Oleh: Dhita Karuniawati )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu terobosan kebijakan strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong ketahanan pangan nasional. Lebih dari sekadar program bantuan sosial, MBG dirancang untuk menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh banyak sektor secara simultan mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, hingga industri logistik. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tantangan distribusi pangan yang kompleks, MBG memiliki potensi besar sebagai penggerak ketahanan rantai pasok pangan nasional.
Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup akses, kualitas, stabilitas pasokan, dan keberlanjutan produksi. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menempatkan isu pangan sebagai prioritas strategis nasional. Dalam kerangka tersebut, MBG menjadi instrumen konkret untuk memastikan generasi muda mendapatkan asupan gizi yang memadai sekaligus menciptakan permintaan (demand) yang stabil terhadap produk pangan lokal.
Dengan adanya kebutuhan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan untuk jutaan penerima manfaat terutama pelajar, MBG menciptakan pasar yang pasti bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pangan. Kepastian permintaan ini sangat penting dalam memperkuat fondasi rantai pasok, karena produsen memiliki jaminan penyerapan hasil produksi mereka.
Founder the Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah bukan sekadar upaya perbaikan gizi, melainkan motor penggerak ekonomi desa. Kebutuhan pasokan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan dinilai menciptakan kepastian pasar yang mampu menghidupkan sektor pertanian di tingkat akar rumput.
Menurut Makmun, permintaan yang stabil dari ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan peluang bagi desa untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini sekaligus menjadi magnet bagi generasi muda untuk kembali melirik sektor pertanian sebagai lini bisnis yang menjanjikan. Kondisi ini dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian. Peningkatan kebutuhan komoditas seperti sayur, buah, telur, dan sumber protein lainnya mendorong aktivitas produksi hingga pengolahan di tingkat lokal.
Makmun juga menjelaskan dampak lanjutan dari MBG akan terasa kuat dalam menekan laju urbanisasi. Dengan terciptanya ekosistem ekonomi di desa, masyarakat tidak lagi terdorong untuk mencari pekerjaan ke kota besar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa program MBG saat ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat. Dalam proses pengembangannya, program ini terbukti menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru yang masif.
Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang per hari. Pemerintah menilai angka tersebut mencerminkan dampak ekonomi langsung dari program MBG, tidak hanya di sektor konsumsi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan lonjakan jumlah penerima manfaat membuat kebutuhan rantai pasok pangan meningkat secara signifikan. Setiap hari, program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar, mulai dari beras, sayur, daging ayam, telur, hingga susu.
Menurut Dadan, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, 350 ekor ayam, 350-kilogram sayur, dan 450 liter susu dalam satu kali proses memasak. Kebutuhan tersebut menciptakan permintaan besar yang berdampak langsung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Dadan menjelaskan, aktivitas ekonomi lokal juga ikut bergerak. Saat ini, sekitar 700 ribu hingga 890 ribu orang telah terlibat langsung bekerja di dapur-dapur program MBG di seluruh Indonesia. Selain itu, setiap SPPG melibatkan sedikitnya 15 pemasok bahan pangan yang masing-masing memberdayakan 2 hingga 15 pekerja.
MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga program ekonomi. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembelian bahan pangan akan mengalir ke sektor riil, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dan pengolahan pangan.
Keterlibatan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam penyediaan makanan mulai dari katering sekolah hingga pengolahan bahan baku menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan. Aktivitas ekonomi di tingkat lokal meningkat, perputaran uang di desa dan kota kecil bertambah, serta ketimpangan antarwilayah dapat ditekan.
Selain itu, dengan meningkatnya asupan gizi anak-anak, kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar juga meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia, yang pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dimensi yang jauh melampaui sekadar penyediaan makanan bagi pelajar. Ia merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan rantai pasok pangan nasional, mendorong produksi lokal, meningkatkan stabilitas harga, serta menciptakan dampak ekonomi yang luas. Dengan perencanaan matang, tata kelola transparan, dan kolaborasi lintas sektor, MBG dapat menjadi motor penggerak transformasi sistem pangan Indonesia. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa besar program ini mampu memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
