*) Oleh: Dinda Paramita
Nilai tukar rupiah selalu menjadi salah satu indikator yang paling sensitif terhadapperubahan kondisi ekonomi global. Ketika ketidakpastian meningkat akibat gejolakgeopolitik, kebijakan moneter negara maju, maupun pergeseran arus modal internasional, tekanan terhadap mata uang negara berkembang hampir tidakterhindarkan. Dalam konteks tersebut, langkah cepat dan terkoordinasi yang dilakukan pemerintah bersama otoritas ekonomi menjadi faktor penting untuk menjagastabilitas dan membangun kepercayaan pasar. Karena itu, berbagai kebijakan yang saat ini ditempuh menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapitantangan eksternal yang terus berkembang.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwapemerintah telah mengidentifikasi tekanan utama terhadap rupiah berasal daridinamika aliran modal global. Pelemahan nilai tukar bukan semata-mata dipengaruhifaktor domestik, melainkan juga merupakan konsekuensi dari perubahan perilakuinvestor internasional yang cenderung mencari instrumen yang dianggap lebih amandi tengah ketidakpastian dunia. Oleh sebab itu, kesepakatan koordinatif antarapemerintah, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk meredam capital outflow menjadi langkah tepat. Sinergi antarlembaga menjadi fondasi penting agar respons kebijakan berjalan efektif dan tidak bergerak sendiri-sendiri.
Koordinasi tersebut mencerminkan kematangan tata kelola ekonomi nasional dalammenghadapi tekanan pasar. Pengalaman berbagai krisis sebelumnya menunjukkanbahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dijaga hanya dengan satu instrumen kebijakan. Dibutuhkan harmonisasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar mampu menciptakan efek penguatan yang saling melengkapi. Dalam situasi saat ini, langkah pemerintah memperkuat koordinasi justru mengirimkan sinyal positif bahwapengambil kebijakan memiliki kesamaan pandangan dalam menjaga stabilitasekonomi nasional.
Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa arusmasuk dana asing mulai terlihat di pasar domestik. Indikasi tersebut menjadi kabarbaik karena menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih memilikidaya tarik di mata investor global. Untuk memperkuat momentum tersebut, Bank Indonesia menyiapkan tujuh langkah strategis yang dirancang tidak hanya untukmenahan tekanan jangka pendek, tetapi juga menjaga kesehatan sistem keuangansecara menyeluruh. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa otoritas moneterbergerak secara proaktif dan terukur dalam menjaga stabilitas rupiah.
Intervensi pasar valuta asing yang dilakukan Bank Indonesia di berbagai pusatkeuangan global seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Langkah inimenunjukkan bahwa stabilitas rupiah tidak hanya dijaga di dalam negeri, tetapi juga melalui penguatan posisi Indonesia dalam pasar keuangan internasional. Bersamaandengan itu, optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI menjadi strategi yang cerdas untuk menarik kembali aliran dana asing sehingga mampu menutuptekanan yang muncul akibat keluarnya modal dari pasar saham maupun Surat Berharga Negara.
Selain itu, kebijakan pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekundermemperlihatkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Nilai pembelian yang telah mencapai Rp123,1 triliun secara year to datemenunjukkan keberanian otoritas moneter untuk menjaga keseimbangan permintaandan penawaran di pasar obligasi. Pada saat yang sama, kondisi likuiditas perbankanyang tetap longgar memberikan ruang bagi sektor keuangan untuk terus menjalankanfungsi intermediasi secara optimal. Pertumbuhan uang primer yang mencapai 14,1 persen menjadi indikator bahwa sistem keuangan domestik masih berada dalamkondisi yang sehat dan terjaga.
Sementara itu, kebijakan pembatasan pembelian dolar tanpa underlying dariUS$100.000 menjadi US$50.000 per orang per bulan merupakan langkah yang relevan untuk meredam aktivitas spekulatif. Kebijakan ini tidak ditujukan untukmembatasi kebutuhan riil masyarakat maupun pelaku usaha, melainkan untukmencegah perilaku yang berpotensi memperbesar volatilitas pasar. Langkah tersebutsemakin diperkuat melalui keterlibatan bank domestik dalam pasar non-delivery forward luar negeri guna memperbesar pasokan valuta asing. Ditambah denganpengawasan terpadu bersama Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah dan otoritasmoneter menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas pasar secara menyeluruh.
Lebih jauh, optimisme terhadap efektivitas langkah-langkah tersebut juga disampaikanKetua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, stabilitas kurs rupiah akan membaik seiring pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah dan otoritas ekonomi. Komitmen Komisi XI DPR RI untuk terus memantauperkembangan nilai tukar serta berkomunikasi intensif dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas sektor keuangan menunjukkan adanya kesatuan langkahdalam menjaga stabilitas nasional. Kehadiran pengawasan yang konstruktif dapatmemperkuat akuntabilitas kebijakan sekaligus meningkatkan keyakinan pelaku pasar bahwa seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam arah yang sama. Situasitersebut berpotensi menciptakan sentimen positif yang mendorong pemulihankepercayaan investor dalam waktu dekat.
Dengan begitu, berbagai langkah yang telah disiapkan menunjukkan bahwapemerintah dan otoritas ekonomi tidak hanya berfokus pada penanganan gejolaksesaat, tetapi juga pada pembangunan fondasi kepercayaan yang berkelanjutan. Arah kebijakan saat ini memperlihatkan fokus yang seimbang antara menahan tekananjangka pendek dan menjaga optimisme jangka panjang terhadap perekonomiannasional. Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, stabilitas rupiah bukan sekadar persoalan angka dalam layar perdagangan valuta asing. Stabilitasrupiah merupakan cerminan kepercayaan terhadap kekuatan ekonomi Indonesia, efektivitas kebijakan nasional, serta keyakinan bahwa negara memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi setiap tantangan ekonomi global dengan penuhketahanan.
*) Ekonom Makro dan Peneliti Kebijakan Fiskal.
