JAKARTA — Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan
Medium Timur
Ekonomi Rakyat dan Rupiah Dijaga melalui Sinergi Fiskal-Moneter yang Kuat
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memastikan dampak
Sinergi Pusat-Daerah Perkuat Perlindungan Pekerja dari Risiko PHK
Oleh: Henry Gunawan *) Gejolak ekonomi global yang terus bergulir belakangan ini kian nyata dampaknya terhadap ketahanan industri nasional. Sebagai salah satu
Mitigasi PHK di Papua Lewat Akselerasi Infrastruktur dan Hilirisasi Industri
Oleh: Jeffrey Mandacan *) Dinamika ketenagakerjaan nasional belakangan ini diwarnai oleh tantangan yang cukupkompleks, terutama terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda beberapasektor industri akibat penyesuaian ekonomi global. Menghadapi situasi tersebut, pemerintahbergerak cepat dengan menempatkan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, sebagaiepisentrum solusi jangka panjang melalui pembentukan daerah otonom baru danpenggalangan investasi skala besar. Tantangan ketenagakerjaan di wilayah ini disikapi secarataktis, di mana langkah mitigasi terhadap potensi pengurangan tenaga kerja berjalanberiringan dengan akselerasi penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan komitmen yang sangat kuatdalam merespons setiap dinamika di sektor industrial secara cepat, tegas, dan solutif. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa otoritas ketenagakerjaanberkomitmen penuh untuk mempelajari serta menindaklanjuti setiap laporan mengenaipermasalahan hubungan industrial demi memastikan perlindungan hak-hak pekerja berjalansecara adil dan profesional. Agenda penguatan regulasi juga terus digulirkan pemerintah guna menciptakan iklim kerjayang lebih aman, inklusif, dan produktif. Salah satunya melalui dukungan penuh terhadapproses revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang saat initengah diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Afriansyah Noor aktif mengajak seluruhelemen pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, untuk proaktif memberikanmasukan konstruktif dalam penyusunan regulasi tersebut demi memperkuat sistempelindungan ketenagakerjaan. Sinergi yang kokoh antara kementerian, lembaga legislatif, hingga aparat penegak hukum melalui Desk Ketenagakerjaan Polri menjadi instrumenstrategis untuk memastikan kepastian hukum di lingkungan kerja. Langkah preventif inisangat penting diterapkan di kawasan industri baru di Papua agar potensi perselisihan yang memicu PHK dapat diminimalisasi sejak dini. Di sisi lain, strategi jangka panjang pemerintah untuk mengantisipasi dampak PHK di sektor-sektor konvensional adalah dengan membuka keran lapangan kerja baru melaluipembangunan infrastruktur makro dan Proyek Strategis Nasional. Kehadiran pusat-pusatpertumbuhan ekonomi baru ini terbukti menjadi motor penggerak utama yang sangat efektifdalam menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Wilayah koridor selatan Papua, misalnya, tengah menyaksikan bagaimana investasi hulu ke hilir mampu mengubah lanskapperekonomian daerah. Pendekatan ini membuktikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahtidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik semata, melainkan secara terukur diarahkanpada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan mata pencaharian yang layakdan berkelanjutan. Potensi penyerapan tenaga kerja dari agenda pembangunan strategis ini diestimasi sangatsignifikan sehingga mampu menjadi jaring pengaman sosial yang kokoh. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memproyeksikan bahwa Proyek Strategis Nasional di wilayahnyamampu menyerap hingga 15.000 tenaga kerja pada saat mencapai puncak operasionalnya di tahun 2029 nanti. Realisasi nyata saat ini menunjukkan bahwa ribuan tenaga kerja lokal telahterserap dalam berbagai tahapan pembangunan awal. Angka ini dipastikan akan terusmeningkat tajam seiring kemajuan fisik proyek dan dimulainya fase produksi industri yang dijadwalkan bergulir pada tahun dua ribu dua puluh tujuh. Melalui kalkulasi teknis yang matang, agenda ini menjadi jawaban optimistis pemerintah terhadap kekhawatiran publikmengenai ketersediaan lapangan kerja. Agar kehadiran industri raksasa ini memberikan dampak ekonomi yang
Presiden Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat Buruh, Perkuat Antisipasi PHK
Jakarta – Presiden Prabowo terus memperkuat perhatian pemerintah terhadap perlindungan pekerja dan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu langkah yang ditempuh
Cegah Gelombang PHK, Pemerintah Perkuat Satgas dan Pengawasan Industri Padat Karya
Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Upaya tersebut
Pemerintah Komitmen Jaga Pondasi Ekonomi Antisipasi Potensi Badai PHK
Jakarta – Pemerintah memperkuat berbagai kebijakan untuk mengantisipasi potensi gelombang PHK akibat tantangan ekonomi global, menjaga keberlangsungan usaha, melindungi tenaga kerja, serta
Pemerintah Perkuat UMKM sebagai Solusi Antisipasi PHK dan Penggerak Ekonomi
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai solusi strategis untuk mengantisipasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK)
Atasi Maraknya PHK, Pengembangan Bioenergi Nasional Ciptakan 150 Ribu Lapangan Kerja
Jakarta – Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Hokkop Situngkir mengatakan pengembangan bioenergi nasional akan menciptakan sekitar 150 ribu lapangan
PSN di Papua Serap 15 Ribu Tenaga Kerja untuk Redam Potensi PHK, OAP Jadi Prioritas
MERAUKE – Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah dikembangkan di berbagai wilayah Papua diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama penciptaan lapangan kerja
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 918
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

