Oleh: Nina Herlina Marlin
Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung industri padat karya sebagai respons terhadap berbagai tantangan ekonomi, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah, seperti deregulasi besar-besaran, penyederhanaan perizinan, dan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, berfokus pada peningkatan daya saing industri nasional dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Presiden Prabowo Subianto, telah menginstruksikan percepatan deregulasi guna memastikan industri padat karya berkembang lebih optimal. Dalam hal ini, pemerintah berupaya menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala bagi pertumbuhan industri. Penyederhanaan perizinan, terutama terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), merupakan salah satu fokus utama. Langkah tersebut diambil untuk mempermudah dunia usaha dalam menjalankan operasional mereka, tanpa mengurangi perlindungan terhadap lingkungan. Untuk mendukung percepatan kebijakan ini, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi, yang bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat sektor ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari USD 2 miliar. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkrit dengan harmonisasi tarif, penghapusan hambatan impor bahan baku, serta penindakan terhadap barang-barang ilegal melalui kebijakan anti-dumping. Dengan upaya-upaya ini, industri tekstil dalam negeri diharapkan dapat tetap kompetitif dan bersaing di pasar global.
Tidak hanya itu, pemerintah juga telah memasukkan program padat karya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Ini akan memberikan berbagai kemudahan, mulai dari insentif fiskal, penyederhanaan regulasi, hingga perlindungan terhadap industri dalam negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap industri padat karya terus berkembang dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Untuk menjaga daya saing industri, pemerintah menyiapkan program revitalisasi mesin-mesin produksi dengan menyediakan kredit investasi sebesar Rp 20 triliun. Program ini akan memberikan subsidi bunga 5 persen selama delapan tahun untuk industri tekstil, sepatu, makanan dan minuman, serta furnitur. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempercepat modernisasi industri, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat daya saing produk lokal, baik di pasar domestik maupun internasional.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas guna mempercepat implementasi kebijakan. Tim yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan DEN bekerja sama untuk memastikan deregulasi berjalan dengan baik tanpa mengurangi prinsip-prinsip perlindungan industri dalam negeri. Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan bahwa deregulasi ini akan berdampak positif dalam mengurangi praktik korupsi serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih transparan dan efisien.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan perluasan pasar ekspor melalui penyelesaian perjanjian dagang dengan Uni Eropa, yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Dengan adanya kesepakatan ini, industri padat karya nasional diharapkan dapat menikmati akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produknya di pasar global, khususnya Eropa. Menurut data, Uni Eropa saat ini menjadi tujuan ekspor terbesar bagi industri tekstil Indonesia, dengan kontribusi sekitar 30 persen dari total permintaan global.
Pemerintah juga sangat mendorong industri padat karya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren global. Digitalisasi dan otomatisasi dalam proses produksi menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Walaupun demikian, langkah ini harus dilakukan secara bertahap agar tetap dapat mempertahankan tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, perhatian khusus diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi keterampilan, sehingga tenaga kerja Indonesia dapat tetap bersaing di era industri 4.0.
Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah menunjukkan bahwa industri padat karya tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Melalui deregulasi, kemudahan perizinan, dan berbagai insentif yang diberikan, pemerintah berharap sektor ini mampu bertahan menghadapi ancaman PHK serta terus berkembang dalam jangka panjang. Pemerintah juga akan terus memonitor dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan agar dapat disesuaikan dengan dinamika global. Ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk memastikan industri padat karya tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Dukungan penuh terhadap industri padat karya bukan hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga sebagai bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan memperkuat industri ini, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, daya beli tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi nasional semakin kokoh..
Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, industri padat karya di Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik. Kebijakan yang tepat sasaran, seperti deregulasi dan pemberian insentif, bersama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, akan memastikan bahwa sektor ini tetap produktif dan kompetitif. Pemerintah terus berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan industri padat karya sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Penulis merupakan Pemerhati Sosial
