Oleh : Fadli Rahman)*
Dalam lanskap ekonomi digital yang kian terkoneksi secara global, perlindungan data pribadi menjadi salah satu elemen kunci yang harus dijaga dengan cermat. Komitmen Indonesia untuk terus memperkuat pengelolaan data pribadi secara bertanggung jawab menjadi pondasi utama dalam membangun kerja sama internasional, termasuk dalam kemitraan strategis dengan Amerika Serikat. Dalam kerja sama ini, pemerintah secara tegas memastikan bahwa seluruh mekanisme pertukaran data dilandasi oleh prinsip-prinsip kehati-hatian, regulasi yang kuat, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang turut mencakup aspek transfer data lintas negara merupakan bagian dari upaya penguatan relasi ekonomi yang saling menguntungkan. Namun demikian, pemerintah Indonesia tidak mengesampingkan aspek kedaulatan data nasional. Justru sebaliknya, kemitraan ini menjadi momentum untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem perlindungan data yang kuat dan berlandaskan pada hukum nasional yang berlaku.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa mekanisme transfer data yang disepakati antara kedua negara dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, transfer data hanya diperkenankan dilakukan dengan negara-negara mitra yang telah memiliki sistem perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga standar tinggi perlindungan data serta menjunjung prinsip kepercayaan timbal balik dalam kerja sama internasional.
Pendekatan pemerintah tidak hanya bersandar pada kepentingan ekonomi, tetapi juga menjamin bahwa setiap data pribadi warga negara tetap berada di bawah kendali nasional. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa pengelolaan data tetap menjadi tanggung jawab otoritas di dalam negeri. Tidak ada celah dalam kerja sama ini bagi pihak asing untuk mengeksploitasi atau mengelola data pribadi warga Indonesia. Penegasan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak digital masyarakat.
Lebih lanjut, kerja sama RI-AS ini juga memperjelas bahwa data yang dipertukarkan bukanlah data pribadi yang bersifat sensitif, melainkan data yang terkait dengan pengawasan terhadap perdagangan komoditas tertentu. Hasan Nasbi mencontohkan gliserol sawit sebagai salah satu komoditas yang membutuhkan keterbukaan data dalam kerangka trade management. Komoditas ini dapat digunakan baik untuk keperluan industri maupun yang berisiko disalahgunakan. Dalam konteks tersebut, keterbukaan data justru dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi ancaman keamanan dan penyalahgunaan lintas negara.
Keputusan pemerintah untuk tetap memegang kendali atas data pribadi warga negara juga sejalan dengan landasan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan panduan yang jelas dan kuat terkait prinsip pengumpulan, penyimpanan, serta transfer data ke luar negeri. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga telah mengatur bahwa data sektor publik wajib disimpan di dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah dirancang untuk melindungi kepentingan nasional dalam dunia digital yang semakin kompleks.
Kerja sama dengan Amerika Serikat bukanlah bentuk kompromi terhadap kedaulatan data, melainkan langkah maju dalam membangun kepercayaan digital antarnegara. Indonesia hadir sebagai mitra yang setara, berdaulat, dan visioner dalam menyusun tata kelola data global. Dengan menekankan bahwa hanya negara-negara yang memiliki perlindungan data yang sepadan yang dapat menjadi mitra pertukaran data, pemerintah menampilkan posisi yang jelas: keterbukaan dilakukan dengan tanggung jawab, bukan tanpa batas.
Pemerintah juga terus mendorong transparansi dan edukasi publik dalam menghadapi era keterbukaan informasi. Komunikasi publik yang intensif dan berbasis data terus digencarkan agar masyarakat memahami bahwa seluruh proses pertukaran data telah melewati standar pengamanan yang tinggi. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di ruang digital.
Langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam memastikan keamanan data tidak hanya mencerminkan kepekaan terhadap dinamika global, tetapi juga menunjukkan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam ekonomi digital dunia. Kerja sama internasional yang berlandaskan pada perlindungan data akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan reputasi tinggi dalam tata kelola digital.
Indonesia terus mengembangkan berbagai perangkat hukum dan kebijakan untuk memperkuat perlindungan data. Selain regulasi yang telah ada, institusi-institusi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan data juga terus diperkuat kapasitasnya. Ini dilakukan agar pengawasan terhadap setiap bentuk transfer data lintas batas tetap berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan prinsip kepentingan nasional.
Kemitraan strategis dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat akan membawa manfaat besar, tidak hanya dari sisi perdagangan dan investasi, tetapi juga dari sisi peningkatan standar teknologi dan perlindungan data. Dengan menjaga prinsip transparansi, kedaulatan, dan tanggung jawab, Indonesia akan terus menjadi contoh negara berkembang yang mampu menjaga martabat dan keamanan digital warganya dalam arus globalisasi yang semakin cepat.
Pemerintah menunjukkan ketegasan, kejelasan arah, dan kehati-hatian dalam setiap langkah strategis yang diambil. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan inklusif. Ke depan, penguatan perlindungan data pribadi akan terus menjadi prioritas, seiring dengan komitmen untuk membuka peluang kerja sama ekonomi yang berdampak positif bagi kesejahteraan bangsa.
)* Pengamat Ekonomi Digital dan Komunikasi Global
