JAKARTA — Pemerintah meresmikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada 21 Juli 2025. Peluncuran ini menegaskan
Pemerintah Dorong Sinergi Lintas Lembaga Berantas Beras Oplosan
Oleh: Bara Winatha*) Praktik curang dalam tata niaga beras nasional kembali menjadi sorotan publik setelah Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap maraknya peredaran beras
Pemerintah Tegas Berantas Beras Oplosan
Peredaran beras oplosan kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus yang terungkap dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan betapa praktik curang ini telah merugikan
Pemerintah Perkuat Pengawasan Distribusi untuk Cegah Beras Oplosan
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan distribusi beras di berbagai daerah sebagai langkah strategis untuk mencegah peredaran beras oplosan yang merugikan masyarakat.
Pemerintah Wujudkan Perlindungan Pangan dengan Tindak Beras Oplosan
Jakarta — Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya praktik kecurangan pangan. Melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah menindak tegas
Pemerintah Kawal Ketat Proses Penyaluran BSU ke Pekerja
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus mengintensifkan pengawasan terhadap proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan penghasilan rendah
BSU Jadi Instrumen Pemerintah Jaga Produktivitas Pekerja
ofyan Harahap )* Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga roda perekonomian nasional, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah
15 Juta Pekerja Terima Manfaat BSU
erintah mengumumkan sebanyak 15 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) guna mendukung kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi global. Program
Pemerintah Pastikan Distribusi BSU Mencapai 85 Persen
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa distribusi Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah mencapai 85 persen dari total
Pemerintah Pastikan RKUHAP Dirancang demi Keadilan dan Kepastian Hukum
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum
- Sebelumnya
- 1
- …
- 25
- 26
- 27
- …
- 318
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.