Oleh: Hendra Setiawan *)
Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan manifestasi konkret dari kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat atas hunian yang layak dan terjangkau. Program ini tidak sekadar soal angka pembangunan, melainkan tentang keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Di tengah tantangan fiskal dan dinamika ekonomi global, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kekuatan skema pembiayaan yang inklusif, adaptif, dan tepat sasaran. Tanpa dukungan pembiayaan yang solid, agenda besar perumahan nasional berisiko berjalan lambat dan tidak optimal. Karena itu, optimalisasi peran lembaga keuangan nasional menjadi kunci utama percepatan realisasi target 3 juta rumah per tahun.
Dalam konteks inilah, peran perbankan nasional khususnya bank dengan mandat kerakyatan menjadi semakin strategis. Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI), menegaskan bahwa keberpihakan pada segmen masyarakat kecil telah menjadi mandat bisnis yang dijalankan secara konsisten oleh BRI. Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi diposisikan bukan sekadar produk pembiayaan, tetapi sebagai instrumen pembangunan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah mencerminkan komitmen BRI dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan ini menegaskan bahwa fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan seiring dengan agenda keadilan sosial.
Optimisme BRI dalam mendukung program perumahan nasional tidak lahir tanpa dasar. Dengan lebih dari 7.500 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, BRI memiliki kapabilitas distribusi yang luas dan terintegrasi hingga ke wilayah pelosok. Jaringan ini memungkinkan penyaluran pembiayaan perumahan dilakukan secara lebih merata, menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal. Pengalaman panjang BRI dalam melayani segmen mikro dan kecil juga menjadi modal institusional yang krusial. Kombinasi jaringan, pengalaman, dan mandat kerakyatan menjadikan BRI sebagai aktor utama dalam mempercepat implementasi Program 3 Juta Rumah.
Lebih jauh, BRI tidak memandang kepemilikan rumah sebagai tujuan akhir semata. Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat pasca memiliki rumah merupakan aspek yang sama pentingnya. Oleh karena itu, pembiayaan perumahan diintegrasikan dengan penguatan ekosistem BRI Group, salah satunya melalui Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Program ini berfokus pada pembiayaan ibu-ibu pra sejahtera produktif, menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga setelah memiliki hunian. Pendekatan ekosistem ini menunjukkan bahwa kebijakan perumahan idealnya berjalan paralel dengan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Rumah yang layak harus menjadi fondasi produktivitas, bukan beban baru bagi keluarga.
Akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian dari peran strategis BRI sebagai bank-nya rakyat. Penyaluran KPR Subsidi diposisikan sebagai kontribusi nyata dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Respons BRI terhadap tingginya permintaan hunian subsidi tercermin dari peningkatan alokasi pembiayaan KPR FLPP yang signifikan. Mulai dari 17.700 unit, meningkat menjadi 25.000 unit, lalu 32.000 unit, hingga mencapai 33.000 unit pada akhir 2025. Pada 2026, kuota kembali naik menjadi 36.261 unit, sebuah capaian yang menegaskan keseriusan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
Peningkatan kuota pembiayaan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor perumahan semata. Efek pengganda dari pembiayaan perumahan terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor terkait. Aktivitas konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tukang, logistik, hingga UMKM di sekitar kawasan perumahan turut mengalami peningkatan permintaan. Dengan demikian, KPR Subsidi berfungsi sebagai stimulus ekonomi berbasis kebutuhan riil masyarakat. Inilah nilai strategis pembiayaan perumahan yang kerap luput dari perhitungan sempit. Program 3 Juta Rumah, jika ditopang skema pembiayaan yang kuat, dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dari bawah.
Pemerintah memandang optimalisasi skema pembiayaan sebagai elemen krusial dalam memastikan target pembangunan rumah dapat tercapai secara berkelanjutan. Dukungan perbankan, khususnya BRI, dinilai mampu menjembatani kebijakan negara dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan ini menunjukkan bahwa agenda perumahan tidak dapat dijalankan secara sektoral. Kolaborasi lintas institusi menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan Program 3 Juta Rumah.
Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga konsistensi penyaluran pembiayaan, tetapi juga memastikan kualitas hunian dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Optimalisasi skema pembiayaan harus dibarengi dengan tata kelola yang akuntabel dan pengawasan yang ketat. Pemerintah dan perbankan perlu terus menyempurnakan mekanisme penyaluran agar benar-benar menjangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Transparansi data, integrasi sistem, serta literasi keuangan masyarakat menjadi faktor pendukung yang tidak boleh diabaikan. Tanpa itu, besarnya alokasi pembiayaan berpotensi tidak menghasilkan dampak yang maksimal.
)* Konsultan Tata Ruang dan Perumahan Rakyat.
