Oleh: Saipul Bahri *)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tanda nyata bagaimana negara hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Diluncurkan awal 2025 dan dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari mandat pemenuhan gizi nasional, MBG dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui jaminan asupan gizi yang tepat, terutama bagi kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Kebijakan ini memposisikan gizi sebagai pondasi strategis pembangunan SDM yang inklusif dan berkelanjutan, aspirasi yang tampak selaras dengan target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Perhatian terhadap keberlanjutan MBG selama bulan suci Ramadan menjadi cermin kedalaman komitmen tersebut. Kebijakan adaptif yang disusun pemerintah bukan sekadar respons terhadap perubahan pola konsumsi di bulan puasa, tetapi bentuk keberpihakan pada hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh gizi seimbang sepanjang tahun, tanpa diskriminasi.
Pemerintah memastikan MBG tetap aktif selama Ramadan 1447 Hijriah, melalui perubahan mekanisme layanan yang mempertimbangkan ibadah puasa mayoritas umat Islam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa tujuan utama penyesuaian ini adalah memastikan layanan tidak terganggu dan tetap tepat sasaran bagi penerima manfaat yang berpuasa. Dalam konteks ini, negara menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang pragmatis, tidak menghentikan layanan, tetapi menyesuaikan pola distribusi agar kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bisa dibaca sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi sosial sekaligus tanggung jawab negara terhadap kesehatan publik.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, secara konsisten memberi arah teknis yang jelas untuk penerapan kebijakan ini. Penyesuaian menu MBG dengan menghadirkan makanan yang tahan lama dan mudah dibawa pulang, seperti kurma, telur rebus, buah, susu, serta penganan lokal tradisional, menunjukkan bahwa perancangan program tidak kehilangan fokus pada kualitas gizi. Strategi seperti ini relevan terutama untuk kelompok anak sekolah mayoritas Muslim, karena memberi mereka asupan bernutrisi tepat waktu tanpa menginterupsi ibadah atau kegiatan belajar. Ini juga mencerminkan kreativitas birokrasi dalam mengorganisasi layanan publik yang sensitif terhadap kondisi sosial budaya.
Penyesuaian ini sekaligus memberi ruang agar MBG tidak diartikan sebagai mekanisme “memberi sesuatu saja” tetapi sebagai proses layanan yang adaptif dan berpihak. Pemerintah dengan jelas memisahkan mekanisme layanan antara wilayah mayoritas berpuasa dan wilayah yang tidak mayoritas berpuasa, sehingga kelangsungan asupan gizi untuk semua kelompok tetap terjaga. Pembagian MBG di sekolah non-puasa berjalan seperti biasa, dan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita juga menerima layanan tanpa perubahan jadwal.
Jika diukur dari dampaknya dalam jangka panjang, keberlanjutan MBG sepanjang Ramadan dapat dipandang sekaligus sebagai mekanisme mitigasi risiko gizi buruk yang rentan meningkat saat pola makan berubah drastis. Dalam perspektif ilmu gizi dan kesehatan masyarakat, asupan yang teratur dan terpola berperan penting dalam menjaga stabilitas energi, fungsi kognitif, dan kekebalan tubuh, terutama bagi anak sekolah yang tetap terlibat dalam aktivitas akademik meskipun berpuasa. Keberlanjutan gizi anak penting untuk mencegah hipoglikemia, menurunkan produktivitas belajar, dan menjaga kesehatan secara umum di bulan puasa.
Pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan menu MBG adalah dimensi lain yang membuat program ini bukan sekadar bantuan konsumtif. Dengan memberi ruang lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai pasokan makanan MBG, kebijakan ini turut memperkuat ekonomi kerakyatan. Ini sejalan dengan niat pemerintah agar distribusi pangan bergizi tidak mengabaikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Keterlibatan UMKM juga berimplikasi pada penguatan ketahanan pangan lokal, menghubungkan aspek produksi dan konsumsi secara berkelanjutan.
Keberlanjutan MBG selama bulan puasa merefleksikan perhatian pemerintah terhadap isu strategis yang lebih besar, yaitu mengatasi ketimpangan kesehatan dan menghapus gap gizi yang lahir dari kesenjangan sosial ekonomi. Hasil awal implementasi menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di banyak provinsi. Ini bukan hanya soal jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi tentang jaminan hak asasi pangan kepada seluruh anak bangsa.
Kritik terhadap rincian teknis menu atau mekanisme layanan adalah bagian wajar dari dinamika kebijakan publik. Namun secara prinsip, penyesuaian MBG untuk Ramadan yang dirancang pemerintah harus dilihat sebagai respons cerdas terhadap realitas sosial yang kompleks. Kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan gizi harian, tetapi juga menghormati ritme budaya dan agama yang menjadi bagian dari identitas kolektif bangsa.
Apa yang ditampilkan melalui keberlanjutan MBG di bulan puasa adalah keberanian pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan publik terkait gizi tidak berhenti pada tanggal kalender tertentu, tetapi mengalir sepanjang kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, Indonesia menegaskan kembali komitmen dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan kompetitif di masa depan.
*) Ahli Gizi/Pengamat Kebijakan Publik
