JAKARTA — Konflik terbuka antara Iran dan Israel terus saja menimbulkan kekhawatiran bahkan terhadap bagaimana berjalannya stabilitas ekonomi global, termasuk di Indonesia.
Dalam menghadapi adanya konflik di negara Timur Tengah tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto segera menggalakkan berbagai macam upaya mitigasi ekonomi guna meminimalisasi dampak negatifnya bagi masyarakat Tanah Air.
Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Wahyu Septia W menjelaskan bahwa pemerintah memang sebelumnya telah mengamati adanya peningkatan ketidakpastian, bahkan hal tersebut terjadi sejak awal 2025 lalu.
“Pemerintah dari awal tahun sebenarnya sudah mengobservasi peningkatan ketidakpastian ini,” ucapnya.
Jadi, meskipun konflik Israel-Iran ini terjadinya di bulan Juni, tapi sebelum-sebelumnya kita sudah memantau ketidakpastian yang meningkat,” kata Septia dalam acara Ngonten Fiskal di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan beragam fiscal buffer, termasuk diantaranya adalah melalui efisiensi dan realokasi anggaran agar dampak buruk dari konflik di negara Timur Tengah tersebut dapat ditekan.
Langkah efisiensi tersebut dijalankan dengan cara mengalihkan APBN pada hal-hal yang memiliki dampak secara langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.
“Makanya sekarang bukan budget cut, tapi kita menyisir yang inefisiensi birokrasi, kita alihkan ke belanja yang dampaknya itu langsung lebih bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelas Septia.
Lebih lanjut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga mengakui bahwa adanya konflik antara Iran dan Israel tersebut memang berpotensi untuk memicu terjadinya PHK, terutama di sektor industri yang berorientasi pada aktivitas ekspor.
“Tentu ini akan berdampak kepada industri-industri yang ekspor ke luar negeri, karena tentu kondisi geopolitik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara global,” ujarnya di Jakarta Selatan.
Maka dari itu, kementeriannya juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk salah satunya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk melindungi pekerja terdampak.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya diversifikasi energi nasional agar industri tidak terguncang akibat konflik.
“Industri nasional harus mulai mengandalkan sumber energi domestik, termasuk energi baru dan terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, serta memanfaatkan limbah industri sebagai bahan bakar alternatif,” tegasnya.
Ia juga mendorong hilirisasi produk agro dan inovasi teknologi pangan dalam negeri sebagai langkah strategis menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia di tengah dinamika global. (*)
