Oleh: Rivka Mayangsari *)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin dipandang sebagai langkah strategis negara dalam membangun fondasi kekuatan bangsa dari aspek paling mendasar, yakni kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Pemerintah menempatkan MBG bukan sekadar sebagai program bantuan konsumsi, melainkan sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pendekatan terstruktur dan kolaboratif, program ini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional berbasis manusia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai MBG merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya melampaui bantuan sosial biasa. Ia memandang kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan MBG sebagai langkah strategis untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh kecukupan gizi sejak dini, sehingga intervensi negara melalui program terukur menjadi kunci.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kebanggaannya terhadap capaian pelaksanaan MBG yang dinilai telah memberi dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Program tersebut dilaporkan menunjukkan perkembangan positif bagi warga sejak dijalankan sebagai prioritas nasional. Efeknya tidak hanya terlihat dari meningkatnya akses makanan bergizi, tetapi juga dari pergerakan rantai pasok pangan dan jasa distribusi di tingkat daerah.
Dari sisi ketahanan pangan, pemerintah daerah memastikan ketersediaan stok tetap aman meskipun terjadi peningkatan kebutuhan konsumsi akibat program MBG. Keterlibatan BUMD DKI Jakarta dalam distribusi dinilai memberi keuntungan ekonomi karena menghadirkan kepastian pasar dan pembelian dalam jumlah terukur. Skema ini menciptakan ekosistem yang saling menguatkan antara program sosial dan badan usaha daerah, sehingga belanja negara juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal.
Pengawalan mutu juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh persyaratan teknis terpenuhi agar setiap porsi makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi. Langkah ini dipandang penting karena kualitas program tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kandungan nutrisi dan dampak kesehatannya. Standarisasi gizi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional dari level daerah.
Dari perspektif ekonomi pembangunan, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti memandang MBG sebagai investasi strategis pembangunan sumber daya manusia yang dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibanding dorongan pertumbuhan ekonomi instan. Ia menilai program tersebut relevan dengan tantangan struktural gizi nasional yang masih dihadapi Indonesia. Meski prevalensi stunting menunjukkan tren menurun, kecepatannya dinilai masih perlu didorong lebih kuat.
Selain persoalan stunting, tantangan lain seperti anemia pada ibu hamil, risiko kekurangan energi kronis, serta beban gizi ganda pada anak dan remaja masih ditemukan di berbagai wilayah. Karena itu, intervensi gizi berskala nasional dinilai penting untuk memutus rantai masalah kesehatan sejak dini. Pendekatan preventif melalui penyediaan makanan bergizi dinilai lebih efisien dibanding biaya kuratif jangka panjang akibat masalah kesehatan dan rendahnya produktivitas.
Program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang dengan pendekatan pemerataan distribusi agar manfaatnya menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Sejak diluncurkan pada Januari 2025 sebagai program unggulan nasional, MBG difokuskan untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing global. Pemerintah memposisikan gizi sebagai infrastruktur manusia yang sama pentingnya dengan infrastruktur fisik.
MBG juga dirancang memberi efek pengganda ekonomi. Selain menyasar penerima manfaat langsung, program ini menggerakkan perekonomian daerah melalui pelibatan UMKM dalam rantai pasok pangan. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat komunitas. Dengan demikian, anggaran sosial negara sekaligus berfungsi sebagai stimulus ekonomi mikro.
Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati menilai asupan gizi seimbang merupakan kunci utama mencetak individu berkualitas di masa depan. Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup diukur dari penurunan stunting semata, tetapi dari kesiapan fisik, kognitif, dan produktivitas generasi muda. Pembentukan Badan Gizi Nasional dipandang sebagai bukti keseriusan negara menempatkan isu gizi sebagai mandat strategis nasional.
Peran pengawasan publik juga dianggap penting untuk memastikan program berjalan akuntabel dari hulu hingga hilir. Partisipasi masyarakat dalam memantau kualitas, distribusi, dan ketepatan sasaran akan memperkuat efektivitas program. Transparansi dan kolaborasi menjadi fondasi agar MBG tidak hanya besar dalam desain, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan.
Secara keseluruhan, Program MBG membentuk model baru kebijakan sosial yang terintegrasi dengan strategi ekonomi. Negara tidak hanya hadir memberi bantuan, tetapi menanam investasi pada kualitas manusia dan ekosistem usaha lokal. Dengan fondasi gizi yang lebih baik, generasi mendatang diharapkan tumbuh lebih sehat, produktif, dan inovatif. Dalam kerangka besar pembangunan nasional, MBG menjadi simbol bahwa kekuatan ekonomi masa depan dibangun dari piring makan rakyat hari ini.
*) Pemerhati Gizi anak
