Oleh: Asep Faturahman)*
Transparansi menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dikelola secara terbuka, terukur, dan akuntabel. Dinamika yang muncul di ruang publik, termasuk perbincangan viral mengenai menu Ramadan, dipandang sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan strategis nasional.
Menanggapi isu tersebut, Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, mengatakan alokasi bahan makanan dalam program ini berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Angka tersebut berbeda dengan nominal Rp13.000 hingga Rp15.000 yang ramai dibahas, karena total anggaran per porsi mencakup komponen lain di luar bahan baku makanan. Balita, PAUD, TK, RA, serta siswa SD/MI kelas 1–3, anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara bagi siswa SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, alokasi bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi. Dengan skema ini, kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran.
Selain bahan makanan, terdapat komponen operasional sebesar Rp3.000 per porsi. Dana ini digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program, termasuk pembayaran listrik, internet, telepon, gas, air, serta insentif relawan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komponen tersebut juga mencakup insentif guru penanggung jawab, kendaraan operasional, BPJS Ketenagakerjaan relawan, insentif kader posyandu untuk distribusi 3B, pembelian alat pelindung diri, kebutuhan kebersihan, bahan bakar kendaraan MBG, hingga operasional Kepala SPPG beserta timnya.
Di samping itu, terdapat alokasi Rp2.000 per porsi untuk kebutuhan fasilitas seperti sewa lahan dan bangunan dapur, gudang, kamar mes, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta sistem filtrasi air. Dana ini juga mencakup sewa peralatan masak modern, mulai dari steam rice, mesin pencuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, hingga perlengkapan memasak lainnya. Struktur pembiayaan tersebut dirancang untuk menjamin standar layanan yang higienis, efisien, dan berkelanjutan.
Pengelolaan anggaran MBG berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6 juta per hari dihitung berdasarkan alokasi Rp2.000 per porsi dengan kapasitas layanan 3.000 penerima manfaat per hari. Skema ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara rasional dan terukur.
Komitmen terhadap transparansi juga ditegaskan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan pentingnya disiplin menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Transparansi penggunaan anggaran dinilai sebagai elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, kritik dan kekhawatiran publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Karena bersumber dari APBN, anggaran MBG harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. Sistem perencanaan, penyaluran, dan pengawasan dirancang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mencegah tumpang tindih maupun potensi kebocoran.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan transparansi anggaran menjadi kunci utama dalam menjawab kekhawatiran masyarakat. Setiap alokasi dana harus dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga pelaporan di tingkat sekolah. Digitalisasi sistem pelaporan serta pemanfaatan platform daring dinilai mampu memperkecil ruang penyimpangan sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan.
Pengawasan formal tersebut diperkuat dengan peran aparat pengawasan internal pemerintah dan audit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Langkah ini memastikan bahwa tata kelola keuangan program tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip akuntabilitas publik.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi pilar penting. Orang tua siswa, pihak sekolah, dan komunitas sekitar berperan sebagai pengawas sosial yang memastikan kualitas dan distribusi makanan berjalan sesuai standar. Keterbukaan informasi publik menjadi strategi membangun kepercayaan sekaligus menekan spekulasi dan disinformasi.
Dari perspektif tata kelola daerah dan dampak ekonomi, keterlibatan petani lokal, UMKM, dan pelaku usaha daerah dalam pengadaan bahan pangan berpeluang menggerakkan ekonomi di tingkat bawah. Transparansi dalam proses pengadaan mendorong persaingan sehat serta mencegah praktik monopoli, sehingga manfaat program meluas hingga ke sektor ekonomi lokal.
Secara konseptual, MBG merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Investasi pada gizi anak dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing bangsa. Dengan tata kelola anggaran yang terbuka dan sistem pengawasan berlapis, MBG diharapkan menjadi contoh praktik pengelolaan keuangan publik yang modern dan akuntabel.
Pada akhirnya, menjaga transparansi penggunaan anggaran MBG adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah telah menyiapkan regulasi, mekanisme pengawasan, dan sistem pelaporan yang jelas. Dukungan legislatif, pengawasan institusional, serta partisipasi aktif masyarakat akan memastikan program ini berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi generasi penerus bangsa. Transparansi bukan sekadar prinsip administratif, melainkan komitmen nyata untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan program strategis nasional.
)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik
