Oleh: Raka Dirgantara
Presiden Prabowo Subianto melangkah ke Washington dengan mandat diplomatik yang tegas: mengawal perdamaian Gaza dan memperkuat advokasi bagi Palestina melalui forum Board of Peace.
Kehadiran Indonesia dalam pertemuan perdana dewan tersebut bukan sekadar partisipasi simbolik, melainkan penegasan arah politik luar negeri yang aktif, terukur, dan berorientasi solusi jangka panjang.
Dalam agenda yang berlangsung di US Chamber of Commerce, Washington D.C., Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilandasi undangan resmi untuk menghadiri rapat pertama Board of Peace (BoP).
Forum itu dibentuk guna memastikan implementasi dan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza berjalan efektif. Ia menegaskan pemerintahannya terus merintis jalan menuju solusi nyata dan abadi bagi persoalan Palestina, sekaligus mengawal setiap komitmen yang telah disepakati komunitas internasional.
Board of Peace menjadi instrumen baru dalam arsitektur diplomasi global terkait konflik Timur Tengah. Indonesia resmi bergabung setelah Presiden Prabowo menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut di Davos pada Januari 2026.
Keikutsertaan sejak tahap awal memberi ruang bagi Jakarta untuk memengaruhi arah kebijakan dan desain kerja dewan, terutama dalam memastikan rekonstruksi Gaza dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina masuk dalam prioritas utama.
Di hadapan pemimpin bisnis dan pejabat Amerika Serikat, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap konsisten pada politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah menghormati seluruh kekuatan besar dunia tanpa terjebak dalam polarisasi geopolitik.
Ia menguraikan prinsip tetangga baik sebagai fondasi diplomasi Indonesia, dengan keyakinan bahwa kerja sama, kolaborasi, dan kompromi pada akhirnya lebih produktif dibandingkan konfrontasi berkepanjangan. Kompetisi dianggap wajar dalam hubungan antarnegara, namun setelahnya harus lahir kemitraan yang saling menguntungkan.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana isu Palestina ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: stabilitas kawasan dan tata dunia yang adil. Dengan mengedepankan diplomasi aktif, Indonesia berupaya menjembatani kepentingan berbagai pihak sekaligus memperjuangkan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan dan kedaulatan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, menjelaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat perdana BoP menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan sejak awal dalam membentuk arah kerja dewan tersebut.
Pemerintah mengecam segala bentuk kekerasan di Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, serta konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo akan terus memperjuangkan kepentingan Palestina, terutama terkait rekonstruksi Jalur Gaza dan pemulihan kehidupan sipil masyarakat terdampak konflik.
Vahd Nabyl A. Mulachela menegaskan partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian bertujuan mendorong pemulihan Gaza dan mewujudkan perdamaian adil melalui solusi dua negara, sekaligus memastikan keterlibatan langsung dalam pengawasan implementasi gencatan senjata melalui BoP.
Dimensi diplomasi tersebut sejalan dengan agenda strategis lain di Amerika Serikat. Airlangga Hartarto memastikan Presiden Prabowo menghadiri KTT Dewan Perdamaian pada 19 Februari 2026, bersamaan dengan penuntasan penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff Indonesia–AS yang hampir final.
Airlangga Hartarto menilai momentum tersebut menegaskan diplomasi Indonesia berjalan terpadu, mengawal isu kemanusiaan dan perdamaian global sekaligus mengamankan kepentingan ekonomi nasional melalui kesepakatan strategis yang mengintegrasikan politik luar negeri, stabilitas kawasan, dan pertumbuhan ekonomi.
Sebelum pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan kedua negara telah menandatangani komitmen investasi bernilai miliaran dolar AS, mencakup sektor pangan hingga mineral kritis. Kerja sama tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis sekaligus memperluas ruang diplomasi untuk menyuarakan isu Palestina di panggung internasional.
Kesepakatan di sektor kedelai, jagung, dan gandum hingga penguatan kolaborasi mineral kritis serta energi menunjukkan bahwa hubungan bilateral tidak hanya bertumpu pada kepentingan politik, tetapi juga pada fondasi ekonomi yang saling menguntungkan.
Pemerintah memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun kepercayaan dan stabilitas hubungan dengan Washington, sehingga agenda perdamaian Gaza memperoleh dukungan yang lebih luas.
Dengan fondasi kemitraan ekonomi yang kokoh, diplomasi Indonesia memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam mendorong komitmen konkret terhadap rekonstruksi Gaza dan realisasi solusi dua negara bagi Palestina.
Langkah Indonesia di Board of Peace memperlihatkan transformasi peran Jakarta dari sekadar pendukung moral menjadi aktor aktif dalam desain perdamaian. Dengan membawa misi perdamaian dan advokasi Palestina ke Washington, Presiden Prabowo Subianto menempatkan Indonesia sebagai jembatan dialog di tengah ketegangan global.
Diplomasi yang dijalankan bukan retorika, melainkan strategi konkret untuk memastikan gencatan senjata berlanjut, rekonstruksi Gaza berjalan, dan cita-cita kemerdekaan Palestina tetap hidup dalam agenda internasional.
Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut juga mempertegas posisi politik luar negeri bebas aktif yang konsisten memperjuangkan keadilan global tanpa terjebak dalam blok kekuatan tertentu.
Melalui keterlibatan langsung di Board of Peace, Indonesia memperluas ruang pengaruhnya dalam merumuskan mekanisme pengawasan perdamaian sekaligus mendorong akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat konflik.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa advokasi terhadap Palestina tidak berhenti pada pernyataan sikap, tetapi diwujudkan melalui partisipasi struktural dalam lembaga internasional yang memiliki mandat jelas.
Dengan demikian, Washington menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen jangka panjang terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina. (*)
*) Kolumnis Kebijakan Luar Negeri
