Oleh : Abdul Razak)*
Transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih modern dan bernilai tambah terus didorong oleh pemerintah. Selama ini, sebagian besar komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonominya belum dimaksimalkan. Melalui kebijakan hilirisasi, rantai nilai komoditas pertanian diharapkan dapat diperpanjang di dalam negeri sehingga manfaat ekonomi yang lebih besar dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya petani.
Upaya tersebut kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong pertanian bernilai tinggi. Melalui pengembangan industri pengolahan, penguatan teknologi, serta peremajaan kebun rakyat, potensi ekonomi sektor pertanian diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa program hilirisasi berbagai komoditas perkebunan ditargetkan mampu menghasilkan nilai tambah hingga Rp5.000 triliun bagi perekonomian nasional. Potensi tersebut dinilai dapat tercapai apabila komoditas perkebunan tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah terlebih dahulu menjadi produk bernilai tinggi sebelum dipasarkan ke luar negeri. Menurutnya, nilai tambah tersebut dapat diperoleh dari pengolahan komoditas seperti kelapa, gambir, hingga minyak sawit mentah. Selama ini, banyak komoditas unggulan Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan baku sehingga nilai ekonominya dinikmati oleh negara lain yang melakukan proses pengolahan lanjutan.
Melalui hilirisasi, komoditas tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk industri, mulai dari bahan pangan, produk kosmetik, hingga bahan baku industri lainnya. Dengan demikian, nilai ekonomi komoditas tidak lagi berhenti di tahap produksi bahan mentah, tetapi terus bertambah melalui proses pengolahan di dalam negeri. Sebagai contoh, potensi hilirisasi komoditas kelapa dinilai sangat besar. Selain diolah menjadi santan atau minyak kelapa, produk turunan seperti air kelapa, serat kelapa, hingga bahan baku kosmetik dapat dikembangkan menjadi industri bernilai tinggi. Apabila potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal, nilai ekonomi yang dihasilkan diperkirakan dapat mencapai ribuan triliun rupiah.
Hal serupa juga terlihat pada komoditas gambir. Indonesia saat ini diketahui menguasai sekitar 80 persen pasar gambir dunia. Namun, sebagian besar komoditas tersebut masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Apabila proses pengolahan dilakukan di dalam negeri, nilai tambah yang dihasilkan dinilai akan jauh lebih besar. Kebijakan hilirisasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan industri pengolahan dalam negeri. Dengan adanya industri hilir yang kuat, komoditas pertanian Indonesia diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan mentah, tetapi juga sebagai sumber produk bernilai tinggi di pasar global.
Selain meningkatkan nilai ekspor, pengembangan industri hilir juga diperkirakan dapat membuka lapangan kerja baru. Aktivitas produksi, pengolahan, hingga distribusi produk olahan akan menciptakan peluang kerja yang lebih luas di berbagai daerah. Untuk mendukung strategi tersebut, penguatan sektor hulu juga dilakukan melalui program peremajaan kebun rakyat. Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp10 triliun untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan melalui peremajaan tanaman.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp9,95 triliun tersebut akan dialokasikan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu pada periode 2025 hingga 2027. Pendekatan bertahap tersebut dilakukan karena proses penyediaan bibit membutuhkan waktu yang cukup panjang sebelum dapat ditanam secara luas di kebun rakyat. Program peremajaan ini ditargetkan mencakup sekitar 870.000 hektare kebun rakyat dengan berbagai komoditas unggulan. Selain kelapa, komoditas lain yang menjadi fokus antara lain kakao, kopi, mete, pala, lada, serta gambir. Komoditas tersebut dipilih karena memiliki permintaan pasar global yang tinggi serta potensi nilai ekonomi yang besar bagi petani.
Peremajaan kebun dinilai penting karena banyak tanaman perkebunan di Indonesia yang telah berusia tua sehingga produktivitasnya menurun. Melalui program ini, kualitas dan jumlah produksi diharapkan dapat ditingkatkan sehingga petani mampu memperoleh hasil yang lebih baik. Di sisi lain, pengembangan industri hilir juga disiapkan melalui skema investasi yang diperkirakan mencapai Rp371 triliun. Investasi tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui keterlibatan badan usaha milik negara, sektor swasta, serta kerja sama dengan petani. Dengan model ekosistem investasi tersebut, pembangunan pabrik pengolahan komoditas pertanian diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Transformasi sektor pertanian juga didorong melalui pemanfaatan teknologi modern. Berbagai inovasi tengah diuji coba untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mendukung keselamatan kerja petani. Beberapa di antaranya adalah alat panjat kelapa yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember serta mesin pengering jagung portabel dari Institut Teknologi Bandung. Teknologi tersebut diharapkan mampu membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mempermudah proses kerja di lapangan.
Penerapan teknologi modern dalam sektor pertanian juga terlihat pada pengembangan industri pengolahan hasil panen. Hal ini tercermin dalam kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, ke pabrik penggilingan beras modern PB Sehati di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.
Dalam kunjungan tersebut, proses pengolahan gabah menggunakan teknologi modern disaksikan secara langsung, mulai dari tahap pengeringan, penggilingan, hingga pengemasan beras siap distribusi. Fasilitas pengolahan seperti ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus memperkuat daya saing di pasar.
Dengan integrasi antara peningkatan produksi, modernisasi teknologi, dan penguatan industri hilir, transformasi menuju pertanian yang lebih produktif, berdaya saing, dan memberikan kesejahteraan bagi petani semakin terbuka lebar.
)* Analis Kebijakan
