Oleh: Bagas Mahardika Putra )*
Di tengah dinamika global yang terus berubah, publik diajak untuk melihat secara jernih bagaimana kinerja pemerintahan saat ini benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berbagai capaian selama setahun terakhir mulai menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Dalam lanskap politik dan ekonomi yang tidak selalu stabil, hasil survei yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada awal Maret 2026 menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana tingkat kepercayaan publik tercatat mencapai angka 75,1 persen.
Capaian ini tidak berdiri sendiri, sebab dalam periode hampir satu setengah tahun pemerintahan, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden berada di angka 74,9 persen, sementara kepuasan terhadap jalannya pemerintahan secara keseluruhan mencapai 74,1 persen, sebuah angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tantangan global yang dihadapi saat ini.
Masduri Amrawi sebagai Peneliti Utama dari Poltracking Indonesia menilai bahwa tingginya tingkat kepuasan ini menunjukkan adanya kepercayaan publik yang relatif stabil, bahkan di tengah tekanan geopolitik dunia yang kian kompleks dan berpotensi memengaruhi kondisi domestik.
Dalam penjelasannya, Masduri Amrawi menekankan bahwa faktor utama yang mendorong kepuasan masyarakat tidak terlepas dari implementasi program-program prioritas pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga keberhasilan selama setahun terakhir tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dirasakan secara konkret.
Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara sistematis dan terukur.
Data menunjukkan bahwa dari total responden yang menyatakan puas, sekitar 23 persen mengaitkan kepuasan mereka dengan keberhasilan program MBG, sementara 13,8 persen lainnya menilai bantuan pemerintah yang tepat sasaran sebagai faktor penting, dan 10,2 persen menyebut gaya kepemimpinan yang tegas dan berwibawa sebagai alasan utama.
Selain itu, dalam konteks sosial, pemerintahan saat ini juga dinilai berhasil menjaga stabilitas yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional, di mana 77,8 persen masyarakat menilai pemerintah mampu menjaga kerukunan antarumat beragama, sebuah capaian yang sangat krusial di negara dengan tingkat keberagaman tinggi.
Tidak hanya itu, aspek keamanan nasional juga mendapatkan penilaian positif, dengan 69,9 persen responden menyatakan bahwa kondisi keamanan tetap terjaga dengan baik, sementara 69,4 persen lainnya melihat adanya keberhasilan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai potensi perpecahan.
Keberhasilan-keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa selama setahun terakhir, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian besar pada stabilitas sosial dan harmoni masyarakat sebagai pilar utama keberlanjutan pembangunan.
Dalam hal implementasi program, MBG kembali menjadi sorotan karena tingkat pengenalannya yang sangat tinggi di masyarakat, dengan 88 persen publik mengaku mengetahui program tersebut, menandakan bahwa sosialisasi kebijakan berjalan cukup efektif.
Meski demikian, evaluasi tetap menjadi bagian penting dalam melihat kinerja pemerintah secara objektif, di mana 55 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan program MBG, sementara 35,8 persen lainnya masih menyatakan ketidakpuasan, yang dapat menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan ke depan.
Yoki Alvetro sebagai peneliti dari Poltracking Indonesia menjelaskan bahwa survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.220 responden, dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada periode 2 hingga 8 Maret 2026, serta dilakukan verifikasi ulang terhadap 20 persen sampel untuk memastikan validitas data, sementara seluruh input data yang masuk ke pusat data telah melalui proses pengecekan kualitas tanpa ditemukan kesalahan yang signifikan.
Di sisi lain, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia juga memperkuat gambaran bahwa kondisi demokrasi di Indonesia masih berada pada jalur yang semestinya, dengan 73,9 persen responden menilai sistem politik nasional tetap berjalan dalam koridor demokrasi.
Djayadi Hanan sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia melihat bahwa legitimasi demokrasi tetap kuat di mata publik, terutama karena mekanisme pemilu yang berjalan serta kebebasan berpendapat yang masih terjaga.
Hal ini menunjukkan bahwa selain keberhasilan dalam aspek program dan kebijakan, pemerintah juga dinilai mampu menjaga fondasi demokrasi sebagai sistem yang menjamin partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika ditarik lebih jauh, capaian-capaian selama setahun terakhir mencerminkan bahwa arah kebijakan pemerintah relatif konsisten dalam menjawab tantangan domestik maupun global, baik melalui program sosial, stabilitas keamanan, hingga penguatan demokrasi.
Meski demikian, tingginya tingkat kepuasan publik bukan berarti tanpa tantangan, karena harapan masyarakat yang terus meningkat menuntut pemerintah untuk bekerja lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
Pada akhirnya, tingkat kepuasan publik yang tinggi ini dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi sekaligus pengingat bahwa kepercayaan masyarakat harus terus dijaga melalui kinerja yang nyata, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Masyarakat perlu terus berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kritik konstruktif dari seluruh elemen bangsa demi terciptanya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
*) Analis Politik dan Pembangunan Nasional
