Oleh : Rizky Ananta Prasetyo )*
Survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 15–21 Januari 2026 dan dirilis ke publik pada 8 Februari 2026 menghadirkan gambaran yang kuat mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan publik tercatat mencapai 79,9 persen, terdiri atas 13,0 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas. Sementara itu, 17,1 persen menyatakan kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen tidak menjawab. Dalam lanskap demokrasi yang kompetitif, angka ini mencerminkan legitimasi sosial yang solid bagi pemerintahan yang tengah berjalan.
Momentum rilis pada 8 Februari 2026 menjadi penting karena menunjukkan evaluasi publik setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan efektif. Hasil ini bukan sekadar cerminan popularitas personal, melainkan indikator penerimaan terhadap arah kebijakan yang ditempuh pemerintah. Dalam situasi global yang diwarnai ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik, stabilitas dukungan publik menjadi fondasi utama keberlanjutan agenda pembangunan nasional.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan bahwa jika kategori sangat puas dan cukup puas digabungkan, tingkat approval rating Presiden Prabowo tergolong sangat tinggi untuk ukuran seorang presiden. Ia menjelaskan bahwa capaian tersebut relatif konsisten dibandingkan periode Januari 2025. Konsistensi ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat tidak bersifat fluktuatif atau sesaat, melainkan terjaga dalam rentang waktu yang signifikan.
Lebih lanjut, Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa secara komparatif tingkat kepuasan Presiden Prabowo pada fase awal pemerintahannya lebih tinggi dibandingkan awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden Joko Widodo pada 2014. Ia menguraikan bahwa Presiden Prabowo memiliki basis dukungan elektoral yang luas, termasuk kesinambungan dukungan dari pemilih pemerintahan sebelumnya. Sinergi dukungan tersebut memperkuat stabilitas politik nasional dan memperluas legitimasi kebijakan.
Meski angka kepuasan tinggi, Burhanuddin Muhtadi juga mengingatkan bahwa responden yang menyatakan sangat puas masih berada pada kisaran 13 persen. Artinya, terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan agar persepsi sangat puas semakin menguat. Catatan ini justru memperlihatkan bahwa survei tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legitimasi, tetapi juga sebagai alat evaluasi yang konstruktif.
Salah satu temuan paling menarik adalah alasan utama di balik kepuasan publik. Pemberantasan korupsi menjadi faktor dominan yang disebut oleh 17,5 persen responden yang puas. Pergeseran ini menandakan bahwa publik menangkap komitmen pemerintah dalam memperkuat integritas tata kelola negara. Selain itu, 15,6 persen responden menilai Presiden Prabowo sering memberikan bantuan kepada masyarakat. Program kerja yang dinilai baik disebut oleh 11,0 persen responden, sementara 10,5 persen menilai kinerja pemerintah memiliki bukti nyata. Faktor ketegasan dan kewibawaan tetap menjadi elemen penting dalam persepsi positif publik.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan yang mendapat respons positif luas. Program ini dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Upaya memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup menunjukkan orientasi jangka panjang pemerintah terhadap kualitas generasi mendatang. Selain itu, program sekolah rakyat yang memperluas akses pendidikan memperkuat persepsi bahwa negara hadir secara konkret bagi kelompok rentan.
Dari sisi demografi, basis kepuasan didominasi oleh generasi muda, khususnya Generasi Z. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa kelompok ini merupakan penopang utama dukungan sejak Pemilu 2024 dan kecenderungan tersebut tetap konsisten dalam survei kepuasan terbaru. Dukungan generasi muda menjadi indikator penting karena kelompok ini dikenal kritis, adaptif terhadap teknologi, dan sensitif terhadap isu transparansi serta peluang ekonomi.
Secara gender, tingkat kepuasan sedikit lebih kuat di kalangan perempuan, sementara laki-laki juga menunjukkan angka kepuasan tinggi sebesar 77,9 persen. Dari sisi wilayah dan etnik, terdapat variasi yang wajar dalam negara majemuk seperti Indonesia. Jakarta mencatat tingkat kepuasan terendah yakni 53 persen, namun tetap berada dalam kategori mayoritas puas. Variasi ini justru menunjukkan bahwa survei dilakukan secara proporsional dan merepresentasikan keberagaman sosial Indonesia.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, menjelaskan bahwa survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden di seluruh provinsi. Populasi survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah. Dengan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen serta melalui proses quality control yang ketat, hasil ini memiliki validitas metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Respons politik terhadap hasil survei ini juga menunjukkan optimisme. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai tingkat kepuasan 79,9 persen membuktikan bahwa kebijakan Presiden Prabowo telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia memandang capaian tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam konteks pemerataan kesejahteraan di tengah tekanan ekonomi global.
Menurut Eddy Soeparno, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat memperoleh dukungan positif karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia berpandangan bahwa komitmen pemerintah memastikan hak atas pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan. Survei ini juga dipandang sebagai masukan bagi kementerian terkait untuk memperbaiki aspek kebijakan yang masih perlu ditingkatkan.
Secara keseluruhan, temuan survei yang dilakukan 15–21 Januari 2026 dan dirilis 8 Februari 2026 tersebut memperlihatkan bahwa fondasi legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo bertumpu pada kombinasi kepemimpinan tegas, komitmen pemberantasan korupsi, serta program sosial yang berdampak langsung bagi rakyat. Tingginya tingkat kepuasan publik memberikan ruang manuver politik yang lebih luas untuk menjalankan reformasi struktural dan mempercepat pembangunan.
Tantangan global dan domestik tentu tetap ada. Namun, dengan dukungan publik yang mencapai hampir 80 persen, pemerintah memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga stabilitas dan memperluas manfaat kebijakan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin kepercayaan mayoritas rakyat terhadap arah pembangunan nasional. Ke depan, konsistensi implementasi, penguatan kualitas pelayanan publik, serta komunikasi yang efektif akan menjadi kunci agar basis sangat puas semakin bertambah dan legitimasi pemerintahan semakin kokoh.
)* Penulis merupakan Analis Politik Nasional
