dari amanat reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998. Kebebasan pers dinilai bukan hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Komaruddin menambahkan bahwa tantangan pers saat ini tidak lagi sebatas tekanan politik, tetapi juga perubahan lanskap media akibat perkembangan platform digital dan derasnya arus informasi. Karena itu, profesionalisme insan pers menjadi faktor utama agar media tetap dipercaya publik di tengah meningkatnya persaingan informasi.
“Objektivitas dan profesionalisme harus terus diperkuat agar pers nasional mampu menjaga kualitas demokrasi serta menjadi penjernih di tengah banjir informasi digital,” ujar Komaruddin Hidayat.
Menurutnya, komitmen pemerintah dalam melindungi kebebasan pers menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Kehadiran negara dalam memastikan perlindungan terhadap kerja jurnalistik dipandang penting agar insan pers dapat menjalankan tugas secara aman dan independen.
Selain itu, sinergi antara pemerintah, Dewan Pers, dan masyarakat sipil juga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menjaga semangat reformasi agar tetap relevan dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip demokrasi yang telah dibangun selama 28 tahun terakhir.
Di tengah dinamika global dan perkembangan media digital yang terus berubah, penguatan kebebasan pers dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap berjalan kokoh. Pemerintahan Presiden Prabowo dinilai menunjukkan komitmen menjaga warisan reformasi dengan memastikan pers tetap merdeka, profesional, dan terlindungi sebagai bagian penting kehidupan demokrasi nasional. (*)
